Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Divya Triana Rahmawati; Rosa Adelia Arifin; Dinar Indah Permatasari; Efi Lailatun Nisfah; Kania Putri Riyandra; Niken Fernanda; Aditya Arif Pratama; Damar Arrya Akbar Munaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1103

Abstract

Larangan perkawinan sedarah merupakan ketentuan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga, kesehatan generasi, serta tatanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif larangan perkawinan sedarah dalam perspektif Al-Qur’an dan hadis, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. An-Nisa ayat 22–23 dan hadis-hadis Nabi, yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan tersebut meliputi hubungan darah, persusuan, dan mushaharah (persemendaan), serta didasarkan pada prinsip maqashid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional bersinergi dalam melarang perkawinan sedarah demi menciptakan keluarga yang sehat, adil, dan harmonis.
Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Niken Fernanda; Efi Lailatun Nisfah; Essa Hertiana; Tasya Fatah Putri Irawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1268

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar martabat manusia, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun regulasi sebelumnya telah mengatur tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum yang komprehensif baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, serta untuk mengevaluasi upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, meliputi perlindungan fisik, psikis, dan hukum, serta pemenuhan hak atas pemulihan dan kompensasi bagi korban. Selain itu, peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut, terutama melalui peningkatan kapasitas, koordinasi antar lembaga, dan penerapan pendekatan berbasis korban. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya implementasi UU TPKS secara konsisten, sistematis, dan berkeadilan agar dapat memberikan perlindungan yang holistik dan efektif bagi korban kekerasan seksual, sekaligus memperkuat sistem perlindungan hukum nasional yang responsif dan humanis