Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Anisa Mutiara Rizky
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA OLEH PEJABAT BUPATI: KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Bemby Navita; Aina Sarah Hafawati; Suci Wulandari; Anisa Mutiara Rizky; Deaz Aji Pratama
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4583

Abstract

Pejabat kepala daerah (Pj Bupati) memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan dan penegakan integritas birokrasi daerah. Artikel ini bertujuan untuk memasukkan kewenangan normatif dan melakukan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pj Bupati dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meninjau peraturan-peraturan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Studi kasus pencopotan dua ASN oleh Pj Bupati Aceh Barat digunakan untuk menggambarkan implementasi kewenangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pj Bupati memiliki kewenangan penuh sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakkan kode etik dan disiplin ASN. Penegakan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas.
Analisis Tanggung jawab Negara Malaysia atas Respon Nota Diplomatik Terhadap Penembakan WNI di Selangor Fadhilatul Amaliya; Dwi Lestari; Alya Khoyrunisa; Anisa Mutiara Rizky; Faishal Hasyim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1274

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas tindakan diplomatik Indonesia dalam merespons kasus penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Malaysia di Selangor yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab Malaysia atas insiden tersebut dan bagaimana mekanisme diplomatik dapat digunakan sebagai alat penyelesaian sengketa internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum, berita, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah diplomatik berupa pengiriman nota protes resmi, pendampingan hukum melalui KBRI, serta komunikasi bilateral intensif. Namun, respons Malaysia bersifat normatif dan tidak menunjukkan transparansi maupun akuntabilitas hukum yang memadai. Tindakan Malaysia yang tidak responsif memunculkan implikasi negatif bagi hubungan bilateral, kepercayaan publik, dan perlindungan HAM secara umum. Sebaliknya, jika Malaysia kooperatif, hal ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan memperbaiki mekanisme perlindungan pekerja migran. Penelitian ini menyoroti keterbatasan diplomasi Indonesia dalam mendorong akuntabilitas dan pentingnya kerja sama lintas negara dalam isu HAM
Co-Authors Aina Sarah Hafawati Alya Khoyrunisa Bemby Navita Deaz Aji Pratama Dwi Lestari Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Suci Wulandari