Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal University Of Bengkulu Law Journal TRIBUTE: JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES Commerce Law TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Innovative and Creativity Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Wevy Efticha Sary
Universitas Bengkulu
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Perkembangan Hukum Pidana Internasional dalam Menanggapi Kejahatan Global Kontemporer Ahmad Yasir Irsyahma; Dwi Putri Lestarika; Wevy Efticha Sary
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.385

Abstract

Perkembangan hukum pidana internasional telah mengalami transformasi signifikan seiring meningkatnya kompleksitas dan intensitas kejahatan global kontemporer, seperti terorisme, kejahatan transnasional terorganisir, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan lingkungan. Artikel ini menganalisis dinamika perkembangan hukum pidana internasional dalam menanggapi tantangan global tersebut, dengan fokus pada pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), adaptasi prinsip-prinsip hukum pidana dalam konteks internasional, serta peran negara-negara, termasuk Indonesia, dalam mengimplementasikan norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan normatif dan yuridis-komparatif, tulisan ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum pidana internasional semakin matang, tantangan politik, yuridis, dan institusional masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum atas kejahatan global. Diperlukan sinergi antara komunitas internasional dan negara-negara anggota untuk memperkuat efektivitas hukum pidana internasional demi menjamin keadilan global dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
PENERAPAN SANKSI CUCI KAMPUNG DALAM PERKARA ASUSILA DI KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA Risma Rahmadani; Chaerly Ernanda Safitri; Iqbal Haris Maulana Efendi; Herlambang; Wevy Efticha Sary
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1707

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan normatif serta efektivitas sanksi adat “cuci kampung” dalam penyelesaian perkara asusila di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, dari perspektif hukum pidana materiil Indonesia. Di masyarakat urban Melayu Bengkulu, perbuatan asusila dianggap delik kolektif yang mengancam keseimbangan moral-spiritual kampung, mendorong penerapan sanksi adat di luar paradigma pidana positivistik. Tujuan utama adalah mengidentifikasi posisi hukum sanksi cuci kampung dalam sistem pidana nasional dan mengevaluasi efektivitasnya beserta kendala dalam mewujudkan keadilan restoratif serta mencegah mob justice. Pendekatan metode hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan kasus diterapkan, menggunakan data sekunder (primer, sekunder, tersier) yang diolah secara kualitatif-deskriptif. Hasil menegaskan dasar legal kuat via Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2023, menjadikannya instrumen restoratif pengisi kekosongan hukum negara pada ranah moral-spiritual. Praktis, sanksi ini efektif membangun rasa aman, harmoni sosial, dan deterrence melalui stigma sosial-maluinya, walau terkendala faktor ekonomi, heterogenitas masyarakat, koordinasi aparat, transparansi denda, serta kontrol prosedural adil. Implikasi krusial: perlunya regulasi formal, koordinasi adat-negara, penguatan prinsip kewajaran-HAM, dan rehabilitasi moral untuk integrasi hukum adat-nasional yang berkelanjutan
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat Elshirah Triani Cory; Aulia Nafisha Rahma; Wevy Efticha Sary
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewajiban advokat sebagai pihak pelapor Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK menimbulkan konflik fundamental dengan kewajiban profesi untuk menjaga kerahasiaan klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PPATK dalam mewajibkan advokat melapor serta pertentangan norma antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan PPATK untuk mendorong kepatuhan advokat bersifat terbatas pada pendekatan persuasif karena tidak adanya hubungan kelembagaan pengawasan langsung. Lebih lanjut, ditemukan konflik norma yang signifikan di mana kewajiban melapor dalam Peraturan Pemerintah secara hierarki lebih lemah daripada kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang diatur dalam Undang-Undang. Ketiadaan klausul safe harbor untuk melindungi legal professional privilege memperburuk ketidakpastian hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi legislasi antara UU TPPU dan UU Advokat untuk memberikan kepastian hukum, dengan menegaskan kewajiban pelaporan yang terbatas pada aktivitas non-litigasi dan melindungi komunikasi rahasia antara advokat dan klien.
Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Identitas Seksual Non-Normatif dalam Perspektif Patologi Sosial Alya Novia Syafitri; Riani; Eccha Revina Santika; Aprianti Lubis; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/hbvfw610

Abstract

Perkembangan media sosial membawa dampak besar terhadap pola perilaku dan nilai sosial masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya ekspresi identitas seksual yang menyimpang, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, non-biner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap pembentukan identitas seksual menyimpang dalam perspektif patologi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji data literatur, artikel ilmiah, dan hasil observasi terhadap perilaku pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang sosial baru yang memfasilitasi terbentuknya komunitas penyimpangan seksual serta memberikan dukungan identitas bagi anggotanya. Namun, dari perspektif patologi sosial, fenomena ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial akibat melemahnya kontrol sosial, perubahan nilai moral, dan pengaruh lingkungan digital. Kesimpulannya, media sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas seksual menyimpang, dan perlu adanya penguatan nilai sosial serta pendidikan moral untuk menyeimbangkan dampaknya di masyarakat.
SOSIALISASI PEMILAHAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK SEBAGAI UPAYA MENUJU ZERO SAMPAH PADA WARGA KELURAHAN ANGGUT BAWAH KOTA BENGKULU Salaisyah Amalia Yusuf; Salsabila Delfri; Anisa Fiteria; Wevy Efticha Sary
TRIBUTE: JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/tribute.v6i2.44249

Abstract

THE WASTE PROBLEM IN ANGGUT BAWAH SUBDISTRICT BENGKULU CITY IS CHARACTERIZED BY LOW WASTE SORTING PRACTICES AT THE SOURCE AND LIMITED UTILIZATION OF WASTE INTO VALUE-ADDED PRODUCTS. This activity aims to improve residents’ knowledge and skills in sorting organic and inorganic waste and processing it into useful products as an effort toward zero waste based on local wisdom. The implementation methods included material presentation using real samples, demonstrations of waste utilization into compost, eco-enzyme, petasol, ecobricks, and flower pots from used diapers, interactive discussions, household waste potential data collection, as well as evaluation and documentation. Participants consisted of residents from RT 01 to RT 06, applying a participatory approach. The results showed an increase in residents’ understanding of waste classification and processing techniques, indicated by active participation in discussions and interest in independently practicing waste processing. Data collection revealed that household waste was dominated by organic waste from kitchen residues, with limited previous utilization. In conclusion, socialization based on physical demonstrations and local wisdom effectively improved environmental literacy, motivation, and residents’ skills. It is recommended to continue the program through regular training, provision of waste sorting facilities at the RT level, and collaboration with the Environmental Agency.
Pengggunaan Drone (Pesawat Tanpa Awak) Dalam Komplik Bersenjata Menurut Presfektif Hukum Udara Internasional Serta Pertanggungjawabannya Gun Ramajayadi; Dwi Putri Lestarika; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State sovereignty over airspace according to international law is complete and comprehensive. However, in practice, the use of unmanned aircraft (drones) has not been specifically regulated through international regulations or conventions. The slow development of drone regulations is due to the absence of laws and standards from the International Civil Aviation Organization (ICAO). This study aims to examine the legality of drones crossing state borders and Yemen's responsibility for the actions of the Houthi rebels. This study uses a normative legal method with a descriptive approach, using secondary data analyzed qualitatively, and drawing conclusions deductively. The results of the study show that although drones are equated with aircraft in their regulations, the term drone has not been explicitly regulated in national or international air law.
Patologi Sosial Dalam Perilaku Menyimpang Dari Generasi Z Ihza Briliant Afifky; Muhammad Afarly Meliala; Ferin Almi Justisia; Haikal Wedi Alfarezs; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dan meneliti mengenai patologi sosial didalam perilaku menyimpang Generasi Z di negara Indonesia yang dimana tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat serta perubahan sosial yang signifikan. Generasi Z menghadapi berbagai tantangan psikososial, seperti kecemasan, stres, dan depresi akibat paparan intensif terhadap media sosial, tekanan standar sosial yang tinggi, serta ketidakpastian masa depan yang memengaruhi kestabilan mental dan perkembangan karakter mereka. Berbagai fenomena negatif seperti kecanduan digital, cyberbullying, perilaku agresif, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku berisiko lainnya muncul sebagai manifestasi patologi sosial. Selain itu, tekanan sosial dan kesenjangan dalam ekspektasi diri serta lingkungan turut memperparah kondisi tersebut. Pendekatan normatif didalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab patologi sosial serta implikasi sosial, psikologis, dan moral bagi Generasi Z. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan strategi edukasi, intervensi, dan pencegahan yang lebih efektif agar Generasi Z mampu membangun ketahanan mental serta karakter yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing di tengah tantangan kompleks di masa depan. Upaya kolaboratif diantara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menangani dinamika ini secara berkelanjutan demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan adaptif.
Patologi Sosial Akibat Penggunaan Smartphone Di Kalangan Remaja Di Era Modern Muhammad Fadhel Febriansyah; Chichi Savitri; Petra Alfa Almunziri; Yuanda Restu Putri Chalista; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan smartphone di kalangan remaja pada era modern semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Fenomena ini membawa dampak signifikan tidak hanya dalam aspek positif seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai patologi sosial yang mengganggu fungsi sosial dan psikologis remaja. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk dari patologi sosial yang muncul akibat penggunaan smartphone secara berlebihan, seperti kecanduan digital, penurunan kemampuan interaksi tatap muka, serta peningkatan resiko gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya penelitian ini juga menyoroti dampak negatif pada produktivitas akademik dan pola perilaku remaja, termasuk munculnya perilaku agresif, cyberbullying, serta penyebaran konten negatif dan hoaks yang berkontribusi pada kerusakan moral dan norma sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan studi literatur dan analisis terhadap data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya implementasi strategi edukasi digital dan program pengawasan yang tepat guna untuk mengurangi dampak negatif smartphone, sehingga penggunaan teknologi dapat mendukung perkembangan remaja yang sehat secara sosial dan psikologis di era modern.
Perdagangan Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Patologi Sosial Dan Perlindungan Hukum Ellie Andini; Tiara Okta Yanti; Reza Seby Alfikri; Anjar Rusadi; Helda Rahmasari; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the trafficking of Indonesian Migrant Workers (TKI) and Female Migrant Workers (TKW) abroad as a social pathology and the effectiveness of legal protection. Despite regulations such as Law No. 21 of 2007 and Law No. 18 of 2017, illegal agents, non-procedural departures, exploitation, and limited victim access to legal protection remain. This normative study uses literature and legal document analysis to identify gaps between regulation and implementation in the socio-economic context of migrant workers. Findings show TKI atau TKW trafficking is a systemic social issue influenced by poverty, low education, and limited employment alternatives. Effective legal protection requires strengthened regulations, agent supervision, public education, capacity building, international intervention, and socio-economic rehabilitation for victims. The study provides policy recommendations to enhance migrant worker protection and sustainably prevent human trafficking.
Korupsi Sebagai Patologi Sosial Sistemik Di Indonesia Dan Kegagalan Hukum Pidana Dalam Menciptakan Efek Jera Amelia Saputri; Annisya Nurhasanah; Arsyanika Nhayla Ananda; Indri Kurnia Saputri; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption in Indonesia can no longer be understood merely as individual legal violations but has evolved into a systemic social pathology that is continuously reproduced through mechanisms of social anomie, dysfunctional social control, and the weakness of criminal law institutions. This normative juridical research analyses why corruption-related criminal law, despite imposing severe penalties up to life imprisonment and the death penalty, persistently fails to break the chain of reproduction of corrupt behaviour. Employing Robert K. Merton’s anomie theory, Emile Durkheim’s theory of social pathology, and Sudarto–Barda Nawawi Arief’s concept of criminal law dysfunction, the study concludes that corruption has become an alternative norm among bureaucratic and political elites, limited reverse proof (Article 37 of the Anti-Corruption Law) and the rare imposition of minimum sentences eliminate deterrent effects, while impunity for corporate actors and politically exposed persons reinforces structural anomie. The research recommends the adoption of full reverse proof, elimination of prosecutorial discretion under Article 4 of the Anti-Corruption Law, and stricter corporate criminal liability provisions in the new Criminal Code that will be gradually implemented from 2026 onward.
Co-Authors Ahmad Yasir Irsyahma Alya Novia Syafitri Amelia Saputri Anisa Fiteria Anjar Rusadi Annisya Nurhasanah Aprianti Lubis Arsyanika Nhayla Ananda Aulia Nafisha Rahma Aurellya Ramadhani Syainda Putri Chaerly Ernanda Safitri Chichi Savitri Dwi Putri Lestarika Eccha Revina Santika Ellie Andini Elshirah Triani Cory Ferin Almi Justisia Gun Ramajayadi Haikal Wedi Alfarezs Helda Rahmasari Herlambang Ihza Briliant Afifky Indri Kurnia Saputri Iqbal Haris Maulana Efendi Jeli Yanti Khansa Athaya Nurulkamila Khinalya Farradiba Syahnaz Muhammad Afarly Meliala Muhammad Fadhel Febriansyah Petra Alfa almunziri Reza Seby Alfikri Riani Risma Rahmadani Salaisyah Amalia Yusuf Salsabila Delfri Salwa Aulia Tasya Amanda Putri Tiara Okta Yanti Yuanda Restu Putri Chalista