Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA)
Muhammad Rizal Aji Bahtiar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat di Wilayah Perkotaan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Dan Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Masyarakat Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Siti Lailatul Qomariyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1522

Abstract

Sengketa pertanahan akibat tumpang tindih sertifikat di wilayah perkotaan merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada kepastian hukum, stabilitas sosial, dan pemanfaatan tanah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme hukum acara perdata dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih sertifikat tanah melalui putusan pengadilan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jalur litigasi mampu memberikan putusan yang sah dan mengikat, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya data administrasi, rendahnya pelaksanaan putusan, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Selain itu, jalur mediasi terbukti penting sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan berbiaya rendah. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan konflik individual, tetapi juga menjadi preseden untuk pembenahan sistem hukum pertanahan secara menyeluruh.
Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1611

Abstract

Prinsip itikad baik (good faith) dan perlakuan adil (fair dealing) merupakan fondasi etis dan yuridis dalam sistem hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kedua prinsip tersebut membentuk kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas negara, serta mengidentifikasi tantangan harmonisasi antara norma hukum nasional dan standar internasional. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen internasional seperti Prinsip UNIDROIT dan CISG, dengan metode analisis kualitatif deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diakui dalam KUHPerdata dan sistem hukum internasional, masih terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan dalam praktik, khususnya di Indonesia. Harmonisasi norma menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas kontrak digital dan global. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman serta penyesuaian regulatif terhadap prinsip ini diperlukan agar tercipta sistem kontrak yang adil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA: EVALUASI TERHADAP REGULASI YANG ADA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN INVESTOR Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Siti Lailatul Qomariyah; Mahipal
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/m6a69p09

Abstract

Investasi reksa dana syariah di Indonesia kini semakin diminati oleh masyarakat, khususnya oleh para investor yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada terkait perlindungan konsumen dalam investasi reksa dana syariah dan mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat kepercayaan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan konsumen, masih ada beberapa kekosongan norma dan implementasi yang belum sepenuhnya menjamin hak-hak investor reksa dana syariah. Beberapa masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, minimnya edukasi kepada konsumen mengenai risiko investasi, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Sebagai langkah menuju perbaikan, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi melalui penyusunan aturan yang lebih spesifik untuk reksa dana syariah, peningkatan pengawasan oleh OJK, serta pelaksanaan program edukasi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat terbentuk ekosistem investasi syariah yang lebih aman, transparan, dan terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam investasi reksa dana syariah di Indonesia? 2. Apa dampak dari perlindungan hukum yang diterapkan terhadap kepercayaan investor dalam melakukan investasi reksa dana syariah?.
Bayang-Bayang Ancaman Mengerikan Bagi Saksi Korban Pembunuhan Ritual Langka Di Ntt: Reformasi Mendesak Lpsk Pada 2025 Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Bima Janggo Bintoro; Maulidina Fikal Nugraha; Weldy Jevis Saleh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3502

Abstract

Penelitian ini menyelidiki risiko yang samar-samar dihadapi oleh saksi korban dari pembunuhan ritual yang jarang terjadi di Nusa Tenggara Timur, sebuah situasi yang rumit yang terkait dengan aspek psikologis, budaya, dan hukum pidana. Studi mengenai pembunuhan ritual di daerah terpencil NTT menunjukkan adanya ketegangan antara trauma yang dialami oleh saksi dan kurangnya perlindungan dari LPSK, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mampu menangani kejahatan luar biasa yang berkaitan dengan unsur mistis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ancaman terhadap saksi muncul dan memahami mekanisme hukum untuk melindungi korban, dengan mempertimbangkan peran LPSK, aparat hukum, dan masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan para saksi, melakukan observasi di lapangan, serta menganalisis dokumen terkait, seperti UU No. 13/2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul akibat ritual intimidasi budaya, kurangnya pengakuan terhadap risiko yang tidak biasa, serta tidak adanya protokol khusus untuk mengatasi kasus mistis di wilayah yang dilindungi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan baru yang menggabungkan aspek psiko-trauma, penguatan LPSK lewat teknologi digital, dan prinsip keadilan restoratif untuk melindungi saksi dan mencegah terulangnya ritual kejahatan di Indonesia. Pertanyaan yang diteliti meliputi: 1. Bagaimana perkembangan ancaman sosial-budaya dan hukum terhadap saksi korban dari ritual pembunuhan yang langka di NTT pada tahun 2025? 2. Apa saja mekanisme perlindungan saksi yang efektif dan kreatif yang melibatkan LPSK, aparat penegak hukum, serta tokoh-tokoh adat?
Co-Authors Amara Thalia Bima Janggo Bintoro Farahdinny Siswajanthy Gerrald Jovan Esfandiary Mahipal Maulidina Fikal Nugraha Nandang Kusnadi Siti Lailatul Qomariyah Weldy Jevis Saleh