Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Public Service Through Online Single Submission: Efforts to Simplify Investment Licenses in Improving Public Service Sinulingga, Tommy Aditia; Satoto, Sukamto; Sirait, Ningrum Natasya; Affila
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Contemporary Legal Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i2.13717

Abstract

Public service is a form of service that is principally the responsibility of and implemented by Government Agencies. One form of public service carried out by the government is related to investment licensing, namely through Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) is a Business License issued for and on behalf of the minister, head of institution, governor, or regent/mayor to Business Actors through an integrated electronic system. However, the concern is whether Online Single Submission (OSS) will facilitate investment licenses or instead make it difficult in public services and whether Online Single Submission (OSS) is sufficiently safe, reliable and protected by law.This research is a normative juridical research, which is a legal research method carried out by examining library materials or secondary materials such as laws and regulations, books, legal rules and literature related to the formulation of this research problem. The data used is secondary data, which is obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is library research by tracing, reading, studying or analyzing materials, theories and concepts. The making and issuance of investment license decree is a legal action of the government. As a legal action, there must be authority granted by legislation or it must be based on the principle of legality. The matter of investment license is regulated in Law No. 23 Year 2014 on Local Government, Law No. 25 Year 2007 on Investment is obtained. Online Single Submission has been categorized as providing improvements in public services but still must receive attention from the government.
Legalitas Kewenangan Notaris sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek Rizky, Fajar Khaify; Safnul, Dody; Sutiarnoto; Leviza, Jelly; Sinulingga, Tommy Aditia
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.20058

Abstract

Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kapasitasnya tersebut, notaris harus memahami ketentuan yang diatur dalam undang-undang agar masyarakat dapat memahami dengan benar, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, serta memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam proses pendaftaran HAKI berupa merek, masyarakat boleh saja melalui notaris, tetapi hanya dalam membantu penyusunan dokumen atau memberikan nasihat hukum terkait merek. Namun, untuk bertindak sebagai kuasa pendaftaran merek, legalitas kewenangan notaris harus berizin dan terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran merek dilakukan secara resmi melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek dan legalitas kewenangan notaris sebagai kuasa dalam pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Hasil dalam tulisan ini adalah 1) Pengaturan pendaftaran merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.; 2) Secara legal, notaris tidak berwenang menjadi kuasa dalam pendaftaran merek kecuali notaris tersebut sudah terdaftar sebagai Konsultan KI di DJKI. Bertindak sebagai kuasa tanpa izin Konsultan KI dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku.
Law Education and Optimalization Community Organizations from the Anarchism Motorcycle Gang in Medan Yudhistira, Eko; Sinulingga, Tommy Aditia; Al Fajar, Muhammad Din; Kembaren, Mardiah Mawar; Gunaika, Raka
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2023): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v8i2.15492

Abstract

The presence of motorbike gangs in Indonesia is one of the disturbing forms of juvenile delinquency. Circumstances such as those previously explained have provided a strong impetus to discuss and look for the best alternative solution in overcoming the problems perpetrated by motorcycle gangs. Therefore, it is very important to respond to the problem of methods and actions to deliver a young generation that is responsible and participates in providing real assistance to the nation and state.
PENYULUHAN ANTI-DISKRIMINASI UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK BAGI SISWA-SISWI SMA YAYASAN PERGURUAN MARKUS MEDAN Rizky, Fajar Khaify; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Leviza, Jelly; Mulyadi, Mahmud; Sinulingga, Tommy Aditia; Shahreiza, D.; Safnul, Dody
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42797

Abstract

Diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas sosial, seperti yang terjadi di SMA Swasta Markus Medan, merupakan tantangan serius dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif dan adil. Ketimpangan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, budaya, atau kemampuan siswa menghambat perkembangan akademis, psikologis, dan hubungan sosial yang sehat. Pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman dan memberikan dukungan yang adil sangat diperlukan untuk memastikan setiap siswa berkembang dalam lingkungan aman, nyaman, dan mendukung. Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode observasi, presentasi PowerPoint, video edukasi, serta sesi diskusi untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap anti-diskriminasi. Sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan inklusif di mana keberagaman dihargai dan setiap siswa diperlakukan secara setara. Dengan melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat, pendidikan dapat berperan dalam membangun budaya toleransi dan keadilan sosial. Saran untuk mengatasi isu diskriminasi mencakup penguatan kebijakan inklusif, integrasi pendidikan anti-diskriminasi dalam kurikulum, serta pelatihan rutin bagi guru dan staf sekolah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan diskriminasi dapat ditekan, sehingga semua siswa berkembang secara setara tanpa memandang latar belakang sosial atau budaya mereka.