Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.613
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Sains Indonesia Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA)
Mahipal
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI INDONESIA Zidan Febriansyah; Muhamad Giosefi; Jany Timothy Ronald Saputro; Mahipal
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18874

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum tata ruang di Indonesia dalam mencegah alih fungsi lahan, terutama pada lahan pertanian dan kawasan lindung yang penting bagi ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan. Meskipun kebijakan tata ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaruh kepentingan politik juga sering menghambat penerapan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dengan teknologi, pemberian insentif untuk pelestarian lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dengan upaya tersebut, diharapkan alih fungsi lahan dapat dikendalikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : Tata Ruang, Kebijakan, Alih Fungsi Lahan.
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI INDONESIA Zidan Febriansyah; Muhamad Giosefi; Jany Timothy Ronald Saputro; Mahipal
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18874

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum tata ruang di Indonesia dalam mencegah alih fungsi lahan, terutama pada lahan pertanian dan kawasan lindung yang penting bagi ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan. Meskipun kebijakan tata ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaruh kepentingan politik juga sering menghambat penerapan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dengan teknologi, pemberian insentif untuk pelestarian lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dengan upaya tersebut, diharapkan alih fungsi lahan dapat dikendalikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : Tata Ruang, Kebijakan, Alih Fungsi Lahan.
KOMPARASI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DIGITAL Ilham; Muhammad Ramadhani; Muhammad said ridho; Yusuf Afrenoldi Todi; Rifqi Hidayat; Mahipal
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/f9fnqv92

Abstract

Transaksi ekonomi syariah digital yang berkembang melalui berbagai platform seperti fintech syariah dan e-commerce syariah memunculkan tantangan baru terhadap perlindungan data pribadi. Di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, perlindungan privasi dan data individu menjadi isu yang sangat penting dalam memastikan keadilan, keamanan, dan keabsahan transaksi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif bagaimana hukum positif Indonesia—khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi—dan prinsip-prinsip hukum Islam mengatur dan melindungi data pribadi dalam transaksi ekonomi syariah digital. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan kajian komparatif, penelitian ini mengidentifikasi titik temu dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut, serta mengkaji tanggung jawab hukum para pihak atas pelanggaran data. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, baik hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya perlindungan atas hak privasi individu sebagai bagian dari perlindungan hukum yang menyeluruh. Penelitian ini juga merekomendasikan sinergi antara regulasi nasional dan prinsip syariah dalam membentuk ekosistem digital yang adil dan bertanggung jawab.
Analisis Implikasi dari Fenomena Perkawinan Dini yang Terjadi di Kalangan Gen Z Terhadap Sistematika Hukum Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Suryaputri, Dinar Aura; Yerina Gultom; Nada Nurhasnah Yudiana; Rizka Alkautsar; Rhafa Nur Afifah; Mahipal
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1296

Abstract

This study examines the prevalence of early marriage among Generation Z in Indonesia and its legal implications under Law No. 16 of 2019 and Islamic Law. Using a qualitative normative approach, the research analyzes literature from legal documents, journals, and government reports. Findings indicate that despite the legal minimum marriage age of 19, early marriages persist due to socio-economic factors, religious misinterpretations, and judicial dispensations. The study highlights contradictions between statutory law and Islamic Law, which emphasizes readiness over strict age limits. Recommendations include stricter dispensation oversight, community education, and inter-sectoral collaboration to protect children's rights
Analisis Dalam Perbandingan Penerapan Hukum Syari’ah Dan Hukum Kovensional Indonesia; Implikasi Transasksi Jual Beli di Masyarakat Ciheuleut Kota Bogor Muhammad Rakasyah Pratama; Muhammadyah Umarputra; Putri Nurindah Sari; Rizma Aulia Ramdani; Shafira Aulia Putri; Fedya Batara Trisya Sukmana; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.964

Abstract

Perbandingan antara hukum ekonomi Syariah dan konvensional menjadi penting dalam memahami perbedaan pendekatan yang digunakan dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip, metodologi, dan penerapan hukum syariah dan kovensional. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, informan dalam penelitian ini adalah penjual serta pengujung warung di daerah Ciheleut Kota Bogor, Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum ekonomi konvensional berfokus pada keuntungan, efisiensi pasar, dan manajemen risiko tanpa mempertimbangkan aspek religius. Sebaliknya hukum ekonomi Syariah menekankan nilai-nilai religius, transparansi serta konsep berbagi resiko. Pemahaman terhadap kedua sistem ini dapat memberikan wawasan untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan
Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Pelaksanaan Akad Mudharabah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor Dalam Sengketa Investasi Syariah Muhammad Zharfan; Arsy Nur Bagus Sandy; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Muhammad Ridho; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.967

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, salah satunya dengan diterapkannya akad mudharabah sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Namun, dalam prakteknya, sengketa sering kali muncul akibat pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan itikad baik dan tanggung jawab para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam sengketa akad mudharabah, serta pertimbangan pengadilan agama dalam sengketa ini yang tercatat pada Perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan akad mudharabah karena adanya kelalaian pengelolaan dana yang menimbulkan kerugian. Sementara itu, pertimbangan hukum Pengadilan Agama didasarkan pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam menilai tanggung jawab dan keabsahan akad, sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak.
Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Berkembangnya Teknologi Internet Aidil Falaq Adiyaksa; Alzasyah Bachsin; Muhammad sultan fadhillah; Reky Pratama Saputra; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.975

Abstract

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah pada era berkembangnya teknologi internet. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data dengan kondisi riil yang diperoleh dari aktivitas publik yang berlangsung di platform daring dan dunia nyata. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa era perkembangan teknologi internet yang semakin canggih ini, membuat banyak nya perdagangan berbasis online, dengan transaksi online yang dapat menjangkau ke pelosok daerah. Era ini seringkali menimbulkan banyak permasalahan dalam proses jual beli, oleh karena itu adanya upaya perlindungan konsumen ini menjadi suatu upaya untuk penanggulangan masalah tersebut. Akan tetapi perlu adanya lagi peningkatan dalam penerapan perlindungan konsumen ini, dengan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh produsen ataupun konsumen.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa Awalnia Moenek, Elfa; Fadillah Amanda Ali; Florentia Febyandani Titu; Sabrina Adelia Febriyanti; Zahra Maharani Mulyana; Zelika Siti Rahma; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.977

Abstract

Sengketa dalam ekonomi Islam dapat terjadi ketika ada wanprestasi, yaitu situasi di mana ada kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak, serta Perbuatan Melawan Hukum, yang mencakup tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia; analisis efektivitas lembaga penyelesaian sengketa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, diaman seluruh data diambil melalui buku, artikel ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas organisasi dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, kelembagaan, serta tingkat pemahaman pihak-pihak terlibat terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi organisasi, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek sosialisasi, aksesibilitas, dan keselarasan antara prinsip hukum positif dengan hukum Syariah
Pandangan Hukum terhadap Pengelolaan Investasi melalui Wakaf: Analisis terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) Daveran shekam selwin; Muhammad Rakasyah Pratama; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.978

Abstract

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam penguatan sektor keuangan dan pemberdayaan umat. Perkembangan praktik wakaf tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional semata, tetapi telah merambah ke arah wakaf produktif melalui investasi. Dalam konteks ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional dan sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum syariah terhadap praktik pengelolaan investasi melalui wakaf yang dilakukan oleh BWI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menelaah regulasi positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta prinsip- prinsip syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model investasi wakaf yang diterapkan oleh BWI, seperti wakaf tunai yang diinvestasikan melalui instrumen syariah, secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga keberlangsungan harta wakaf dan menyalurkan manfaatnya secara optimal. Namun demikian, diperlukan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan agar pengelolaan wakaf produktif ini dapat semakin dipercaya dan berkelanjutan
Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Minat Generasi Milenial Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Aulia Sahira; Muhamad Husein; Muhammad Fahmi Yusuf; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.979

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong hadirnya layanan keuangan digital syariah sebagai alternatif sistem keuangan modern yang berbasis nilai-nilai Islam. Generasi milenial, sebagai kelompok dengan keterpaparan teknologi tertinggi, menjadi sasaran utama pengembangan layanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat generasi milenial terhadap layanan keuangan digital syariah, meliputi literasi keuangan syariah, persepsi kemudahan penggunaan, tingkat religiusitas, dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei deskriptif, melibatkan 100 responden milenial dari wilayah perkotaan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk minat, khususnya ketika diintegrasikan dengan pemahaman agama dan kemudahan akses layanan. Religiusitas dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah memperkuat loyalitas, sementara persepsi negatif terhadap kompleksitas layanan menjadi tantangan tersendiri. Temuan ini menyiratkan bahwa pengembangan layanan keuangan digital syariah harus mengedepankan edukasi lintas platform, inovasi teknologi, serta strategi promosi yang sesuai dengan karakter digital dan sosial generasi milenial
Co-Authors Abid Aida Fatimah Aidil Falaq Adiyaksa Alqo Iskandar Alzasyah Bachsin Amara Thalia Andre Yohanes Arsy Nur Bagus Sandy Aulia Sahira Awalnia Moenek, Elfa Bima Janggo Bintoro Chandra Bismo Saputra Daveran shekam selwin Desi Ratnasari Dinda Nur Azra Esa Rahmawati Ester Stevany Putri Sinlae Fadillah Amanda Ali Fahmi Anggara Irawan Febby Annisa Qutrunnadaa Fedya Batara Trisya Sukmana Florentia Febyandani Titu Frya Zeynia Geofandy Laksono jati Gerrald Jovan Esfandiary Hafiz Fathi Huga Ekoputro ILHAM Illa Fatika Syahda Jany Timothy Ronald Saputro Javier Nixon Oktorifa Ramadhan Kaila Ismail Kusuma Hapsari M.Zaki Rizaldi Maulidina Fikal Nugraha Mia Sulistianti Micko Andira Ramadhan Muhamad Dzulfikri Muhamad Giosefi Muhamad Husein Muhammad Alfarizi Firdaus Muhammad Fahmi Yusuf Muhammad Farhan Ardabilly Muhammad Rakasyah Pratama Muhammad Ramadhani Muhammad Raya Fahreza Muhammad Ridho Muhammad Rizal Aji Bahtiar Muhammad said ridho Muhammad sultan fadhillah Muhammad Zaki Alhafiz Muhammad Zhabi Monntela Muhammad Zharfan Muhammadyah Umarputra Nada Nurhasnah Yudiana Nisrina Luthfiah Nizar Muhammad Saeful Ulum Nur Alia Putri Nurindah Sari R.Muhammad Ilhan Ma’ruf Rachma Ditia Reky Pratama Saputra Rhafa Nur Afifah Rifqi Hidayat Rizka Alkautsar Rizki Dwi Putra Rizky Maulana Ardiansyah Rizma Aulia Ramdani Sabrina Adelia Febriyanti Shafira Aulia Putri Siti Lailatul Qomariyah Steven Doorson Suryaputri, Dinar Aura Syadza Luthfiyyah Tazkia Suhaila Syafa Yerina Gultom Yonathan Parlinggoman Wicaksono Yosaphat Diaz Yusuf Afrenoldi Todi Zahra Maharani Mulyana Zelika Siti Rahma Zidan Febriansyah