Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISA KELAYAKAN PENGGUNAAN CITRA SATELIT WORLDVIEW-2 UNTUK UPDATING PETA SKALA 1:1.000 (STUDI KASUS : SURABAYA PUSAT) A’yun, Qurrata; Cahyono, Agung Budi; Deviantari , Udiana Wahyu
GEOID Vol. 9 No. 1 (2013)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v9i1.1389

Proses updating peta garis skala 1:1.000 membutuhkan data, misalnya citra satelit yang memiliki resolusi tinggi. Beberapa bahasan yang dikaji dalam proses updating peta menggunakan data dasar yang berupa citra satelit adalah metode koreksi geometrik dan ketelitian planimetris. Ketelitian planimetris citra satelit didapatkan dengan caramenghitung RMSEperbedaan pengukuran beberapa jarak hasil digitasi pada citra dengan beberapa jarak yang sama yang diukur di lapangan.Nilai RMSE tersebut akan dibandingkan dengan ketelitian planimetris peta skala 1:1.000 yang bernilai 0,3 mm pada skala peta (BPN, 1997).Koreksi geometrik metode polinomial orde-1 memiliki RMS sebesar 0,071, koreksi geometrik metode affine memiliki RMS sebesar 0,031.Sedangkan untuk koreksi geometrik metode konform menghasilkan nilai RMS sebesar 0.552.Untuk hasil analisa ketelitian planimetris citra didapatkan rata-rata RMSE sebesar 0,131 meter yang memenuhi nilai ketelitian planimetris peta skala 1:1.000 sebesar 0,3 meter.Uji statistik t-test berpasangan yang dilakukan pada sample pengukuran lapangan menunjukkan bahwa semua hasil pengukuran diterima dengan rentangx1 <= m <= x2dengan level of significance a sebesar 5%.

EVALUASI DAN INVENTARISASI ASET BEKAS TANAH KAS DESA MENGGUNAKAN SIG (STUDI KASUS : KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA) Sandy, Rizky; Budisusanto, Yanto; Deviantari , Udiana Wahyu
GEOID Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v9i2.1414

Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai desa sebagai kekayaan desa. Namun karena status desa berubah menjadi kelurahan, seluruh tanah kas desa beralih menjadi aset milik kelurahan [1]. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang terkena imbas dari peraturan tersebut. Pada awalnya kota Surabaya dibagi menjadi 38 lingkungan dan 103 desa. Dalam peleburan menjadi kelurahan, 38 lingkungan diubah menjadi 60 kelurahan dan 103 desa menjadi 103 kelurahan, sehingga total di Kota Surabaya ada 163 kelurahan [4]. Selain itu pemanfaatan tanah kas desa juga harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam kabupaten/kota [2]. Oleh karena itu diperlukam adanya suatu kegiatan untuk inventarisasi dan evaluasi terhadap bekas tanah kas desa. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Lakarsantri kota Surabaya dan bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap bekas tanah kas desa , membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) dan mengevaluasi penggunaan lahan dari tanah kas desa tersebut terhadap rencana tata ruang wilayah kota Surabaya tahun 2013. Kegiatan ini menggunakan data spasial berupa peta digital kota Surabaya skala 1:5000 dan peta rencana tata ruang wilayah kota Surabaya sedangkan data non-spasial berupa data tabular asset bekas tanah kas desa yang didapatkan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya. Dengan menggunakan SIG pelaksanaan analisa ditemukan bekas tanah kas desa paling banyak berupa bangunan dan dari hasil evaluasi penggunaan lahan bekas tanah kas desa sebagian besar masih belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota Surabaya terutama untuk penggunaan lahan kawasan dagang dan jasa.

MAP ZONE LAND CHANGES TO MONITORING OF CHANGE THE VALUE OF LAND AT DISTRICT RUNGKUT Deviantari , Udiana Wahyu; Budisusanto, Yanto; Arafah, Feni
GEOID Vol. 11 No. 2 (2016)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v11i2.1494

The rising of land value is closely related to development process. Middle East Ring Road (MERR) development results in the rapid growth of settlement and other business activities around it. Based on RTRW Surabaya no. 3/2007 about Main Road Network Plan,It wasstated that the land use along MERR II-C will be allocated for trading, service, and public facilities. With so many activities at the site, thelimited land will be fought among users in order to gain maximum benefit. The rapid change in the value / market price of land in the region led to users struggling in keeping updates of land value.Determining the land value or land marketcan be obtained by using Land Value Zone (ZNT) map. ZNT map illustrates areas that has arelatively similar land value. Land value data used in this study is the land market in 2010-2014. The production of land value mapwas by using spatial analysis techniques to create zones or polygon-shaped area that represents the land value in accordance with the real conditions in the field on buying or selling value.ZNT processing results in 6 Village in Rungkut District show a change in the land value; the highest is located in the zone AC and AH in Kalirungkut sub district, while the least changes is in zone FH in Rungkut Kidul sub district. Changes in land value occursin Kalirungkut sub district because of population density and high social activities.While the change in the land value in the Rungkut Kidul sub district is due to the development of education activity, availability of education facility (UPN campus) and accessibility to MERR.

Analisis Nilai Massal Tanah Terhadap Nilai Individual Pada Properti Jenis Rumah Tinggal dan Ruko (Studi Kasus: Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik) Deviantari , Udiana Wahyu; Budisusanto , Yanto; Wicaksono, Haryo; Dediyono, Andy
GEOID Vol. 14 No. 1 (2018)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v14i1.1580

Gresik merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan sangat pesat dan menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Akibat dari semakin padatnya kabupaten Gresik maka nilai individual properti di kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat peta selisih nilai individual terhadap nilai massal. Memberikan referensi selisih nilai tanah pada properti rumah tinggal dan ruko untuk kemudian dapat dianalisa penyebab adanya selisih nilai individual tersebut. Peta selisih nilai individual terhadap nilai massal dihasilkan dari overlay zona nilai tanah, Informasi harga properti sampel dan koordinat dari properti sampel. Informasi harga properti sampel yang ada kemudian dihitung menggunakan peraturan penilaian yang dimuat dalam Standar Penilaian Indonesia Edisi Ke 6 tahun 2015 yang kemudian dihitung selisihnya terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selisih nilai massal terhadap nilai individual pada properti jenis ruko memiliki nilai selisih tertinggi pada RUK14 dengan selisih sebesar Rp 17.642.000/m2. Nilai selisih terendah pada RUK194 dengan selisih sebesar Rp 142.541/m2. Pada properti jenis rumah tinggal, selisih nilai massal terhadap nilai individual memiliki nilai selisih tertinggi pada RU163 dengan selisih sebesar 12.050.555/m2. Nilai selisih terendah pada RU122 dengan selisih sebesar Rp 75.752/m2.

PENILAIAN ASET DESA BERUPA PROPERTI GUNA INVENTARISASI ASET DESA (STUDI KASUS: DESA CARANGREJO DAN DESA WATUDAKON, KECAMATAN KESAMBEN, KABUPATEN JOMBANG) Deviantari , Udiana Wahyu; Kurniawan , Akbar; Dediyono, Andy; Yulianto , Agung Dwi
GEOID Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v14i2.1616

Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang mengalami perkembangan dari segi infrastruktur maupun ekonomi. Pemerintahan Kabupaten Jombang terdiri dari 301 desa, diantaranya Desa Carangrejo, Desa Watudakon dan lainnya. Setiap desa memiliki kekayaan aset desa yang harus dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Inventarisasi dan penilaian aset desa merupakan dalah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan aset desa. Kegiatan inventarisasi aset desa secara spasial dilakukan dengan cara pengukuran aset desa. Pengukuran aset desa menggunakan alat Global Positioning System (GPS) Geodetik dengan metode Real-Time Kinematik (RTK) Penilaiain aset desa dilakukan dengan mengunakan metode pendekatan pasar dan meode pendekatan biaya. Hasil dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, Penilaian aset desa memiliki nilai Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) tertinggi Rp 1.170.384 dan nilai terendah Rp 76.190. Jenis penggunaan lahan, aksesbilitas, menjadi beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penilaian. Aset desa yang dikelola oleh desa berupa lahan tanah yang digunakan sebagai sawah, lapangan dan bangunan.

ANALISA KESESUAIAN UNSUR PENYAJIAN PETA KELURAHAN PANYURAN BERDASARKAN PERKA BIG NO. 3 TAHUN 2016 Rofita, Ziyadatul; Sukojo , Bangun Muljo; Deviantari , Udiana Wahyu
GEOID Vol. 15 No. 2 (2020)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v15i2.1655

Village map is a basic thematic map that contains elements and information on boundaries, transportation infrastructure, toponyms, waters, infrastructure, land cover and land use that are presented in several map forms. The diversity of village map types in Indonesia is one of the reasons for the Geospatial Information Agency to make a standardization policy of village mapping as a national reference. Procurement of village maps is needed to accelerate the process of village and rural development by utilizing spatial data. The final result of this study is a village map consisting of an image map, a map of land cover, and a map of infrastructure. The presentation of the Panyuran Sub-District map is adjusted to the map elements that must be displayed in accordance with BIG Decree No. 3 of 2016. The percentage of conformity of the presentation of image maps to the mandatory elements is 71.43%, 0% selected elements, and conditional elements 91.30%. Then the percentage of suitability of the presentation of the map of land cover to the mandatory elements is 71.43%, the optional element is 0%, and the conditional element is 88.89%. While the percentage of suitability of the presentation of infrastructure map is 75.00% mandatory element, 0% optional element, and 92.00% conditional element.

Visualisasi Spasial dan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus : Desa Bener, Madiun) Firdaus, Savira Salsabila; Budisusanto, Yanto; Deviantari , Udiana Wahyu
GEOID Vol. 16 No. 1 (2020)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v16i1.1675

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki kepadatan dengan proporsi 673 penduduk per hektar. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Madiun yaitu Desa Bener memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yakni sebesar 1.376 jiwa per km2(1). Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini diperlukan adanya kegiatan penarikan PBB secara lebih efisien. Namun dalam kegiatan penarikan PBB masih dilakukan secara manual oleh pihak Kantor Desa Bener(2). Oleh karena itu dibutuhkan suatu daya tampung dalam menghimpun basis data PBB yang sistematis sehingga dapat digunakan dalam penyelenggaraan komputerisasi untuk meningkatkan efektivitas. Sebagai peran yang perlu dilakukan untuk memaknai adanya fungsi pertanahan secara maksimal dari segi spasial, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan visualisasi status atau kondisi PBB terkait dengan kewajiban para Wajib Pajak, terutama untuk memberikan informasi tentang pajak terhutang agar mempermudah dalam pengelolaan pemungutan PBB. Informasi ini diperlukan juga untuk mengetahui objek dengan nilai PBB tinggi harus didahulukan penagihannya.Madiun Regency is one of the districts in Indonesia with a population density with a population of 673 inhabitants per hectare. One of the villages in Madiun Regency is Bener Village with a high population density of 1,376 people per km2 (1). With a high enough population, a more efficient UN withdrawal activity is needed. However, PBB withdrawal activities are still carried out manually by the Bener Village Office (2). Therefore a capacity is needed in compiling a systematic PBB database so that it can be used in computerization to increase effectiveness. As a role that needs to be done to interpret the existence of a land function maximally from a spatial perspective, this study aims to visualize the status or condition of the PBB related to the obligations of taxpayers, especially to provide information about payable taxes to facilitate the management of PBB collection. The information needed to view objects with PBB value must take precedence for the billing.

Literatur Review: Perbandingan Berbagai Teknik Pemodelan Land Subsidence Kurniawan, Akbar; Deviantari , Udiana Wahyu
GEOID Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v17i2.1747

Fenomena penurunan tanah atau Land Subsidence merupakan peristiwa yang dapat diidentifikasi dengan berbagai metode. Penting untuk dapat mengetahui terlebih dahulu hipotesa penyebab terjadinya penurunan tanah, diantaranya adalah disebabkan eksploitasi air bawah tanah, eksploitasi hidrokarbon, terjadinya konsolidasi tanah, akibat faktor geologi dan aktivitas tektonik Review artikel ini dilakukan dengan melakukan pencarian data pada database jurnal. Keyword yang digunakan pada pencarian artikel adalah “Land Subsidence Modeling”. Artikel yang didapatkan kemudian dibandingkan. Perbandingan dilakukan untuk mendapatkan inti dari artikel ilmiah tersebut terutama pada judul, data yang digunakan, metode pemodelan, metode pengamatan land subsidence, dan hasil penelitian. Indentifikasi Land Subsidence dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisa kompaksi lapisan tanah dan batuan, analisa perubahan muka air bawah tanah, pengukuran GPS, Levelling dan time-series InSAR. Pemodelan terhadap fenomena Land Subsidence tidak cukup dengan hanya data geometrik dari pengukuran geodetik, tapi juga harus didukung data fisis yang berkaitan dengan penyebab Land Subsidence

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search