Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan J-CEKI
Dhoni Martien
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK DILAPORKAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Julia Fitri Yani; Dhoni Martien; Yurisa Martanti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.716

Abstract

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) APARTEMEN Widjaja, Yoice Natalia; Dhoni Martien; Erny Kencanawati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The dispute of default (wanprestasi) in Apartment Sale and Purchase Agreement (PPJB) is evident from numerous construction delays and buyer losses caused by the developer’s breach of promise (Dasein). Ideally, legal certainty should be upheld through the application of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and related regulations so that the rights and obligations of the parties are fairly and securely protected (Dassollen). This raises two main issues: (1) How to resolved breach of contract disputes by developers in Apartment Sale and Purchase Agreement (PPJB)? and (2) How to ensure legal certainty in resolving breach of contract disputes by developers in Apartment Sale and Purchase Agreements (PPJB)? These questions are examined using Yahya Harahap’s Dispute Resolution Theory and Jan Michiel Otto’s Theory of Legal Certainty. The method used in this research is normative juridical research, specifically a legal library study or secondary data analysis. The legal sources include primary, secondary, and tertiary sources. The research approaches used are statute, case, conceptual, and analytical. The legal materials were collected by identifying and inventorying positive law, journals, and other legal sources. The legal materials were analyzed using grammatical, systematic, teleologis interpretations. The legal construction was carried out using analogy and argumentum a contrario methods. The result of this study is that the settlement of ppjb apartment default disputes is generally taken through litigation in court, although non-litigation options are available but rarely used and that legal certainty has been guaranteed by the Civil Code, The Flats law and the legal certainty of PPJB apartment default disputes have been regulated in the Civil Code, The Flats law, and the consumer protection law, but the implementation is still hampered by the execution of decisions, disparity in compensation, and standard clauses, so it is necessary to strengthen regulation and supervision so that consumer protection is more real.
Peran Ombudsman Dalam Mediasi Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat dan Korporasi: Analisis Kasus Sei Nayon : Penelitian Agoek Joestiawan; Dhoni Martien; Ismail
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2414

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia sering menimbulkan konflik berkepanjangan yang memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk penyelesaian non-litigasi yang ditempuh adalah mediasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Ombudsman dalam mediasi sengketa pertanahan antara masyarakat dan PT Citra Mitra Graha (CMG) di Sei Nayon, Batam, Kepulauan Riau, serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung efektivitas mekanisme musyawarah mufakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis kualitatif, memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Ombudsman berperan sebagai fasilitator dialog, mediator netral, dan pengawas pelayanan publik yang adil. Faktor pendukung keberhasilan meliputi keterbukaan para pihak, legitimasi moral Ombudsman, dan dukungan pemerintah daerah, sedangkan kendala mencakup keterbatasan kewenangan eksekutorial dan resistensi pihak pemegang sertifikat tanah. Studi ini merekomendasikan penguatan kewenangan Ombudsman untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia
Peran Ombudsman dalam Efektivitas Penyelesaian Sengketa Maladministrasi Pelayanan Publik: Penelitian Indra Perwira Semar; Ismail; Dhoni Martien
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2529

Abstract

The establishment of the Ombudsman Institution aims to change the paradigm of public service that tends to be long-winded and prioritizes certain parties to a public service that serves all levels of society and can satisfy the public as consumers. This institution is expected to be a solution to the many public dissatisfaction with the implementation of public services that often cause material and immaterial losses for the community. The public who experience disputes regarding public service maladministration can report these to the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Research on the role of the Ombudsman in the effectiveness of resolving public service maladministration disputes is important to determine whether equality and justice for all people have been achieved. The purpose of this study is to determine the role of the Ombudsman in effectively resolving public service maladministration disputes. The research method used in this study is normative legal research. In this study, it was found that the effectiveness of the Ombudsman's role in resolving maladministration disputes was quite good and effective, but there were still many people who were not aware of the existence of this institution and also the regulations were still overlapping so that the results of the Ombudsman were not strong enough to be binding.
Keterbatasan Ombudsman Menyelesaikan Perkara Korupsi Kolusi dan Nepotisme: Penelitian Zulkifli; Ismail; Dhoni Martien
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2584

Abstract

The Ombudsman of the Republic of Indonesia, as an institution that assists in managing public services, plays an important role in the effective and efficient administration of public services. However, it is acknowledged that there are still issues in the implementation of public service oversight. First, the Ombudsman of the Republic of Indonesia is still unable to transfer its authority to invited parties because many believe that the Ombudsman should not be invited. Second, there are constraints due to the absence of regulations regarding the approval and sanctions that the Ombudsman must enforce. Third, there is no enforcement of penalties by the Government for the cancellation of public services by local government heads, as recommended by the Indonesian Ombudsman. Both the government and the general public must support the implementation of public administration oversight by the Ombudsman to promote the well-being of society.
Sengketa Ombudsman dan Pelayanan Publik: Perlindungan Hak-Hak Warga Negara : Penelitian Sikstus Dominikus L B Jawang; Dhoni Martien; Ismail
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2967

Abstract

The Ombudsman is a concrete commitment to the principles of good governance, increasing transparency, accountability, and building publik trust in the government. The Ombudsman acts as a mediator and supervisor, as well as being an independent institution dedicated to resolving disputes under the Ombudsman's own interests, when disputes arise from the implementation of publik services that are deemed detrimental and impact access to justice for citizens' rights to obtain adequate publik services without any arbitrary action. The aim of this research is to find out how important the role of the Ombudsman is in publik service disputes in order to protect the rights of citizens in obtaining publik services as is the aim of the concept.Good Governance.The method of this research uses the normative legal research method. The Ombudsman as an independent institution as an effort to achieveGood Governancein encouraging effective and efficient state and government administration, honest, open, clean, and free from corruption, collusion, and nepotism, maintaining clean publik services, good publik services, efficient and professional administration of justice without any bias towards other agencies and providing quality services for citizens as a form of granting the rights that citizens should receive in obtaining justice, a sense of security, and prosperity.
Kepastian Hukum Jual-Beli Bijih Nikel dalam Pelaksanaan Sistem Free on Board di Indonesia Dylan Timotius Djim; Dhoni Martien; Yudha Cahya Kumala
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11496

Abstract

Penerapan sistem Free On Board (FOB) untuk membagi tanggung jawab dan risiko antara penjual dan pembeli. Meskipun kebijakan Kementerian ESDM melalui Surat Edaran Nomor 3.E/MB.01/DJB/2022 mewajibkan penggunaan FOB, praktik di lapangan kerap diubah melalui adendum terpisah yang mengalihkannya menjadi CIF. Perubahan ini menimbulkan ketidak pastian hukum serta potensi pelanggaran prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian perikatan menurut KUH Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana problematika pengaturan Free On Board dalam transaksi jual-beli nikel berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) bagaimana kepastian hukum Jual beli bijih nikel yang tidak menerapkan sistem Free On Board. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa: (1) Surat Edaran Nomor: 3.E/MB.01/DJB/2022 tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel dalam Basis Free On Board (FOB) tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang meletakan kewajiban penggunaan FOB dalam jual beli nikel di Indonesia. hal tersebut disebabkan oleh kekuatan hukum surat edaran yang mengikat ke dalam institusi dan tidak mengikat keluar; (2) Adendum terpisah yang mengaburkan titik alih risiko dan melemahkan kekuatan pembuktian, sehingga bertentangan dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 dan asas pacta sunt servanda Pasal 1338 KUH Perdata.
Co-Authors Agoek Joestiawan Dylan Timotius Djim Erny Kencanawati Indra Perwira Semar Ismail Julia Fitri Yani Sikstus Dominikus L B Jawang Widjaja, Yoice Natalia Yudha Cahya Kumala Yurisa Martanti Zulkifli