Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ngaliman ILJS
Myaskur
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pendampingan Pembuatan Pakan Ternak dari Limbah Jerami Rosyad, Aftonur; Myaskur; Subekan
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): Ngaliman, Agustus 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v1i2.616

Abstract

This service aims to provide assistance to the community, in utilizing straw waste. By utilizing straw as animal feed, our next hope is to be able to increase the income of farmers in Prayungan village, because the time they have used to find grass, they can use it for farming, because fodder no longer needs to use grass, but has been replaced with straw. The impact of changes in the Prayungan village community following the holding of this training included: (i) The community no longer throws away straw which can clog sanitation, (ii) The community no longer burns straw which can cause pollution, (iii) Increased awareness of the Prayungan village community about the benefits of straw , (iv) Growing community enthusiasm in making fermented animal feed, and (v) There are groups of capable farmers and the community sharing about processing straw as fermented animal feed.
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Myaskur; Asmaul Husna; Ubaidillah, Nizam
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1344

Abstract

Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam praktik berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas upaya sosialisasi melalui diskusi interaktif dan kuis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan pengelolaan sampah. Kuis yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian singkat digunakan untuk menilai retensi pengetahuan setelah kegiatan sosialisasi. Selain itu, diskusi interaktif memberikan platform bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan wawasan terkait praktik pengelolaan sampah. Temuan menunjukkan bahwa metode ini secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta tentang peraturan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam inisiatif pendidikan di masa mendatang. Dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, evaluasi ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memperbaiki penyampaian pendidikan pengelolaan sampah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan daerah.
Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk Klarisa Desi Ananta; Dwi Wijayanti; Myaskur; Ambodo, Triyo
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1389

Abstract

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelatihan yang diberikan kepada APH, dengan fokus pada pemahaman dinamika kekerasan seksual dan teknik wawancara yang sensitif terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara dengan APH dan tenaga kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman APH mengenai hak-hak korban dan penanganan kasus yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkala dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan APH dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang sesuai bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan program pelatihan yang lebih efektif di masa mendatang.
Diferensiasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perwakilan Bikameral dalam Konteks Keadilan Myaskur; Wahyudiono, Tri
Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the differentiation of main duties and functions of bicameral representative institutions in the context of justice in Indonesia. Indonesia's legislative system comprises the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD), each with distinct roles and authorities. The DPR holds legislative, budgeting, and oversight functions, while the DPD is involved in proposing and discussing bills related to regional autonomy, central-regional relations, and natural resource management. However, the DPD's role is often perceived as less effective in the legislative function. This study employs a normative approach with descriptive analysis to evaluate the balance of roles between these two institutions in achieving representative justice. The findings indicate the need to strengthen the DPD's functions to create a more equitable and balanced representation system in the national legislative process.
Memahami Pancasila Sebagai Miitsaqan Ghaliizhan Dalam Memperkukuh Negara Kebangsaan Yang Relijius Myaskur; Tri Wahyudiono
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.629

Abstract

Seluruh rakyat Indonesia yang diwakili para founding fathers telah bersepakat membentuk negara republik Indonesia yang dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar setelah perubahan ditegaskan lagi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Publik baik secara langsung dan tidak langsung memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola, mengatur, dan mengendalikan negara. Dengan kalimat lain, kedaulatan berada di tangan rakyat artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan rakyat agar tidak bersifat anarkis harus tunduk dan patuh pada hukum dasar negara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, judisial, dengan segala relasi meta-kekuasaan lainnya tunduk dan patuh pada hukum dasar negara. Memahami konvergensi kekuasaan antara kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi utama legislasi dan eksekutif yang menjalankan produk legislasi, saling mengecek dan mengimbangkan tetapi tidak dapat saling menjatuhkan, kedua lembaga konstitusi tersebut dipilih langsung rakyat atau publik dan bertanggung jawab kepada rakyat atau publik sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar sebagai sebagian kecil hukum dasar negara bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan hasil reflektif kritis para founding fathers yang dijadikan dasar filosofis negara dan pandangan hidup kebangsaan. Pancasila sebagai konsensus agung (miitsaqan ghaliizhan) merupakan kristalisasi nilai-nilai eklektik kesepakatan nasional seluruh rakyat Indonesia sebagai perwujudan kesadaran dan ketulusan watak bhinneka tunggal ika dengan segala keragaman suku, agama, ras, sosial, budaya seluruh bangsa. Memahami, menghayati, dan mengejawantahkan Pancasila secara utuh dan menyeluruh berbagai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Simpulannya Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan negara sekuler, tetapi negara kebangsaan yang relijius.
Diferensiasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perwakilan Bikameral dalam Konteks Keadilan Myaskur; Wahyudiono, Tri
Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the differentiation of main duties and functions of bicameral representative institutions in the context of justice in Indonesia. Indonesia's legislative system comprises the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD), each with distinct roles and authorities. The DPR holds legislative, budgeting, and oversight functions, while the DPD is involved in proposing and discussing bills related to regional autonomy, central-regional relations, and natural resource management. However, the DPD's role is often perceived as less effective in the legislative function. This study employs a normative approach with descriptive analysis to evaluate the balance of roles between these two institutions in achieving representative justice. The findings indicate the need to strengthen the DPD's functions to create a more equitable and balanced representation system in the national legislative process.
Pendampingan Pembuatan Pakan Ternak dari Limbah Jerami Rosyad, Aftonur; Myaskur; Subekan
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Ngaliman, Agustus 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v1i2.616

Abstract

This service aims to provide assistance to the community, in utilizing straw waste. By utilizing straw as animal feed, our next hope is to be able to increase the income of farmers in Prayungan village, because the time they have used to find grass, they can use it for farming, because fodder no longer needs to use grass, but has been replaced with straw. The impact of changes in the Prayungan village community following the holding of this training included: (i) The community no longer throws away straw which can clog sanitation, (ii) The community no longer burns straw which can cause pollution, (iii) Increased awareness of the Prayungan village community about the benefits of straw , (iv) Growing community enthusiasm in making fermented animal feed, and (v) There are groups of capable farmers and the community sharing about processing straw as fermented animal feed.
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Myaskur; Asmaul Husna; Ubaidillah, Nizam
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1344

Abstract

Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam praktik berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas upaya sosialisasi melalui diskusi interaktif dan kuis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan pengelolaan sampah. Kuis yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian singkat digunakan untuk menilai retensi pengetahuan setelah kegiatan sosialisasi. Selain itu, diskusi interaktif memberikan platform bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan wawasan terkait praktik pengelolaan sampah. Temuan menunjukkan bahwa metode ini secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta tentang peraturan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam inisiatif pendidikan di masa mendatang. Dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, evaluasi ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memperbaiki penyampaian pendidikan pengelolaan sampah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan daerah.
Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk Klarisa Desi Ananta; Dwi Wijayanti; Myaskur; Ambodo, Triyo
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1389

Abstract

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelatihan yang diberikan kepada APH, dengan fokus pada pemahaman dinamika kekerasan seksual dan teknik wawancara yang sensitif terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara dengan APH dan tenaga kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman APH mengenai hak-hak korban dan penanganan kasus yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkala dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan APH dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang sesuai bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan program pelatihan yang lebih efektif di masa mendatang.
Co-Authors Aftonur Rosyad, Aftonur Ambodo, Triyo Asmaul Husna DWI WIJAYANTI Klarisa Desi Ananta Subekan Tri Wahyudiono Ubaidillah, Nizam Wahyudiono, Tri