Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PASPOR BERDASARKAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) Annisa Pradita Yulianti; Muhammad Arief Hamdi; Sohirin
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.918

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pengambilan keputusan penolakan permohonan paspor oleh pejabat imigrasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Paspor sebagai dokumen perjalanan internasional merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara untuk bepergian ke luar negeri. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kasus penolakan paspor yang menimbulkan pertanyaan yuridis dan etis, khususnya apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa disertai penjelasan memadai. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan socio-legal, penelitian ini menganalisis praktik pelayanan publik di kantor imigrasi, termasuk wawancara dengan aparatur dan pengamatan langsung atas proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AAUPB seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang sangat krusial dalam menjamin bahwa keputusan penolakan paspor dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan standar operasional dan mekanisme pengawasan berbasis HAM guna mencegah penyalahgunaan diskresi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan keimigrasian.

KAJIAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PASPOR BERDASARKAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) Annisa Pradita Yulianti; Muhammad Arief Hamdi; Sohirin
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.918

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pengambilan keputusan penolakan permohonan paspor oleh pejabat imigrasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Paspor sebagai dokumen perjalanan internasional merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara untuk bepergian ke luar negeri. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kasus penolakan paspor yang menimbulkan pertanyaan yuridis dan etis, khususnya apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa disertai penjelasan memadai. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan socio-legal, penelitian ini menganalisis praktik pelayanan publik di kantor imigrasi, termasuk wawancara dengan aparatur dan pengamatan langsung atas proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AAUPB seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang sangat krusial dalam menjamin bahwa keputusan penolakan paspor dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan standar operasional dan mekanisme pengawasan berbasis HAM guna mencegah penyalahgunaan diskresi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan keimigrasian.

Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia Dicky Laksono; Sohirin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1822

Eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi daring di Kamboja menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam kerangka regulasi keimigrasian Indonesia pada era migrasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dalam sistem keimigrasian Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik internasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah undang-undang, putusan pengadilan, laporan internasional, dan literatur bereputasi, termasuk Palermo Protocol, Konvensi ILO C029, dan rujukan kebijakan migrasi digital di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasil analisis menemukan kelemahan mendasar pada kategori visa pekerja digital, minimnya integrasi data antar-instansi, lemahnya SOP deteksi perdagangan orang berbasis teknologi, serta belum optimalnya implementasi protokol perlindungan korban. Studi komparatif dengan kebijakan e-visa berbasis geofencing, lisensi agen ketat, dan emergency repatriation system di negara tetangga menunjukkan potensi penerapan inovasi teknologi dan perlindungan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Integrasi Pendidikan Kejuruan dalam Kebijakan Hukum Keimigrasian untuk Mewujutkan Tenaga Kerja Unggul di Era Generasi Emas Tahun 2045 Alkatiri, Ammar abdu Jawad; Maidah Purwanti; Sohirin
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i5.9636

Immigration law enforcement has undergone significant developments in line with social, political, and technological changes. In the era of the Golden Generation 2045, new challenges arise along with demographic changes and increasingly complex global dynamics. This paper examines how immigration law enforcement and oversight are evolving by analyzing changes and the impact of technological developments, economic growth, the environment, and long-term approaches to improving law enforcement efficiency. It also explores efforts to achieve a balance between firm law enforcement and policies that respect human rights, and their impact on immigration law enforcement. This article aims to provide insight into the role of immigration law enforcement in the era of the Golden Generation 2045 and its implications for an increasingly connected global society.

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Wayan Nanda Yuri Arianti; Sohirin; Devina Yuka Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1852

Pengawasan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah wisata seperti Bali, maraknya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing mulai terdeteksi melalui laporan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial. Meskipun fenomena ini mencerminkan bentuk partisipasi publik yang responsif, kenyataannya banyak laporan tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat karena tidak memenuhi syarat formal, seperti kurangnya informasi jelas dan bukti hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dan dianalisis dengan pendekatan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian melalui pengaduan media sosial dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum yang belum menyediakan SOP pelaporan digital, struktur hukum yang belum siap mengelola laporan informal; dan budaya hukum masyarakat yang masih minim pemahaman prosedural. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan media sosial di setiap kantor imigrasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan validitas laporan sehingga lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat.

FENOMENA NOMINEE ASING DI BALI: TINJAUAN HUKUM DAN KEDAULATAN NEGARA Arianti, Wayan Nanda Yuri; Sohirin; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.31641

The phenomenon of foreign nominees in Bali has increased significantly in line with the rising interest of foreign nationals in investing in the tourism and property sectors. This study aims to analyze the practice of foreign nominees in business investments in Bali, examine its implications for state sovereignty, and assess the effectiveness of the existing legal framework. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing secondary data derived from legislation, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings reveal that foreign nominee practices are conducted through private agreements that designate Indonesian citizens (WNI) as formal owners while the actual control remains with foreign nationals (WNA). Such practices violate the Basic Agrarian Law and the Investment Law, posing threats to legal and economic sovereignty. Legal loopholes exploited by foreign investors are exacerbated by weak supervision and inconsistent law enforcement. Therefore, strengthening legal regulations, enforcing beneficial ownership transparency, and enhancing inter-agency coordination are crucial measures to prevent nominee practices that undermine state sovereignty.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search