Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) MELALUI METODE PARTISIPATIF PADA PEMERINTAH DESA DUAWUTUN KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA Hidayati, Maria Yosefiani; Asa, Andreas Mario; Welin, Elisabeth Date Masan; Kelen, Veronika Boleng; Kleden, Marianus
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 04 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i04.1599

Abstract

Village Original Revenue (PAD) is essential for village independence and development. Duawutun Village, Nagawutung Sub-district, Lembata Regency, is still dependent on government transfers, and the potential funds for PAD have not been properly utilized. This activity aims to increase PAD by empowering local potential, such as agricultural land and clean water sources. The methods used were observation, interviews, and community participation. Results showed improved farm management and clean water distribution systems. This has a positive impact on health, agricultural productivity and additional sources of income. This integrated management is expected to increase PAD sustainably and it is recommended to strengthen village institutions and cross-sector collaboration.
Edukasi Tentang Pengawasan dalam Pengelolaan Anggaran dan Keuangan yang Melibatkan Masyarakat Desa Maukeli Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Parera, Kasilda Odilia; Riantoby, Nanda Sumbawati Ema Duli; Kelen, Veronika Boleng; Lawalu, Stephanie Perdana Ayu; Sius, Karolus Tatu
Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/bajpm.v5i3.2307

Abstract

Pengelolaan keuangan dan anggaran desa merupakan unsur utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Pengawasan partisipatif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang transparan dalam penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Desa Maukeli merupakan salah satu desa yang aktif mengawasi anggaran dan keuangan desa, dan masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Masih ada pula masalah, seperti kesalahpahaman sebagian warga tentang pengelolaan uang dan minimnya sumber daya untuk pengawasan yang efektif. Melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan bertujuan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan rasa kepemilikan atas pembangunan desa, dan menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan koheren. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan anggaran desa. Hasil kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan menjamin bahwa uang digunakan untuk keuntungan masyarakat.
Optimalisasi Ketepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Masyarakat Desa Pasir Putih Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Metti, Maria Marlentys Erpioni; Sareng, Yohanis Yesanto; Welin, Elisabeth Date Masan; Kelen, Veronika Boleng; Sius, Karolus Tatu
Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 4 (2025): November
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppm.v8i4.9434

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menganalisis peran sosialisasi dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Tujuan pengabdian ini untuk membantu masyarakat desa Pasir Putih untuk lebih memahami program KIP Kuliah, mulai dari syarat-syaratnya, dokumen yang dibutuhkan, sampai cara untuk mendaftar. Metode observasi digunakan dengan tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terdiri dari aparat desa dan masyarakat. Kegiatan menggunakan pendekatan komunikasi tatap muka untuk menyampaikan informasi syarat dan prosedur pendaftaran KIP Kuliah. Hasil menunjukkan sosialisasi berperan penting meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program bantuan sosial. Sebelum sosialisasi, banyak peserta belum memahami syarat dan dokumen KIP Kuliah, namun setelah kegiatan terjadi peningkatan pemahaman signifikan. Komunikasi tatap muka terbukti efektif dengan adanya feedback langsung. Keterlibatan aparat desa sangat penting karena memiliki kedekatan dengan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi pemerintah-masyarakat untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran KIP Kuliah. Inovasi dari pengabdian ini menghasilkan pengembangan model sosialisasi partisipatif dengan feedback langsung dan melibatkan aparat desa sebagai verifikator lokal, berbeda dari pendekatan konvensional yang bersifat satu arah. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi: pembentukan sistem informasi terpadu data kemiskinan-calon mahasiswa, alokasi sumber daya sosialisasi berkelanjutan, dan replikasi model untuk program bantuan sosial lainnya di daerah terpencil.
Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur Kelen, Veronika Boleng; Indriyati, Indriyati; Lamawuran, Yosef Dionisius; Lam, Juventur Jimi
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i1.38088

Abstract

Abstrak Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, masih menghadapi permasalahan rendahnya transparansi pengelolaan pemerintahan desa serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan. Mitra kegiatan meliputi aparatur desa dan masyarakat Desa Ile Padung dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi dan penyusunan rencana aksi desa, serta tersusunnya rencana aksi tata kelola desa yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini berkontribusi positif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang lebih terbuka dan partisipatif. Kata kunci: tata kelola desa; transparansi; akuntabilitas; partisipasi masyarakat Abstract Transparent and accountable village governance is a fundamental prerequisite for participatory and sustainable rural development. Ile Padung Village, Lewolema District, East Flores Regency, continues to face challenges related to limited transparency in village governance and low community participation in development planning processes, particularly during Village Development Planning Meetings (Musrenbang). This community service program aims to strengthen the capacity of village officials and enhance community participation through the implementation of transparent, accountable, and participatory village governance. The activities were conducted through three stages: socialization, training, and mentoring. The program involved village officials and community representatives, with a total of 45 participants. The results indicate increased understanding of good governance principles, improved community participation in discussions and action plan formulation, and the development of a village governance action plan emphasizing transparency and accountability. This program contributes to strengthening public trust and fostering more open and participatory village governance. Keywords: village governance; transparency; accountability; community participation.
A Dawan Language-Based Approach To Stunting Education In Tesi Ayofanu Village, Ki'e District Peten, Yasinta Y. Palan; Welin, Elisabeth Date Masan; Lamawuran, Yosef D.; Kelen, Veronika Boleng; Nomleni, Dwi Ariani
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2026): April
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/transformasi.v6i1.38641

Abstract

Stunting remains a major public health issue in South Central Timor Regency, including Tesi Ayofanu Village, driven by low nutrition literacy, suboptimal parenting practices, and limited comprehension due to the dominant use of local language. This community service program aimed to improve community understanding of stunting through the utilization of the Dawan language as an educational medium. The novelty of this program lies in the systematic integration of a local language into both educational delivery and supporting materials. The program employed participatory education, parenting training, interactive discussions, and the distribution of Dawan-language pamphlets, conducted alongside routine Posyandu activities. The program involved village authorities, health workers, and local residents. The results indicate that 85% of participants were able to re-explain stunting prevention concepts, 80% actively participated in discussions, and 95% received and utilized the educational pamphlets. The use of the Dawan language significantly improved community participation and comprehension. These findings suggest that local language-based approaches are effective in strengthening community health literacy. This model offers a culturally grounded strategy that can be replicated to support stunting reduction efforts in rural areas.
Traditional Rites As A Hybrid Accountability Mechanism In Local Financial Supervision: The Relevance Of Bau Lolon In East Flores Lamawuran, Yosef Dionisius; Peten, Yasinta Yunrianto Palan; Kelen, Veronika Boleng; Welin, Elisabeth Date Masan; Medho, Yohana Fransiska
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 10, No 1 (2026): April 2026, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v10i1.8443

Abstract

The weakness of formal accountability mechanisms in local financial governance has led to the persistence of customary-based oversight practices in various local communities, including the Bau Lolon ritual in East Flores. Using an ethnographic qualitative approach, this study employs in-depth interviews, participant observation, and analysis of official documents and customary archives to examine how Bau Lolon functions as a hybrid accountability mechanism. The findings reveal that Bau Lolon functions as both a living law and a traditional integrity pact that binds public officials, contractors, and the community through a cosmic contract believed to carry non-negotiable spiritual consequences. Field findings indicate that this ritual is employed in oaths of office, oversight of development funds, and the resolution of accountability conflicts, thereby providing a moral infrastructure of governance that complements the shortcomings of formal law. This study concludes that Bau Lolon is an instrument of indigenous public administration that affirms the role of customary law in strengthening the integrity of public governance. This study recommends the need for further exploration through mixed-methods approaches and cross-cultural comparative studies to strengthen the empirical basis and expand the global relevance of the concept of ritual-based hybrid accountability.