Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Hukum Adigama Jurnal Ilmu Multidisplin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Serina Abdimas
Hadiati, Mia
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN Hadiati, Mia; Syailendra, Moody R; Marfungah, Luthfi; Ramadhan, Febriansyah; Monalisa, Monalisa; Gunawan, Anggraeni Sari
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021

Abstract

This paper will discuss how the post-judicial decision of the Constitutional Court has a minimum age of marriage for woman and consideration in the values of human rights. This paper aims to provide an understanding to the public that the importance of paying attention to the age of marriage is a form of protection of children’s rights, and as an effort to prevent discrimination against woman. The research method used is a combination of normative legal research and empirical legal research. The research material that will be used in this research includes secondary data and primary data. Primary data were obtained directly from samples / research subjects. While the legal materials for secondary data in this study were obtained from library materials related to the problem. After the verdict of the Constitutional Court at a minimum age is married to a 19-year-old woman in terms of the values of human rights, and this is one form of public awareness and responsibility of the state for the protection and fulfillment of human rights (children’s rights and principles of nondiscrimination) and constitutional rights. This issue further looks at the future impact of child marriage for woman can lead to discriminatory actions against woman related to the issue of legal position between men and women who will directly violate children’s rights. Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-nilai hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan yakni perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sampel/subjek penelitian. Sedangkan bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun menunjukan sangat sarat dengan pertimbangan nilai-nilai hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konstitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.
PERAN DESA ADAT DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PERKREDITAN (LPD) DI BALI Hadiati, Mia; Julianti, Lis; Syailendra, Moody R; Marfungah, Luthfi; Gunawan, Anggraeni Sari
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.10080.2021

Abstract

LPD as one of the MicroFinance Institutions is very rapidly growing in Bali Province. LPD is said to be the business center of the informal sector. The existence of LPD as a credit institution in the village has been recognized based on customary law. In 2020 LPD in Bali amounted to about 1,433 LPD from a total of 1,485 Indigenous Villages in Bali which more served loans for villagers for various purposes. Therefore, in the management of LPD must be managed properly, correctly, transparency so that there is no misuse of LPD in its management and designation. The research method used in this research is normative-empirical legal research. This research is a blend of normative legal research and empirical legal research. Normative legal research is legal research that uses secondary data, while empirical legal research is legal research that uses primary data.  Based on the results of this pre-study can be concluded the occurrence of criminal acts of corruption committed both the Board and lpd managers cause disputes. Disputes conducted by lpd managers and managers cause conflicts of interest either between the manager with customary karma or between managers and managers both in the duties and functions of their authority. Disputes over customary issues in the Village within the scope of LPD either indicated that cause village losses or violations of applicable laws and regulations are often resolved through national law compared to customary law that applies in an LPD area. LPD sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro sangatlah berkembang pesat di Provinsi Bali. LPD dikatakan sebagai pusat usaha sektor informal. Eksistensi LPD sebagai lembaga perkreditan di desa telah diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Tahun 2020 LPD di Bali berjumlah sekitar 1.433 LPD dari total 1.485 Desa Adat di Bali yang lebih banyak melayani pinjaman bagi masyarakat desa untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu didalam pengurusan LPD haruslah dikelola dengan baik, benar, transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan LPD di dalam pengelolaan dan peruntukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.  Berdasarkan hasil pra penelitian ini dapat disimpulkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan baik itu Pengurus dan pengelola LPD menimbulkan sengketa. Sengketa yang dilakukan oleh Pengurus dan pengelola LPD menimbulkan konflik kepentingan baik antara pengurus dengan karma adat atau antar pengurus dan pengelola baik dalam tugas dan fungsi kewenangannya. Sengketa permasalahan adat di Desa dalam ruang lingkup LPD baik itu terindikasi yang menimbulkan kerugian desa ataupun pelanggaran Peraturan Perundang Undangan yang berlaku seringkali sengketa tersebut diselesaikan melalui hukum Nasional dibandingkan dengan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah LPD.
LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA MENINGGALNYA ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG.) Akmalunnisa, Bunga; Hadiati, Mia
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.18020

Abstract

Cancellation of a marriage is a problem that often occurs in society, but it is different if the Cancellation of a marriage is carried out after the death of one of the prospective bride and groom. In this paper, there are problems that will be discussed, how the legality of the determination of the religious court regarding the Cancellation of a marriage after the death of the wife and how the legal consequences of the legality of the determination of the religious court regarding the Cancellation of a marriage after the death of the wife. The method used in this paper is normative juridical. In terms of the validity of the determination of the Cancellation of a marriage after the death of the wife, the marriage can be annulled, if it does not meet the requirements to carry out the marriage and may result in the termination of husband and wife relations and the termination of inheritance rights because the marriage is considered to have never existed. Therefore, Pasal 92 of the KUHPer, not cancellations in the event of a violation. An annulment claim cannot be accepted if the husband and wife have lived together for three consecutive months, since the husband and wife obtained full freedom and since “error in persona” was found.
Analisis Terhadap Pengajuan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Karena Perwalian Yang Tidak Sah Pada Perkara Putusan Nomor 1097/PDT.G/2020/PA.JT Halim*, David; Hadiati, Mia
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25185

Abstract

Dalam pembatalan perkawinan diwajibkan dalam undang-undang bahwa perkawinan yang terjadi memiliki cacat hukum, namun faktanya terdapat pembatalan pernikahan setelah pernikahan dilangsungkan diketahui yang menjadi wali nikah dari pihak mempelai wanita bukanlah orang tua kandung perempuan dimana wali nikah menyembunyikan identitas asli sebelum menikahkan penggugat karena wali nikah kenyataannya adalah orang tua angkat mempelai wanita, keadaan ini baru diketahui pasca pernikahan berlangsung 6 tahun, namun terdapat kesenjangan hukum dalam fakta persidangan yaitu pada Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang mengenai perkawinan membatasi waktu diajukannya pembatalan pernikahan yaitu 6 bulan, dan faktanya  persidangan sudah melewati batas waktu pembatalan tersebut, penelitian ini hendak membahas mengenai kepastian hukum dari putusan pembatalan perkawinan yang diajukan berdasarkan alasan wali nikah adalah bukan orang tua kandung serta akibat hukum yang ditimbulkan terkait syarat pengajuan gugatan dibatalkannya pernikahan telah melebihi batas waktu. Untuk memperoleh kepastian hukum, baik secara agama, maupun hukum negara, diajukannya pembatalan perkawinan oleh pihak pengantin pria ataupun wanita, seperti yang tertuang dalam Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 KHI, namun untuk memperoleh kepastian hukum, dapat juga dilakukan dengan cara mengajukan pembaharuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan dan Akibat hukum yang ditimbulkan terkait pembatalan perkawinan karena dilangsungkan oleh wali nikah yang bukan orang tua kandung tentunya pernikahan tersebut menjadi batal dan dianggap tidak pernah dilangsungkan berdasarkan perkara nomor 1097/PDT.G/2020/PAJT, adalah terjadinya dibatalkannya pernikahan antara pasangan suami istri tersebut, dan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. 
Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Amisah, Amisah; Hadiati, Mia
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1846

Abstract

Interfaith marriage are still a hot topic of discussion among Indonesian society, to overcome this problem the Supreme Court (MA) issued SEMA Number 2 of 2023 which contains a prohibition on the Courts not to approve applications for registration of interfaith marriages. This research aims to determine the Human Rights perspective on SEMA Number 2 of 2023, by applying normative juridical methods, and library research as a technique in collecting data. The results of this study show that SEMA Number 2 of 2023 has drawn pros and cons, from a human rights perspective, the prohibition in SEMA Number 2 of 2023 is considered discriminatory and not in line with human rights principles, which ignores the freedom to practice religion and guarantee the protection of marriage rights without religious restrictions as stated in Article 3 paragraph (3) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 28 E paragraph (1) and Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 16 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 2 paragraph (1) and Article 23 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights.
Implementation of Dual Citizenship as a Result of Mixed Marriages from a Human Rights Perspective in Indonesia Aprilia, Indah Siti; Hadiati, Mia; Januar, Akbar Putra
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.3475

Abstract

The issue of determining dual citizenship for children from mixed marriages is still often debated as a matter of human rights and also justice for the parties involved. This research uses normative juridical methods. The results of the analysis show that children from mixed marriages have dual citizenship up to the age of 18 with limited registration mechanisms. Ownership of dual citizenship actually needs to be protected by each country. Indonesia itself recognizes dual citizenship up to the age of 18 years plus an extension of the legal period until the age of 21 years. For the protection of human rights, the author recommends that regular socialization and citizenship services be carried out for children from mixed marriages in a thorough and comprehensive manner.
Regulatory Dynamics and Socio-Legal Impacts of Interfaith Marriages in Indonesia Post-SEMA Number 2 of 2023 Priscilla Wijaya, Gabrielle; Hadiati, Mia
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 17 No 1 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v17i1.10070

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia ideally requires a clear and harmonious legal framework aligned with societal values and religious principles. However, in reality, the absence of explicit regulation in Law Number 1 of 1974 on Marriage has created legal uncertainty and social challenges, particularly prior to the issuance of SEMA Number 2 of 2023. This study aims to analyze the implementation of interfaith marriage regulations, their socio-legal impacts, and efforts to harmonize the legal framework in Indonesia. Using normative legal research methods with a juridical approach, this study is based on library research analysis. The findings reveal that SEMA Number 2 of 2023 has provided a clearer legal framework for the registration of interfaith marriages, although technical challenges persist. Socially, the regulation has shifted societal paradigms, while legally, it has increased legal certainty. Legal harmonization requires an integrated approach that considers legal pluralism, religious values, and the realities of Indonesian society.
Sosialisasi Mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Dalam Dunia Kerja Bagi Siswa SMKN 15 Kota Bandung Hadiati, Mia; Putri, Inayah Fasawwa; Trixie, Ivana; Valencia Alam, Jenice
RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Vol. 3 No. 1 (2025): Renata - April 2025
Publisher : PT Berkah Tematik Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61124/1.renata.96

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai perjanjian kontrak kerja kepada mahasiswa SMKN 15 Kota Bandung, mengingat pentingnya pemahaman kontrak kerja dalam persiapan memasuki dunia kerja. Di era pembangunan nasional, tantangan ketenagakerjaan semakin meningkat, dengan banyak lulusan SMK yang langsung terjun ke dunia kerja tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban dalam kontrak kerja. Melalui metode penyuluhan, mahasiswa diberikan informasi mengenai komponen penting dalam kontrak kerja, seperti hak dan kewajiban pekerja, durasi kerja, upah, dan jaminan sosial. Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan pemahaman yang baik mengenai kontrak kerja, diharapkan siswa dapat menetapkan ekspektasi yang jelas dan menghindari pelanggaran yang merugikan di masa depan. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa mahasiswa merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi dunia kerja setelah memahami aspek-aspek penting dari perjanjian kontrak kerja. Kegiatan ini menekankan perlunya pendidikan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan di kalangan siswa SMK untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam berkarier
Analysis of Supreme Court Decision Number 3507 K/PDT/2023 Cristy, Florentina; Hadiati, Mia
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.11881

Abstract

The aim of this study is to investigate the authority of the Land Deed Making Officer (PPAT) in issuing Sale and Purchase Deeds Number 134/2016 and 135/2016. All actions, including legal and other acts, performed within the territory of Indonesia must adhere to the prevailing regulations and laws in the country. This requirement applies to all individuals, whether Indonesian citizens or foreign nationals currently in Indonesia. Every landowner in Indonesia is obligated to register their land in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law and its associated regulations, ensuring that land ownership status is clear and legally recognized, which serves as a preventive measure against disputes over land rights. This study employs a descriptive qualitative approach to examine the authority of PPAT Roy Pudyo Hermawan in executing Sale and Purchase Deeds Number 134/2016 and 135/2016. The findings indicate that the deeds were declared legally defective by the Supreme Court, as they did not satisfy the substantive legal requirements and failed to adhere to the procedural standards prescribed for deed execution by a PPAT.
Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan Suryaningsih, Ayuk; Hadiati, Mia
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.11839

Abstract

Unregistered marriages (perkawinan siri) remain a common practice within Indonesian society. Although such marriages are considered religiously valid, they hold no legal standing under state law due to the absence of official registration with civil authorities. This lack of legal documentation leads to significant legal issues, particularly regarding the legal status of children born from such unions, including civil rights such as recognition, financial support, and inheritance. This study aims to examine the protection of the rights of children born from perkawinan siri from the perspectives of Islamic law, Christian doctrine, and Indonesian positive law, with the goal of identifying a common ground that ensures justice and child welfare. This research adopts a normative legal method (juridical-normative approach), incorporating statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The data used in this study are secondary data, consisting of primary legal materials (laws and court decisions), secondary legal materials (legal literature and scholarly journals), and tertiary legal materials. Data were collected through library research. The data analysis technique employed is qualitative analysis, which involves examining the content and interpretation of relevant legal norms and religious teachings, as well as comparing them to identify alignments or discrepancies in the protection of children’s rights born out of unregistered marriages. In Islamic law, children born from biological relationships are entitled to protection, even if they are born outside of legally registered marriages. Within Christian teachings, perspectives vary across denominations; however, there is a general emphasis on the legitimacy of civil law. Under Indonesian national law, the legal status of such children may be acknowledged as long as the evidentiary requirements prescribed by law such as recognition by the father or a court ruling are fulfilled. This study highlights the critical importance of marriage registration as a form of preventive legal protection, ensuring the clarity of a child's legal status and the fulfillment of their rights. Furthermore, empirical findings reveal a persistent gap in legal awareness among the public and a disconnect between legal norms and their implementation, underscoring the need for active roles by the state and religious institutions in promoting legal education and policy reform.
Co-Authors Adriel, Kenneth Ainun Azizah, Tanti Nur Akmalunnisa, Bunga Amisah, Amisah Angel, Rose Benedict Aprilia, Indah Siti Brilianci, Olivia Cristy, Florentina Dalimunthe, Siti Nurhaliza Gunawan, Anggraeni Sari Halim*, David Iskandar, Jevine Januar, Akbar Putra Lessnussa, Leony Valentina Leticia, Jessica Lis Julianti Marfungah, Luthfi Mingga, Britney Wilhelmina Berlian Moody Rizqy Syailendra Putra NEVIATY PUTRI ZAMANI Pratama, Muhammad Fachrisyah Priscilla Wijaya, Gabrielle Putra, Raynaldo Handojo Putri, Inayah Fasawwa Ramadhan, Febriansyah Santoso, Angeline Wellvy Suryaningsih, Ayuk Tansir, Charisse Evania Trixie, Ivana Valencia Alam, Jenice Vanessa Tanamas, Audrelia