Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit Tanti Kirana Utami; Arfa Fadillah Tanjung; Shela Agnesia; Maulana Hasanudin; Kyran Miquel; Taopik Hidayat
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.3871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra Kerajaan Majapahit dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Melalui pendekatan historis dan yuridis, penelitian ini menganalisis dasar filosofis, kriteria penjatuhan pidana, serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penerapan pidana mati di kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan hukum pidana di indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Untuk menjawab penelitian tersebut, penelitian hanya memfokuskan kepada aspek penjatuhan hukum pidananya saja melalui penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian berdasarkan pengalaman dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach).
Penghilangan Watermark Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya Hilman Nur; MAY, Nazwa St; Ega Puspita; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Natasya Insani Auliarrahma; M Rafly Pradipa; Arfa Fadillah Tanjung; Retno Dwi Lestari
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3874

Abstract

Penghilangan watermark digital merupakan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di era digital. Watermark digunakan sebagai alat identifikasi dan perlindungan terhadap karya digital, tetapi keberadaannya dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi, menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum terkait penghilangan watermark digital dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan watermark dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan tanpa izin dan berdampak merugikan pemilik hak cipta. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya regulasi, keterbatasan forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kejahatan siber. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi enkripsi serta blockchain dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perlindungan hak cipta. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan perlu ditingkatkan agar perlindungan hak cipta digital semakin efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, penghilangan watermark digital dapat diminimalisir, sehingga hak cipta di dunia digital lebih terlindungi dan dihormati.