Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Unes Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua
Putri, Inayah Fasawwa
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Education Electrical & Electronics Engineering Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Dalam Dunia Kerja Bagi Siswa SMKN 15 Kota Bandung Hadiati, Mia; Putri, Inayah Fasawwa; Trixie, Ivana; Valencia Alam, Jenice
RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Vol. 3 No. 1 (2025): Renata - April 2025
Publisher : PT Berkah Tematik Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61124/1.renata.96

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai perjanjian kontrak kerja kepada mahasiswa SMKN 15 Kota Bandung, mengingat pentingnya pemahaman kontrak kerja dalam persiapan memasuki dunia kerja. Di era pembangunan nasional, tantangan ketenagakerjaan semakin meningkat, dengan banyak lulusan SMK yang langsung terjun ke dunia kerja tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban dalam kontrak kerja. Melalui metode penyuluhan, mahasiswa diberikan informasi mengenai komponen penting dalam kontrak kerja, seperti hak dan kewajiban pekerja, durasi kerja, upah, dan jaminan sosial. Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan pemahaman yang baik mengenai kontrak kerja, diharapkan siswa dapat menetapkan ekspektasi yang jelas dan menghindari pelanggaran yang merugikan di masa depan. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa mahasiswa merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi dunia kerja setelah memahami aspek-aspek penting dari perjanjian kontrak kerja. Kegiatan ini menekankan perlunya pendidikan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan di kalangan siswa SMK untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam berkarier
Membangun Kesadaran Hukum Perjanjian di Kalangan Pelajar : Edukasi Bijak Era Digital di SMK BPP Bandung Mia Hadiati; Putri, Inayah Fasawwa; Ivana Trixie
RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Vol. 3 No. 2 (2025): Renata - Agustus 2025
Publisher : PT Berkah Tematik Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61124/1.renata.200

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai perjanjian kontrak kerja kepada siswa SMK BPP Bandung, mengingat pentingnya pemahaman mengenai kontrak kerja sebagai bekal memasuki dunia kerja. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi tentang elemen-elemen penting dalam kontrak kerja, seperti hak dan kewajiban tenaga kerja, durasi kerja, sistem pengupahan, serta perlindungan jaminan sosial berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum secara interaktif dan partisipatif. Ruang lingkup kegiatan mencakup peningkatan pemahaman hukum dasar kontrak kerja serta kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur legal dalam perjanjian kerja. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum serta kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja secara lebih bijak dan terinformasi. Sosialisasi ini memberikan manfaat dalam meminimalisir potensi pelanggaran hak pekerja dan memperkuat posisi tawar siswa di dunia kerja.
Analisa Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V. Amerika Serikat Wathan, Bilqis Alifia; Putri, Inayah Fasawwa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10389

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V. Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory). Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Hasil penelitian ini ialah bahwa Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1986. Awalnya, Nikaragua mengajukan gugatan ke International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1984, menuduh Amerika Serikat melakukan campur tangan militer dan paramiliter di wilayah mereka, yang melanggar hukum internasional. ICJ mendukung Nikaragua, menyatakan bahwa Amerika Serikat melanggar prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yaitu prinsip non-intervensi, prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain, prinsip kedaulatan negara, dan prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai. Tindakan-tindakan seperti penambangan pelabuhan Nikaragua, penempatan ranjau di perairan pedalaman mereka, dan intervensi dalam konflik dengan El Salvador menjadi bukti bagi pelanggaran tersebut. Dalam keputusan Mahkamah Internasional, memerintahkan Amerika Serikat untuk membayar kompensasi dan reparasi kepada Nikaragua. Kasus ini menegaskan pentingnya hukum kebiasaan internasional dalam memastikan kedaulatan negara dan mempromosikan hubungan internasional yang stabil dan damai, meskipun sebagian besar hukum telah digantikan oleh perjanjian-perjanjian yang lebih baru.
KETIDAKPATUHAN TERHADAP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KASUS PT JIWASRAYA: TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASI BAGI PERUSAHAAN BUMN Tjahja, Maria Phoebe; Putri, Inayah Fasawwa; Immanuel Panelewen, Juan Joubert
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.653

Abstract

Good Corporate Governance is a concept that refers to the principles, regulations and practices that govern good corporate governance. GCG aims to encourage transparency, accountability, fairness, and responsibility in decision-making and company operations. The purpose of this research is to analyse non-compliance with the principles of Good Corporate Governance in the PT Jiwasraya case: legal review and implications for state-owned companies. This research method is normative juridical legal research. The result of this research is that the case of non-compliance with the Principles of Good Corporate Governance that occurred at PT Jiwasraya has a serious impact on the company, shareholders, policyholders, and other parties involved. Violations of GCG principles that occur include non-transparency of information, conflicts of interest, weak internal control systems, lack of accountability and responsibility, and weak supervision and regulation. As a State-Owned Enterprise (SOE), PT Jiwasraya should have implemented good corporate governance and GCG principles to protect the interests of stakeholders. However, it was revealed that the implementation of GCG in the company was ineffective or neglected. The PT Jiwasraya case is an important lesson on the importance of good GCG implementation and strict law enforcement in maintaining corporate integrity.
CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF SIM CARD REGISTRATION DATA HACKING UNDER THE EIT LAW AND THE PDP LAW Putri, Inayah Fasawwa; Putra, Moody R. Syailendra
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1909

Abstract

The 2022 incident involving the leakage of 1.3 billion SIM card registration data severely undermined public trust in personal data security in Indonesia. This incident revealed weaknesses in data governance and the suboptimal implementation of legal protection for digital privacy. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in the hacking of SIM card registration data based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (EIT Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings indicate that both laws have different scopes and approaches yet are mutually complementary: the EIT Law emphasizes unauthorized access and disruption of electronic systems, while the PDP Law focuses on the unlawful misuse and disclosure of personal data. The combination of both laws provides a crucial legal foundation to prosecute data hacking perpetrators, although in practice, challenges remain in digital evidence collection, normative disharmony, and inter-agency coordination. Effective law enforcement requires harmonization in the application of both laws, the strengthening of digital forensic capacity, and the establishment of a strong and independent data protection authority.
Co-Authors Hadiati, Mia Immanuel Panelewen, Juan Joubert Ivana Trixie Mia Hadiati Putra, Moody R. Syailendra Tjahja, Maria Phoebe Trixie, Ivana Valencia Alam, Jenice Wathan, Bilqis Alifia