Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Berkembangnya Teknologi Internet Aidil Falaq Adiyaksa; Alzasyah Bachsin; Muhammad sultan fadhillah; Reky Pratama Saputra; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.975

Abstract

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah pada era berkembangnya teknologi internet. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data dengan kondisi riil yang diperoleh dari aktivitas publik yang berlangsung di platform daring dan dunia nyata. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa era perkembangan teknologi internet yang semakin canggih ini, membuat banyak nya perdagangan berbasis online, dengan transaksi online yang dapat menjangkau ke pelosok daerah. Era ini seringkali menimbulkan banyak permasalahan dalam proses jual beli, oleh karena itu adanya upaya perlindungan konsumen ini menjadi suatu upaya untuk penanggulangan masalah tersebut. Akan tetapi perlu adanya lagi peningkatan dalam penerapan perlindungan konsumen ini, dengan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh produsen ataupun konsumen.
Aspek Aspek Hukum Perdata Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat Aidil Falaq Adiyaksa; Arsy Nur Bagus Sandy; Muhammad Ridho; Muhammad Zharfan; Reky Pratama Saputra; Farahdinny Siswajanth
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1627

Abstract

Penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat merupakan kegiatan strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam praktiknya menghadirkan kompleksitas hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perdata dalam proses penyaluran kredit, termasuk keabsahan perjanjian, prinsip kehati-hatian, keberadaan jaminan, serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian standar cenderung menempatkan debitur pada posisi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan hukum. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian dan validitas jaminan belum sepenuhnya konsisten, yang memperbesar risiko kredit bermasalah. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi perjanjian kredit dan peningkatan literasi hukum nasabah guna mewujudkan hubungan kreditur-debitur yang adil dan seimbang dalam kerangka hukum perdata Indonesia
Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia Bachsin, Alzasyah; Aidil Falaq Adiyaksa; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Reky Pratama Saputra; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1665

Abstract

Kepastian hukum dalam kontrak merupakan prasyarat fundamental bagi stabilitas hubungan hukum dan iklim usaha yang sehat. Dalam konteks ini, asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, memegang peran sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menelaah Pasal 1338 KUHPerdata, doktrin hukum, serta yurisprudensi relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pacta Sunt Servanda bukan sekadar norma formal, melainkan pilar substantif yang menciptakan kepercayaan, menegakkan hak dan kewajiban, menyediakan prediktabilitas transaksi, serta melindungi otonomi para pihak. Asas ini terbukti menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam mendukung kepastian hukum kontrak di tengah kompleksitas dinamika hukum dan ekonomi modern