Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa Porame, Kabupaten Sigi Gunarsa, Arif; Abdullah, M Ikbal; Ansar, Muhammad; Zulhaerini, Adilah; Azhami, Ahmad; Hidayatul, Asrul
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i1.1074

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan aspek krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas sosialisasi pengawasan dan pengendalian aset desa di Desa Porame, Kabupaten Sigi. salah satu kekayaan milik desa yang diakui sebagai aset desa adalah tanah yang memiliki sertifikat terverifikasi sebagai milik desa. akan tetapi, pada kenyataanya masih banyak terdapat penyalahgunaan aset desa khususnya tanah yang belum terverifikasi kepemilikannya secara resmi sebagai milik desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengabdian ini dilaksanakan dalam satu hari menggunakan metode lokakarya yang meliputi presentasi, diskusi, dan evaluasi bersama sejumlah 27 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta terkait pentingnya pengelolaan aset desa yang efektif dan transparan. Kesimpulan dari kegiatan ini menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian aset desa untuk menghindari potensi penyalahgunaan serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan
Kinerja BUMD Air Minum: Studi Komprehensif atas Kebijakan Tarif, Motivasi Finansial, Tingkat Kehilangan Air, dan Jumlah Pelanggan Erwinsyah, Erwinsyah; Gunarsa, Arif; Mappanyukki, Andi
Tangible Journal Vol. 10 No. 1 (2025): Vol.10 No.1, Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIE Tri Dharma Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53654/tangible.v10i1.618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif, motivasi finansial, tingkat kehilangan air, dan jumlah pelanggan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis jalur menggunakan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Data dikumpulkan melalui survei dan dianalisis untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUMD, demikian pula motivasi finansial dan tingkat kehilangan air yang juga memiliki pengaruh signifikan. Namun, jumlah pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUMD. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan tarif yang tepat dan peningkatan motivasi finansial serta pengelolaan kehilangan air untuk meningkatkan kinerja BUMD secara optimal.
Fraud Prevention: The Contribution of Internal Control, Internal Audit, and Organizational Culture Yulfani; Ansar, Muhammad; Yamin, Nina Yusnita; Paranoan, Selmita; Gunarsa, Arif
Quantitative Economics and Management Studies Vol. 6 No. 4 (2025)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.qems4118

Abstract

Losses within organizations often stem from fraudulent activities, with fraud levels significantly increasing, particularly in the public sector. This study aims to examine the contributions of internal control, internal audit, and organizational culture to fraud prevention efforts at the Regional Inspectorate Office of Central Sulawesi Province. A numerical analysis using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) approach was applied to 35 auditors as respondents. The findings indicate that internal control and internal audit do not significantly contribute to fraud prevention efforts. However, organizational culture plays a substantial role in preventing fraud. These results suggest the necessity of enhancing understanding regarding the implementation of organizational culture in fraud prevention, both in public and private institutions. Nevertheless, despite their lack of statistical significance, internal control and internal audit remain inseparable components in the broader effort to prevent fraud and organizational losses. Therefore, institutions must reinforce each audit-related element to mitigate the risks of fraud. In conclusion, the study underscores that organizational culture is the most crucial factor in preventing fraud. Thus, strengthening values such as integrity, transparency, and accountability must be prioritized in any anti-fraud strategy.
Force Majeure: Impact on the Occupation Level of the Hospitality Industry in Palu City Meldawati, Lucyani; Mustamin, Mustamin; Afdalia, Nadhira; Betty, Betty; Yuniar, Latifah Sukmawati; Erwinsyah, Erwinsyah; Gunarsa, Arif; Putra, Yosua Angkasa
Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 13 No. 4 (2025): JIAKES Edisi Agustus 2025
Publisher : Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jiakes.v13i4.3668

Abstract

The hospitality industry in Palu City experienced rapid growth until it was abruptly disrupted by two major force majeure events: a series of natural disasters in 2018 and the global coronavirus pandemic beginning in 2020. These events caused significant physical and economic damage, particularly to star-rated hotels. This study aims to examine the impact of force majeure on hotel occupancy rates in Palu City, focusing on the periods preceding, during, and following both crises. Using a descriptive comparative method, the research analyzed data collected through interviews, observation, and documentation from ten selected star-rated hotels in Palu City. Quantitative data were supported by visual figures and tables that showed changes in hotel units, room availability, and occupancy levels over several years. The results indicate a sharp decline in hotel operations after each event, followed by a gradual recovery during the new normal period. Occupancy rates dropped as low as 15 per cent in 2020 but rebounded to 70–80 per cent in 2021. The study concludes that while the hospitality sector in Palu is highly vulnerable to external shocks, it also demonstrates resilience through adaptation and recovery strategies.
Implementation of Expenditure Standards Analysis (Case Study on The Regional Government of Tolitoli Regency, Central Sulawesi Province) Fadila, Nurul; Masdar, Rahma; Kamase, Haryono Pasang; Paranoan, Selmita; Masrudin, Masrudin; Gunarsa, Arif
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.4735

Abstract

This study aims to analyze the reasonableness of costs for performance report preparation programs in each Regional Government Organization (OPD) of Tolitoli Regency. The approach used is descriptive quantitative, with secondary data in the form of the 2024 Tolitoli Regency Regional Government Work Plan (RKPD) document. Data analysis was carried out using simple linear regression with the help of SPSS software. The results show that the regression equation obtained is: Y =-22,780,831,863,267 + 3,665,682,455,393X, where X represents the number of performance report preparation activities/reports and the summary of OPD performance realization as a cost driver. Based on the estimation results, 3 OPDs are in the underfinancing category, 20 OPDs are in the overfinancing category, and 6 OPDs are in the reasonable cost category. These findings indicate that there is still an imbalance in the allocation of expenditure budgets in Tolitoli Regency. The implementation of ASB (Expenditure Standards Analysis) is expected to help the regional government to prepare a budget that is more effective, efficient, and on target, while also increasing transparency and accountability in the use of public funds.
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparat Desa Melalui Sosialisasi Pengawasan Keuangan Desa Ansar, Muhammad; Edi Darmawan, I Putu; Ikbal, M.; Pasang Kamase, Haryono; Tenripada, Tenripada; Jamaluddin, Jamaluddin; Gunarsa, Arif; Widyakusuma, Annastry; Herawaty Kurnia, Yusriyani; Shanabilla, Shanabilla; Agil, Moh
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 4 (2025): Edisi Oktober - Desember
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i4.7155

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Penguatan kapasitas ini dianggap penting untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, serta mendukung pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan masyarakat dan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan. Program dilaksanakan melalui pendekatan workshop partisipatif yang mencakup survei awal, studi dokumen pengelolaan keuangan desa, penyusunan materi pelatihan, pemaparan konsep, diskusi, simulasi pencatatan aset, serta pendampingan teknis. Instrumen pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, sementara observasi dan diskusi kelompok mendukung penilaian kualitatif.  Sebanyak 50 peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, tercermin dari kenaikan skor evaluasi rata-rata dari 56,4 menjadi 86,7. Kegiatan juga menghasilkan temuan strategis berupa meningkatnya kesadaran aparatur terhadap prinsip akuntabilitas, pembentukan Tim Pengawas Internal Desa (TPID), serta penyusunan draf rencana kerja pengawasan tahunan sebagai langkah awal penguatan sistem pengendalian internal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan experiential learning lebih efektif dibanding sosialisasi normatif untuk memperkuat pemahaman aparatur desa.  Program ini berhasil memperkuat kompetensi awal aparatur desa dalam pengawasan keuangan desa dan memberikan dasar kelembagaan bagi peningkatan tata kelola desa. Meskipun demikian, implementasi pengawasan yang berkelanjutan memerlukan pendampingan lanjutan, penguatan prosedur operasional, dan dukungan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas jangka panjang.
Penatausahaan: Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Model EUCS Erwinsyah, Erwinsyah; Hatimah, Husnul; Gunarsa, Arif; Luneto, Abdul Razik; Djuri, Phatra Anggana; Mukhtar, Abdul Hakim; Mappanyukki, Andi
Journal of Economics and Management Scienties Volume 8 No. 3, June 2026 (Accepted)
Publisher : SAFE-Network

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37034/jems.v8i3.312

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kualitas implementasi SIPD pada berbagai pemerintah daerah, seperti keterbatasan sinkronisasi data, kendala stabilitas sistem, dan perbedaan kompetensi pengguna. Kondisi tersebut menuntut evaluasi berbasis persepsi pengguna dengan pendekatan End User Computing Satisfaction (EUCS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terstruktur yang dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, serta tingkat kepuasan pengguna SIPD. Data diperoleh dari 80 pejabat penatausahaan keuangan dan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Squares (PLS) melalui aplikasi SmartPLS versi 0.4. Penelitian ini juga menguji peran infrastruktur teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara SIPD dan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur TI tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara SIPD dan kepuasan pengguna. Dengan kata lain, kesiapan atau ketersediaan infrastruktur TI tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh SIPD terhadap kepuasan pengguna. Temuan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik SIPD yang bersifat terpusat (cloud-based), sehingga kinerja sistem lebih bergantung pada server pusat dibandingkan dengan infrastruktur teknologi di masing-masing pemerintah daerah.