Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Community Service (IJCS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Alusianto Hamonangan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimization of Local Resource Utilization in Rural Economic Potential Development in Tourism and Fisheries Fields Hartoto; Satria Adhitama; M Yasir Pohan; Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 1 (2025): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i1.1332

Abstract

Paropo Village in Sidikalang District , North Sumatra Province, has great potential in the freshwater fisheries and ecotourism-based tourism sectors. However, the utilization of local resources has not been optimal due to limited knowledge, technology, and market access. This program aims to improve the economic welfare of the community through training and assistance in managing community-based fisheries and tourism. The methods used include needs surveys, environmentally friendly fisheries cultivation training, value-added fish processing, and digital marketing strategies and tourism promotion. The results of the program show an increase in community skills in managing fisheries and tourism businesses, increased income, and the development of community-based business groups. Monitoring and evaluation are carried out periodically to measure the impact and effectiveness of the program. With a systematic and participatory approach , this program is expected to create a sustainable and competitive village economic ecosystem.
Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika Nanci Yosepin Simbolon; Ramsi Meifati Barus; Alusianto Hamonangan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1113

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan dalam penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menyebutkan deskriminalisasi atau depenalisasi, sejumlah pasalnya memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat posisi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyalahguna dan korban narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya stigma sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif ke pendekatan rehabilitatif dianggap lebih manusiawi dan relevan untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial pecandu. Dengan demikian, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, serta peningkatan kesadaran publik terhadap dimensi sosial penyalahgunaan narkotika.
Strategi Cyberlaw Terpadu dalam Menghadang Peredaran Gelap Narkotika di Era Digital: Optimalisasi Kolaborasi Penegak Hukum, Penyedia Layanan Internet, dan Analisis Big Data Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2306

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola peredaran narkotika yang kini semakin bergantung pada platform daring seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan darknet. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi cyberlaw terpadu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika berbasis digital melalui kolaborasi hukum, teknologi, dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis regulasi, kerangka hukum, serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terkait kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan penerapan teknologi big data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkotika di ruang siber ditandai oleh anonimitas, penggunaan enkripsi, serta keterlibatan sindikat lintas negara, sehingga instrumen hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kolaborasi antara penegak hukum, penyedia teknologi, dan mitra internasional, yang disertai pembaruan hukum adaptif dan pemanfaatan analisis big data, menjadi kunci untuk memperkuat penegakan hukum siber. Integrasi komponen tersebut dapat meningkatkan deteksi dini, pengawasan digital, serta penindakan hukum yang lebih terarah, sekaligus memperkuat keamanan siber nasional dan perlindungan masyarakat
Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat: Pengabdian Susi Meri Junita Sinaga; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4737

Abstract

Hukum persaingan usaha mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia, bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi dasar utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan kompetitif; 2). Bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi dan non-diskriminasi dalam setiap proses hukum dan interaksi ekonomi; dan 3). Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan KPPU berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek formil dan materiil sesuai ketentuan perundang- undangan, Perma, serta peraturan KPPU.
Co-Authors Hartoto M Yasir Pohan Nanci Yosepin Simbolon Ramsi Meifati Barus Ria Sintha Devi satria adhitama Susi Meri Junita Sinaga