<![CDATA[This study aims to analyze the responsiveness of public policy toward inclusive character education for Children with Special Needs (ABK) in Indonesia. Inclusive character education is increasingly relevant due to growing diversity in school environments and the importance of instilling moral values from an early age. Although various national and international policies support inclusive education, their implementation still faces challenges, including limited access for ABK, inadequate specialized infrastructure, and insufficient teacher capacity in managing inclusive learning. This research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of academic publications and policy documents. The findings indicate that inclusive education policies in Indonesia remain largely normative and have not yet responded adequately to real needs in the field. Key issues include the lack of structured needs assessment, absence of budget prioritization and sustainable training, and weak involvement of parents and communities in inclusive education practices. These findings imply the need for a reformulation of public policy that is more adaptive, participatory, and grounded in local data. Policy recommendations include strengthening initial ABK assessments, mandatory training for general education teachers, special budget allocations for inclusive education, and the integration of character values into a flexible and accommodating curriculum. Thus, inclusive character education can truly serve as a bridge toward an equitable, humane, and sustainable education system.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas kebijakan publik terhadap pendidikan karakter inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia. Pendidikan karakter inklusif menjadi semakin relevan seiring meningkatnya keberagaman di lingkungan sekolah dan pentingnya pembentukan nilai-nilai moral sejak dini. Meskipun telah tersedia berbagai kebijakan nasional dan internasional yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih menemui berbagai kendala, mulai dari rendahnya akses pendidikan bagi ABK, keterbatasan sarana prasarana khusus, hingga minimnya kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran inklusif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menelaah literatur akademik dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Indikator utama yang menjadi perhatian adalah identifikasi kebutuhan ABK yang belum terstruktur, tidak adanya prioritas anggaran dan pelatihan berkelanjutan, serta lemahnya pelibatan orang tua dan masyarakat dalam praktik pendidikan inklusif. Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformulasi kebijakan publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis data lokal. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan asesmen awal ABK, pelatihan wajib bagi guru reguler, alokasi dana khusus pendidikan inklusif, serta integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum yang fleksibel dan akomodatif. Dengan demikian, pendidikan karakter inklusif dapat benar-benar menjadi jembatan menuju sistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.]]>
