Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM LEX CRIMEN
Marthin Luther Lambonan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 Kharis Kevin Febrian Ratag; Marthin Luther Lambonan; Fonnyke Pongkorung
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan memahami salah satu program pemerintah yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) terhadap masyarakat terlebih bagi golongan PNS Penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari implikasi hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait TAPERA bagaimana proses penyelenggaraannya dan sebagainya terkait program Tabungan Perumahan Rakyat termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PP No. 21 Tahun 2024 belum dapat memastikan sepenuhnya dapat memenuhi kesejahteraan rakyat terlebih bagi PNS. Selain itu, implikasi hukum dari peraturan ini masih terbatas dalam mengatur secara komprehensif sifatnya yang memaksa terhadap masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang lebih efektif untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan masyrakat Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap program ini agar tidak terjadi hal dan partisipasi aktif dalam program CSR yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kata Kunci: Tabungan Perumahan Rakyat; TAPERA; Kesejahteraan; Peraturan Perundang-Undangan;Rakyat
ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI METODE SEWA RAHIM ATAU IBU PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Christianto S.P. Sudjono; Marthin Luther Lambonan; Frits Marannu Dapu
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata dan untuk melakukan kajian terhadap penetapan status hukum anak yang dihasilkan melalui sewa rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Keabsahan perjanjian sewa Rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata secara umum, perjanjian sewa Rahim tidak diakui secara eksplisit atau terus terang dalam hukum perdata di Indonesia dengan prinsip prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian semacam ini masih dipertayakan dan tidak dapat dijamin secara hukum di Indonesia, mengingat potensi dampaknya terhadap status anak, hak orang tua, dan norma sosial yang berlaku. 2. Secara umum, mengingat ketidak jelasan regulasi tentang sewa rahim di Indonesia, masalah status hukum anak yang lahir dari prakter tersebut menjadi isu yang perlu ditangani melalui proses hukum yang dapat melibatkan pengadilan untuk menetapkan siapa yang sah sebagai orang tua dari anak tersebut. Kata Kunci : status hukum anak, sewa rahim
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA Yunius Masanggelo; Marthin Luther Lambonan; Presly Prayogo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana keberhasilan peraturan tersebut dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak daerah dengan metode penagihan surat paksa dan untuk memahami konsekuensi ekonomi yang timbul akibat penerapan penagihan pajak daerah dengan surat paksa, bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Purat paksa mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang menjalankan Hak-hak sesuai Peraturan Perundang-undangan, baik itu mengenai Hak serta Kewajiban. Pelaksanaan pajak memiliki tahapan – tahapan dan fungi serta asas-asas sampai pada pejabat yang pelaksana lapangan (jurusita). 2. Penerbitan Surat Paksa (SP) merupakan tahap penagihan aktif setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, dan memiliki beberapa dampak berjenjang. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang kuat, berfungsi sebagai perintah resmi dari pemerintah daerah (dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Talaud) kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun terpaksa, dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Kata Kunci : peraturan bupati kepulauan talaud nomor 3 tahun 2022, penagihan pajak daerah, surat paksa
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM KONTEKS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN Brenda Indira Gloria Adam; Marthin Luther Lambonan; Nurhikmah Nachrawy
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan permasalahan serius karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memperlemah posisi korban dan menghambat proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam ketentuan mengenai perlindungan korban dan pemberian sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana masih menghadapi berbagai hambatan, seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban, potensi intervensi kekuasaan, serta rendahnya pelaporan kasus oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta penguatan perlindungan terhadap korban agar tercapai kepastian hukum dan keadilan. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pejabat Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pertanggungjawaban Pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN YANG NYAMAN DAN SEHAT Fernanda Giselle Margareth Roring; Hironimus Taroreh; Marthin Luther Lambonan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan atas lingkungan yang nyaman dan sehat dan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pasal 28H ayat (1) UUDN RI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, dan perizinan lingkungan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum baik secara administrasi, perdata, maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Kata Kunci : hak masyarakat, lingkungan yang nyaman dan sehat
Co-Authors Brenda Indira Gloria Adam Christianto S.P. Sudjono Fernanda Giselle Margareth Roring Fonnyke Pongkorung Frits Marannu Dapu Hironimus Taroreh Kharis Kevin Febrian Ratag Nurhikmah Nachrawy Presly Prayogo Yunius Masanggelo