Ali, Magnolia Nasywa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris atas Harta Tergugat yang Meninggal dalam Perkara Korupsi Ali, Magnolia Nasywa; Herdiyanti, Habibah Pramelia; Saragih, Khansa Istibra Putra; Azlin, Wildan Al Ghifari; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.28424

Abstract

Perkara tindak pidana korupsi seringkali menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, sehingga upaya pemulihannya tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana, tetapi juga perdata. Permasalahan muncul ketika tergugat dalam perkara korupsi meninggal dunia sebelum kewajiban penggantian kerugian negara dipenuhi. Penelitian ini membahas bentuk pertanggungjawaban perdata ahli waris terhadap harta peninggalan yang diduga berasal dari hasil korupsi. Melalui pendekatan yuridis normatif, diketahui bahwa ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata sepanjang masih dalam batas nilai harta warisan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pengembalian aset negara serta memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pihak ketiga. Dengan demikian, keberlanjutan proses hukum terhadap harta peninggalan menjadi bagian penting dalam sistem pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
Penataan Ruang di Bantargebang: Perspektif Hukum dalam Pengelolaan Kawasan Pembuangan Sampah Mahipal, Mahipal; Madina, Zaskia; Ali, Magnolia Nasywa; Herdiyanti, Habibah Pramelia; Gipari, Muhammad Hilman Al
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di Bantargebang adalah masalah penting yang terkait dengan pengelolaan tempat pembuangan sampah, khususnya dalam aspek hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wilayah tersebut dari sudut pandang hukum, dengan fokus pada penerapan kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang masih lemah, menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Masalah ini diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur yang memadai. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki situasi ini dengan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pembuangan sampah di Bantargebang harus memperhatikan aspek teknis, hukum, dan sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Nasabah dalam Perbankan Digital di Indonesia Herdiyanti, Habibah Pramelia; Ali, Magnolia Nasywa; Rafdianto, Rafly; Saragih, Khansa Istibra Putra; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36302

Abstract

Perkembangan perbankan digital di Indonesia menunjukkan transformasi signifikan dalam penyediaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi nasabah. Di sisi lain, digitalisasi perbankan juga menghadirkan berbagai risiko hukum, seperti kebocoran data pribadi, kejahatan siber, dan kegagalan sistem elektronik yang berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum yang mengatur perlindungan hak nasabah dalam perbankan digital, meliputi Undang Undang Perbankan, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah mencakup hak atas informasi yang transparan, perlindungan data pribadi, jaminan keamanan dana, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Penguatan perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan digital.