Articles
<![CDATA[Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja ]]>
<![CDATA[Tohawi, Agus]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>
<![CDATA[ Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): Ngaliman, Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/ngaliman.v1i2.1339
<![CDATA[Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan mereka, pendidikan hukum dapat membentuk kesadaran hukum yang tinggi di kalangan generasi muda. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan dari orang tua, rendahnya pelatihan untuk pendidik, serta pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan media sosial dapat menghambat efektivitas pendidikan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan hukum. Melalui program-program edukatif yang interaktif dan relevan, remaja dapat dibekali dengan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab]]>
<![CDATA[Sosialisasi Hukum Tentang Bullying Di Sekolah: Upaya Pencegahan ]]>
<![CDATA[Fathur Rochim]]>;
<![CDATA[Ambodo, Triyo]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>
<![CDATA[ Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): Ngaliman. Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/ngaliman.v2i2.1340
<![CDATA[Sosialisasi hukum tentang bullying di sekolah merupakan upaya penting untuk mencegah dan mengatasi perundungan yang semakin marak di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua mengenai bahaya bullying serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelaku. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan penyediaan materi edukatif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu bullying, serta terbentuknya budaya saling menghormati di kalangan siswa. Dengan demikian, sosialisasi hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, serta mendukung pertumbuhan positif bagi semua siswa.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah ]]>
<![CDATA[Myaskur]]>;
<![CDATA[Asmaul Husna]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>
<![CDATA[ Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1344
<![CDATA[Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam praktik berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas upaya sosialisasi melalui diskusi interaktif dan kuis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan pengelolaan sampah. Kuis yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian singkat digunakan untuk menilai retensi pengetahuan setelah kegiatan sosialisasi. Selain itu, diskusi interaktif memberikan platform bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan wawasan terkait praktik pengelolaan sampah. Temuan menunjukkan bahwa metode ini secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta tentang peraturan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam inisiatif pendidikan di masa mendatang. Dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, evaluasi ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memperbaiki penyampaian pendidikan pengelolaan sampah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan daerah.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Siyasah dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada ]]>
<![CDATA[Myaskur, Myaskur]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/iljs.v9i1.932
<![CDATA[Regional Head Elections (Pilkada) often encounter disputes that impact political stability and public trust. This study compares siyasah law and positive law in resolving Pilkada disputes. Positive law, based on formal regulations, emphasizes legality and transparency through institutions like the Constitutional Court. Conversely, siyasah law, rooted in sharia principles, offers a deliberation-based approach focusing on communal welfare. The analysis reveals that positive law excels in legal certainty but lacks adaptability to local contexts, while siyasah law is more flexible but faces challenges in implementation within a plural society. This study recommends integrating both approaches to establish a more equitable, effective, and community-responsive dispute resolution mechanism for Pilkada.]]>
<![CDATA[Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>;
<![CDATA[Syalafiyah, Nurul]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/iljs.v10i1.1451
<![CDATA[The dissolution of the mass organization Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) by the Indonesian government in 2017 has generated significant discourse concerning its legal foundations and implications from the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Jurisprudence). This decision was enacted through Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2017, which amended Law Number 17 of 2013 on Community Organizations. The government justified this action by asserting that HTI's activities were incompatible with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, and posed a potential threat to the unity and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). From the lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah, this measure can be interpreted as an initiative to safeguard public welfare (maslahah) and prevent harm (dar’u al-mafasid), aligning with Islamic political principles that emphasize the importance of national stability and security. Nevertheless, the dissolution has also ignited debates surrounding the protection of fundamental rights, particularly freedom of association and expression, within the framework of a democratic state governed by the rule of law. This tension highlights the complex interplay between state authority, constitutional principles, and the protection of civil liberties in a pluralistic society.]]>
<![CDATA[Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Pusat Literasi dan Pemberdayaan Umat di Masjid Darussa'adah Pacekulon Pace Nganjuk ]]>
<![CDATA[Myaskur, Myaskur]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>
<![CDATA[ Eastasouth Journal of Effective Community Services Vol 3 No 02 (2024): Eastasouth Journal of Effective Community Services (EJECS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Eastasouth Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/ejecs.v3i02.372
<![CDATA[Masjid bukan hanya ruang spiritual, tetapi juga episentrum peradaban umat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan merevitalisasi peran Masjid Darussa’adah Pacekulon sebagai pusat literasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis aset komunitas (Asset Based Community Development/ABCD), dengan melibatkan pengurus takmir, remaja masjid, ibu-ibu majelis taklim, dan siswa madin. Program yang dilaksanakan mencakup pelatihan literasi digital islami, pendirian pojok baca masjid, dan penguatan manajemen program sosial keummatan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya partisipasi jamaah dalam kegiatan non-ritual, lahirnya kader lokal literasi, dan tumbuhnya semangat kolektif untuk menjadikan masjid sebagai rumah belajar yang terbuka. Kegiatan ini menjadi model bagaimana masjid dapat kembali ke ruh peradaban: tempat ibadah yang memerdekakan akal dan mencerahkan jiwa.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Siyasah dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada ]]>
<![CDATA[Myaskur, Myaskur]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/iljs.v9i1.932
<![CDATA[Regional Head Elections (Pilkada) often encounter disputes that impact political stability and public trust. This study compares siyasah law and positive law in resolving Pilkada disputes. Positive law, based on formal regulations, emphasizes legality and transparency through institutions like the Constitutional Court. Conversely, siyasah law, rooted in sharia principles, offers a deliberation-based approach focusing on communal welfare. The analysis reveals that positive law excels in legal certainty but lacks adaptability to local contexts, while siyasah law is more flexible but faces challenges in implementation within a plural society. This study recommends integrating both approaches to establish a more equitable, effective, and community-responsive dispute resolution mechanism for Pilkada.]]>
<![CDATA[Profesionalisme Aparat Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>;
<![CDATA[Yuliana Puji Astuti]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/iljs.v8i02.735
<![CDATA[Pelaksanaan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publiknya terutama dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Isu riset terkait bagaimana profesionalisme dan fungsi administrasi desa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal riset dengan memanfaatkan data kualitatif lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme aparat desa dapat dipahami dari kepatuhannya dan kompetensi dibidangnya. Dalam tugas administrasinya dapat dilihat dari semangat kinerja yamg dibuktikan dengan pelayanan yang tepat serta responsif terhadap warganya. Sedangkan upaya meningkatkan profesionalisme dilakukan dengan pembinaan, evaluasi, pengawasan dan pendisilinan.]]>
<![CDATA[Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>;
<![CDATA[Syalafiyah, Nurul]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/iljs.v10i1.1451
<![CDATA[The dissolution of the mass organization Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) by the Indonesian government in 2017 has generated significant discourse concerning its legal foundations and implications from the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Jurisprudence). This decision was enacted through Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2017, which amended Law Number 17 of 2013 on Community Organizations. The government justified this action by asserting that HTI's activities were incompatible with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, and posed a potential threat to the unity and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). From the lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah, this measure can be interpreted as an initiative to safeguard public welfare (maslahah) and prevent harm (dar’u al-mafasid), aligning with Islamic political principles that emphasize the importance of national stability and security. Nevertheless, the dissolution has also ignited debates surrounding the protection of fundamental rights, particularly freedom of association and expression, within the framework of a democratic state governed by the rule of law. This tension highlights the complex interplay between state authority, constitutional principles, and the protection of civil liberties in a pluralistic society.]]>
<![CDATA[Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja ]]>
<![CDATA[Tohawi, Agus]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Nizam]]>
<![CDATA[ Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Ngaliman, Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/ngaliman.v1i2.1339
<![CDATA[Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan mereka, pendidikan hukum dapat membentuk kesadaran hukum yang tinggi di kalangan generasi muda. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan dari orang tua, rendahnya pelatihan untuk pendidik, serta pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan media sosial dapat menghambat efektivitas pendidikan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan hukum. Melalui program-program edukatif yang interaktif dan relevan, remaja dapat dibekali dengan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab]]>
