Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Reza Anugrah; Mustainah; Abdul Hamid
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode dengan data kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang di kemukakan oleh Bernadin dan Russel, 1993. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian belum optimal, khususnya pada aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas yang masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini perlu segera ditangani mengingat intensitas kegiatan legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terus meningkat, di mana dalam satu periode masa sidang saja dewan dituntut untuk membahas hingga tujuh Rancangan Peraturan Daerah sekaligus, sehingga peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda demi terwujudnya dukungan legislatif yang profesional dan berkualitas. Meskipun penerapan SOP dan komitmen individual dalam pelaksanaan tugas administratif inti sudah berjalan, terdapat persoalan struktural yang masih menghambat, yaitu kesenjangan kemampuan teknis digital antarpegawai dan kendala koordinasi antarbagian. Kondisi ini diperparah oleh tekanan beban kerja yang tinggi pada periode masa sidang serta masih berlangsungnya fase adaptasi pegawai berstatus PPPK
Transformation of Regional Revenue Service Quality Based on Good Governance in Supporting Education Development in Sigi Regency Andi Murfiqien Latjuba; Abdul Rivai; Intam Kurnia; Mustainah
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 2 (2026): June
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i2.3664

Abstract

This study examines how regional revenue governance in Sigi Regency, Central Sulawesi, aligns with good governance principles and what its contribution is to education sector development. Local own-source revenue (PAD) consistently accounts for only 5–7% of total regional income, while total revenue grew from approximately Rp 1.02 trillion in 2020 to Rp 1.41 trillion in 2024. The study employed a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with eighteen informants across the Regional Secretary’s Office, the Regional Financial Management Agency (BPKD), the Education Office, the Regional Legislative Council (DPRD), village heads, and community members. Documents including APBD reports, LKPD financial statements, and BPK audit records were also analysed. Triangulation of sources and methods ensured data validity. Findings reveal that the transparency and accountability dimensions have shown meaningful progress through routine financial reporting and BPK audits, with education budget realization rates consistently above 95%. However, community participation in budget planning remains procedural rather than substantive, and geographic inequities in education quality between urban and remote sub-districts persist despite improving aggregate indicators. This study introduces the ‘Governance Transformation’ framework as a novel theoretical contribution, arguing that revenue governance quality not budget volume alone is the primary determinant of education development outcomes in resource-constrained regional governments. The study recommends restructuring participatory mechanisms, adopting geographic need indices in budget formulas, developing community fiscal literacy programs, and piloting community-based education expenditure monitoring systems.