Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Pelaksanaan Akad Mudharabah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor Dalam Sengketa Investasi Syariah Muhammad Zharfan; Arsy Nur Bagus Sandy; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Muhammad Ridho; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.967

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, salah satunya dengan diterapkannya akad mudharabah sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Namun, dalam prakteknya, sengketa sering kali muncul akibat pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan itikad baik dan tanggung jawab para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam sengketa akad mudharabah, serta pertimbangan pengadilan agama dalam sengketa ini yang tercatat pada Perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan akad mudharabah karena adanya kelalaian pengelolaan dana yang menimbulkan kerugian. Sementara itu, pertimbangan hukum Pengadilan Agama didasarkan pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam menilai tanggung jawab dan keabsahan akad, sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak.
Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Bachsin, Alzasyah; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Haykal Ikram Arya Ranggana; Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Muhammad Sultan Fadhillah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1601

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan perdata telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis, seperti ketidaksamaan standar penilaian, keterbatasan pemahaman teknis hakim, serta disparitas putusan antarperkara serupa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan kapasitas hakim dan infrastruktur peradilan berbasis digital sebagai upaya menuju sistem pembuktian yang lebih adil, adaptif, dan kredibel
Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia Bachsin, Alzasyah; Aidil Falaq Adiyaksa; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Reky Pratama Saputra; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1665

Abstract

Kepastian hukum dalam kontrak merupakan prasyarat fundamental bagi stabilitas hubungan hukum dan iklim usaha yang sehat. Dalam konteks ini, asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, memegang peran sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menelaah Pasal 1338 KUHPerdata, doktrin hukum, serta yurisprudensi relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pacta Sunt Servanda bukan sekadar norma formal, melainkan pilar substantif yang menciptakan kepercayaan, menegakkan hak dan kewajiban, menyediakan prediktabilitas transaksi, serta melindungi otonomi para pihak. Asas ini terbukti menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam mendukung kepastian hukum kontrak di tengah kompleksitas dinamika hukum dan ekonomi modern