Jelita Febrianti Tampubolon
Universitas Negeri Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN ANGGARAN FLEKSIBEL DALAM PENGENDALIAN DAN ANALISIS BIAYA OVERHEAD PABRIK Tuti Sriwedari; Lasria Sitorus; Jelita Febrianti Tampubolon; Ariel Immanuel Panjaitan; Robin Cornelius Siahaan; Nurlila Azmi Hutapea
Jurnal Akuntansi dan Bisnis (AKUNTANSI) Vol. 6 No. 1 (2026): Mei 2026 : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis(AKUNTANSI)
Publisher : LPPM PoliteknikPratamaKendal- Universitas Sains Dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jiab.v6i1.1427

Abstract

Budgets are a key tool in a company's financial planning and control process. However, in a dynamic business environment, fixed budgets are often unable to adjust to changes in production volume and economic conditions. Therefore, flexible budgets are a more adaptive solution because they can be adjusted to the company's actual activity level. This study aims to analyze in depth the role of flexible budgets in controlling and analyzing factory overhead costs. The research method used is a literature study by reviewing various relevant theories, books, and journals. The results of the study indicate that flexible budgets play a significant role in increasing the effectiveness of cost control, especially factory overhead costs, by providing more accurate information on cost deviations and operational efficiency. Furthermore, flexible budgets support variance analysis, allowing management to identify the causes of cost differences, whether due to changes in activity levels or inefficiencies. Thus, the implementation of flexible budgets can be a strategic tool for management in improving a company's financial performance and competitiveness in the manufacturing industry.
Krisis Etika Dalam Tata Kelola Perusahaan: Analisis Kasus Korupsi Perizinan Ekspor Minyak Sawit Pada Wilmar Group Dalam Perspektif Good Corporate Governance Riza Indriani; Yohana Br Sinaga; Irvan Aldi Marpaung; Jelita Febrianti Tampubolon; Sabrina Theresia Sukma; Lasria Sitorus
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8603

Abstract

Kasus dugaan korupsi perizinan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar International Limited menjadi salah satu isu strategis yang mencerminkan krisis etika dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebagai perusahaan agribisnis besar dengan peran penting dalam rantai pasok global minyak sawit, Wilmar Group seharusnya mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Namun, berbagai laporan media menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses perizinan ekspor yang diduga melibatkan manipulasi data, pelanggaran kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), serta indikasi praktik suap yang berdampak pada kerugian negara hingga Rp11,8 triliun. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis krisis etika dalam tata kelola perusahaan melalui analisis kasus tersebut dengan menggunakan perspektif Good Corporate Governance. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa conceptual review dan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan media nasional, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan etika bisnis dan GCG. Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap seluruh prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan serta adanya kegagalan dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan integritas. Selain itu, keterlibatan aktor eksternal dalam proses pengawasan menunjukkan bahwa krisis etika yang terjadi bersifat sistemik dan melibatkan relasi antara sektor bisnis dan institusi negara. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa krisis etika dalam tata kelola perusahaan tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Good Corporate Governance yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen etika yang berkelanjutan.