Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Az Zahra, Diandra
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Undang-Undang Pemeliharaan Anak Terlantar oleh Pemerintah yang Kurang Efisien Nurdiansyah, Nurdiansyah; Az Zahra, Diandra; Yuliandri, Daffa Adli; Apriliandra, Intania; Najwah, Fariha; Medi, Divo Zidane Akbar Nugraha; Lestari, Maria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6162

Abstract

Undang-Undang pemeliharaan anak mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak terlantar. Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan utama dari pembentukan regulasi ini adalah agar pemerintah menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak yang tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai. Kemudian terdapat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme undang-undang dengan implementasinya. Penanganan anak terlantar masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas lembaga penegak hukum yang belum memadai, serta dukungan ekonomi dan sosial yang kurang optimal. Tinjauan terhadap kondisi anak terlantar mengungkapkan bahwa implementasi undang-undang seringkali tidak efektif, tercermin dari masih tingginya angka anak terlantar yang belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang semestinya. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang belum berjalan efisien dan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat yang diharapkan.
Implementasi Undang-Undang Pemeliharaan Anak Terlantar oleh Pemerintah yang Kurang Efisien Nurdiansyah, Nurdiansyah; Az Zahra, Diandra; Yuliandri, Daffa Adli; Apriliandra, Intania; Najwah, Fariha; Medi, Divo Zidane Akbar Nugraha; Lestari, Maria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6162

Abstract

Undang-Undang pemeliharaan anak mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak terlantar. Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan utama dari pembentukan regulasi ini adalah agar pemerintah menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak yang tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai. Kemudian terdapat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme undang-undang dengan implementasinya. Penanganan anak terlantar masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas lembaga penegak hukum yang belum memadai, serta dukungan ekonomi dan sosial yang kurang optimal. Tinjauan terhadap kondisi anak terlantar mengungkapkan bahwa implementasi undang-undang seringkali tidak efektif, tercermin dari masih tingginya angka anak terlantar yang belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang semestinya. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang belum berjalan efisien dan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat yang diharapkan.
Ketika Lahir sebagai Perempuan adalah Kutukan: Ekonomi, Patriarki, Kemiskinan, dan Eksploitasi di Asia Tenggara Az Zahra, Diandra; Alziqraf, Muhammad Chevin; Ilfriansyah, Radhitya Kasyifa Hifionda; Muthia, Alya; Azhara, Siti Alya; Pelman, Fiqih Saddam; Pratama, Yudha
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menjadi perempuan di tengah masyarakat Asia Tenggara kerap berarti menghadapi beban berlapis, dihantu kemiskinan yang membatasi ruang hidup dan budaya patriarki yang mengekang kebebasan. Artikel ini berupaya menelusuri bagaimana kedua struktur tersebut saling memperkuat dalam menciptakan rantai eksploitasi terhadap kaum perempuan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Melalui pendekatan deskriptif-kritis berbasis studi literatur dan data sekunder dari UN Women, ILO, serta ASEAN Gender Outlook, penelitian ini mengungkap bahwa kemiskinan struktural yang diturunkan lintas generasi serta bias gender yang mengakar telah mendorong banyak perempuan berada di posisi ekonomi yang paling rentan. Akibatnya, banyak dari kaum perempuan bekerja di sektor informal dan menjadi tenaga kerja migran tanpa perlindungan yang memadai akibat eksploitasi modern di era ini. Sistem patriarki kerap menormalisasikan ketimpagan dalam pemahaman bahwa perempuan dianggap sebagai pihak yang “harus berkorban” demi keluarga, sehingga mereka kerap menjadi korban kekerasan, diskriminasi upah. Hingga eksploitasi ekonomi. Di sisi lain, lemahnya kebijakan negara dalam menjamin akses pendidikan dan pekerjaan serta memperparah ketimpangan ini. Artikel ini menegaskan bahwa selama budaya patriarki masih mendominasi struktur sosial dan ekonomi, maka kesetaraan gender di Asia Tenggara hanya akan menjadi wacana utopia tanpa adanya realisasi yang nyata.
Co-Authors Alziqraf, Muhammad Chevin Apriliandra, Intania Azhara, Siti Alya Ilfriansyah, Radhitya Kasyifa Hifionda Maria Lestari Medi, Divo Zidane Akbar Nugraha Muthia, Alya Najwah, Fariha Nurdiansyah Nurdiansyah Pelman, Fiqih Saddam Pratama, Yudha Yuliandri, Daffa Adli