Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Navigating Islam and Human Rights: Examining Women's Right to Refuse Pregnancy in Indonesia Zuhriah, Erfaniah; Syahriana, Nur Alfy; Ali, Zezen Zainul
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol. 8 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v8i2.42631

Abstract

The purpose of this study is to examine whether women have the right to refuse pregnancy. This idea is an Islamic jurisprudence initiated by KH. Husein Muhammad, an Indonesian feminist scholar. This study analyzes the reasons for the emergence of Husein Muhammad's thoughts and provides constructive criticism. The article argues that in Indonesian society, married couples are always required to have children in their marriage. This demand leaves women with no opportunity to bargain over their position as bearers of the reproductive function, and even forces them to become pregnant. In contrast, Islam strongly upholds the interests and justice for women. By using a qualitative approach and literature, as well as data obtained by collecting references and documentation in accordance with the research theme, it was found that Husein Muhammad’s concept of women having the right to refuse pregnancy was influenced not only by the meaning of the text but also by the externalization of thoughts that arose as a result of the process of interaction and dialectics with the people around him. The objectivation process is carried out in the process of Husein Muhammad's self-interpretation of the knowledge that has been obtained, shaped by his history of studying women’s issues. Husein Muhammad based his thoughts on Islamic principles, namely justice, deliberation, equality, and peace. Therefore, the right to refuse pregnancy can be categorized as a natural right in human rights. However, the right is still bound to other aspects and is not fully applicable.   Keywords: Women’s Rights, Women’s Perspectives, Islamic Legal Construction, Discrimination, Husein Muhammad
RELASI SEKSUAL DALAM PERKAWINAN: STUDI KOMPARATIF HADIS DAN HUKUM POSITIF Syahriana, Nur Alfy; Ni'mah, Siti Zuhrotun; Al Kaswy, Titi Rusyadi
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6446

Abstract

Salah satu upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah dengan memperhatikan relasi seksual antara suami dan istri. Upaya tersebut harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menguraikan pentingnya menjaga relasi seksual antara suami dan istri berdasarkan perspektif hadis dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari tentang malaikat melaknat perempuan yang menolak berhubungan seksual dengan suami, berdasarkan takhrij hadis merupakan hadis shahih. Namun redaksi hadis tersebut juga harus dipahami dari sudut pandang perempuan sebagai subjek utama agar tidak menimbulkan diskriminasi terutama bagi perempuan. Kemudian dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, secara implisit aturan tentang relasi seksual suami dan istri tercantum dalam UUD 1945 dan UU Perkawinan. Sedangkan secara eksplisit tercantum dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
KOMPREHENSIVITAS REGULASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania Syahriana, Nur Alfy
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Several countries with Muslim-majority populations in Southeast Asia and the Middle East have been aggressively reforming their family laws in recent decades. One of the hot topics of discussion is the study of the rights and obligations of husbands and wives. This spirit of renewal is certainly driven by the changing times, resulting in increasing demands from the public, particularly for legislators. This article will examine the historical development of Islamic family law in Indonesia, Malaysia, Kuwait, and Jordan, as representatives of countries in Southeast Asia and the Middle East, then how the rights and obligations of husbands and wives are regulated in the laws of these four countries, and conclude with a comparative analysis of the regulations. The type of research used is normative legal research with a legislative and comparative approach. The results of this study indicate that: first, Indonesia, Malaysia, Kuwait, and Jordan continue to update their family laws. Second, among the four countries, Indonesia is the only one that comprehensively regulates the rights and obligations of spouses in its legislation. Third, the rules in each country regarding the rights and obligations of spouses share some similarities, particularly in the context of nusyuz and polygamy. Contribution: Theoretically, this research contributes to the development of discourse on family law reform in Indonesia. Practically, progressive regulations in other countries can be used as reference material for policymakers. [ Beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah beberapa dekade terakhir sedang gencar-gencarnya melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga. Salah satu isu yang hangat diperbincangkan adalah kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri. Semangat pembaruan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh perkembangan zaman, sehingga semakin banyak tuntutan yang diberikan masyarakat khususnya bagi para legislator. Artikel ini akan mengupas bagaimana historisitas undang-undang hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania, sebagai perwakilan dari negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah, lalu bagaimana aturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang di empat negara tersebut, dan ditutup dengan analisis perbandingan antar regulasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania masih terus melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga. Kedua, dari keempat negara tersebut, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengatur hak dan kewajiban suami istri secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangannya. Ketiga, aturan di masing-masing negara mengenai hak dan kewajiban suami istri beberapa memiliki kesamaan, khusus dalam konteks nusyuz dan poligami. Kontribusi: Secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan wacana pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Sedangkan secara praktis, aturan progresif di negara lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan]