Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Innovative: Journal Of Social Science Research At-Tanwir Law Review INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Journal of Constitutional Principles
Novy Tuwaidan, Arthur
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANKDALAM KASUS SKIMMING DI INDONESIA Robin Trihadi Dakhi; Isye J. Melo; Arthur N. Tuwaidan
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.655

Abstract

Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat  memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK KARENA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Astria Rikayana Pakpahan; Feibe Engeline Pijoh; Arthur Novy Tuwaidan; Lesza Leonardo Lombok
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i2.1465

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi atas karya intelektual, termasuk merek dagang yang membedakan produk suatu perusahaan. Sengketa merek sering terjadi akibat peniruan, terutama terhadap merek terkenal, seperti kasus "Gudang Garam" vs "Gudang Baru" yang dinilai melanggar UU No. 20 Tahun 2016 yang digugat PT. Gudang Garam karena dianggap menyerupai mereknya, baik secara visual maupun unsur lainnya. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek, termasuk bentuk dan komposisi huruf, komposisi warna, ejaan, gaya penulisan, dan penempatan gambar atau lukisan, terdapat persamaan antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Dalam kasus sengketa merek gudang garam dan gudang baru, bentuk kepastian hukum utama adalah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan merek yang sama merusak hak eksklusif merek dagang yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan perlindungan hukum.
POLICE AUTHORITY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION CRIMES: THE USE OF DISCRETION IN THE INVESTIGATION PROCESS Lega Ikhwan Herbayu; Lesza Leonardo Lombok; Arthur Novy Tuwaidan
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 7 No. 1 (2025): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan `Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/ijassd.v7i1.9458

Abstract

The police as law enforcement officers who are given the authority to carry out inquiries and investigations based on statutory regulations must be able to understand the various problems contained in the Environmental Protection and Management Law. One of the reasons for using discretion in investigating criminal acts in the environmental sector is the lack of PPNS (Civil Servant Investigator) resources in the area where the crime occurred to carry out the investigation. For the sake of effectiveness and efficiency of investigations, Police Investigators take a discretionary policy by carrying out their own investigations by only taking expert information from experts in the environmental field. Therefore, this research aims to find out and analyze the authority of the police in investigating environmental crimes, and to understand and analyze the implementation of police discretion in the process of investigating environmental crimes. Using normative legal method, the author finds that the authority of the Police in investigating environmental crimes is considered to be the same as the authority obtained in the Criminal Procedure Code, with several mechanisms in the the Environmental Protection and Management Law, but with procedures in the provisions of Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia. Police discretion in investigating environmental crimes needs to be exercised because it provides flexibility for the police in dealing with various complex and dynamic situations in environmental crimes.
Co-Authors Adensi Timomor Astria Rikayana Pakpahan Barahama, Matrial Brian J. Adam Denny Omega Tereima, Devry Diana Putong Feibe Engeline Pijoh Feibe Engeline Pijoh Isye J. Melo Isye Junita Melo John jotham Terrance Lanawaang, Janeman Jehezkiel Lega Ikhwan Herbayu Lesza Leonardo Lombok Lesza Leonardo Lombok Nender, Clarita Pakpahan, Astria Rikayana Putong, Diana Robin Trihadi Dakhi Robot, Yuddi Handry Susi Aryani Manangin Takasana, Veronika Wandi Kaunang, Prishela Yoan Barbara Runtunuwu Yuddi Robot