Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Budidaya Lebah Trigona sp di Batang Kayu Pondok Pesantren Jabal Uhud : Pengabdian Didik Suryamiharja S. Mabui; Ahmad Rifai Rahawarin; Liani Sari; Suwito; Andi Annisa Nurlia Mamonto; Irsan; Samuel Mamonto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.837

Abstract

Bees are insect that can produce honey from nectar, pollen and resin collected by worker bees. Honey bees consist of 2 types, namely stinging and stingless bees known as klanceng or kelulut wasps. Both stinging and stingless bees are widely cultivated by the community. The honey produced by these two types of bees has different characteristics. Honey from stingless bees tends to be more liquid than honey produced from stinging bees which has a thick texture. This Community Service Activity was carried out at the Jabal Uhud Islamic Boarding School, Barru Regency, South Sulawesi, with the aim of increasing public insight and knowledge about trigonal bee cultivation to make it easier for the surrounding community. The technique of cultivating Trigonal bees in logs starts from making a bee house from used wood, modifying the shape of the box and making the size shape, moving the trigonal bees into the bee house, then the log is closed and ready to be placed in a predetermined place.
Perlindungan Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Berlabel BBPOM Di Media Sosial Pada BBPOM Jayapura Wa Ode Ade Kayum; Liani Sari; Andi Annisa Nurlia Mamonto
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i105
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran produk kosmetik ilegal yang menggunakan label BPOM palsu di media sosial semakin menimbulkan kekhawatiran karena berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peranan penting dalam mengawasi dan melindungi masyarakat dari distribusi produk ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh BBPOM Jayapura terhadap penyebaran kosmetik ilegal berlabel palsu dimedia sosial serta tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasinya. Fakta tanggung jawab orang terhadap anak pasca perceraian di Kota Jayapura, ayah sering mengabaikan kewajiban menafkahi anak, sehingga ibu sebagai pemegang hak asuh menanggung seluruh kebutuhan anak. Alasan ayah meliputi masalah ekonomi, pernikahan baru, psikologis, dan anggapan bahwa ibu mampu. Dan Analisis hukum menunjukkan bahwa hak-hak anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan orang tua, khususnya ayah, untuk menanggung biaya anak hingga dewasa. Namun, banyak orang tua yang bercerai tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, melanggar Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Hak-hak anak pasca perceraian diatur dalam hukum, namun banyak orang tua bercerai tidak memenuhi tanggung jawabnya, melanggar ketentuan perlindungan anak.
Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK NO. 15/PUU-XXIII/2025: Prosecutorial Immunity from a Constitutional Perspective: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XXIII/2025 Ernesta Arita Ari; Suwito; Liani Sari; Irsan; Faharudin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9290

Abstract

Perdebatan mengenai kekebalan hukum bagi kejaksaan kembali mengemuka setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXIII/2025 yang menguji ketentuan perlindungan hukum bagi jaksa saat menjalankan tugas penuntutan. Putusan ini menjadi relevan dalam konteks negara hukum karena memunculkan pertanyaan tentang bagaimana konstitusi mengatur batas-batas kewenangan kejaksaan dan sejauh mana perlindungan tersebut dapat dibenarkan. Kajian ini berupaya menganalisis secara mendalam dasar konstitusional kekebalan kejaksaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta independensi lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada interpretasi terhadap UUD 1945, Undang-Undang Kejaksaan, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, disertai penelaahan literatur ilmiah mengenai asas negara hukum, akuntabilitas pejabat publik, dan teori kekuasaan penuntutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan kekebalan jaksa sebagai bentuk perlindungan fungsional yang diberikan agar proses penuntutan dapat dilaksanakan secara independen tanpa tekanan eksternal. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat tanpa batas. MK menegaskan bahwa kekebalan tidak berlaku bagi tindakan yang melampaui kewenangan, penyalahgunaan jabatan, atau perbuatan yang memiliki unsur kesengajaan melanggar hukum. Dengan demikian, konsep kekebalan kejaksaan dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang tetap beroperasi dalam koridor prinsip negara hukum dan sistem pengawasan yang berlaku. Putusan ini juga memiliki implikasi penting terhadap penguatan akuntabilitas institusi kejaksaan dan kebutuhan reformasi kelembagaan untuk memastikan perlindungan hukum tidak menjadi celah bagi penyimpangan kewenangan.
Socialization: Improving the Quality of Lecturers' Workload by Avoiding Predatory Journals: Pengabdian Wiranti Kusuma Hapsari; Petrus Jhon Alfred D. D; Liani Sari; Liza Utama; Chrismesi Pagiu
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4010

Abstract

This community service (PkM) activity aims to improve the quality of Lecturer Workload (BKD) reporting and the integrity of lecturers' scientific publications through intensive outreach on identifying and avoiding predatory journals. Improving the quality of BKD is crucial considering that scientific publications are a key component in evaluating academic performance and submitting Credit Points (AK). The PkM was implemented in the form of a one-day workshop and outreach at each of the authors' affiliated campuses. The implementation method included material delivery (interactive lectures) and hands-on practice (journal identification simulations using Beall and DOAJ/Scopus criteria). Effectiveness was measured by comparing pre-test and post-test results to assess improvements in lecturers' competency and awareness. A total of 90 lecturers from three affiliated campuses fully participated in this activity. Statistical analysis showed an average increase in knowledge scores of 35% in the post-test (p < 0.01), indicating that the outreach successfully improved lecturers' understanding of the characteristics of predatory journals (e.g., promises of rapid publication, hidden fees, and lack of a credible peer-review process). Furthermore, there was an increase in lecturers' confidence in selecting reputable journals. This outreach model has proven effective in equipping lecturers with the knowledge and practical skills needed to protect their scientific work from the threat of predatory journals. The primary contribution of this PkM is to support higher education institutions' efforts to ensure the quality of Tridharma outputs and maintain the accountability of the BKD (Regional Research Service Agency) in accordance with national standards.