Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Paulus Law Journal Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA)
Devina Yuka Utami
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Peranan Pihak Imigrasi Dalam Mengawasi Pintu Masuk dan Keluar Negara Indonesia Kenneth Nicolaus Yoseph; Devina Yuka Utami; Budy Mulyawan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 22 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.482 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.7350246

Abstract

This research is motivated by the main problem related to the supervision of the Indonesian immigration authorities which is inadequate when compared to immigration control with other countries. In many cases, Indonesian immigration authorities often fail to face immigration violations committed by foreign nationals, therefore improvements in supervision by Indonesian immigration authorities need to be carried out to minimize the negative impact of immigration violations committed by foreign nationals. The results of this study found immigration problems that should have been fixed by collaborating with other agencies, one of which was the navy or improving the system or internal rules of the Directorate General of Immigration itself so that the optimization of supervision related to entrances and exits can run as expected.
Sosialisasi Pelayanan Prima Dalam Permohonan Paspor Republik Indonesia Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu Dinda Ayu Retno Sari; Hanifa Maulidia; Mas Budi Priyatno; Rahmawati Nurul Jannah; Devina Yuka Utami
Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Vol 3 No 2 (2022): MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi
Publisher : Laboratorium Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/10.47776/MJPRS.003.02.02

Abstract

TPI Bengkulu Class I Immigration Office as a public service sector in the field of immigration strives to provide excellent service facilities for every community, especially applicants Republic of Indonesia passport. The services provided by employees are in accordance with standard operating procedures for services, but there are still applicants whose needs have not been met. So that it is still necessary to increase employee competence through socialization of excellent service. The existence of various backgrounds of applicants both in terms of culture, education, customs and others causes complaints from applicants for passports of the Republic of Indonesia to still exist. However, the percentage is relatively small compared to the total number of passport applicants at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu. This study aims to determine the process of implementing excellent service socialization for employees at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu. The type of research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the socialization of excellent service at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu is secondary socialization according to Berger and Luckman (2019) which has been well implemented at the Immigration Office Class I TPI Bengkulu by using 6 indicators according to Chao (1994), namely performance proficiency), people, politics, language, organizational goals and values, and history (history).
KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA M. Rohan Pratama; Devina Yuka Utami; Koesmoyo Ponco Aji
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 3 September 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.29883

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis fenomena "No Viral No Justice" sebagaigejala krisis legitimasi hukum dan dampaknya terhadap supremasi hukum diIndonesia. Dengan pendekatan hukum normatif-empiris, studi ini menganalisissejumlah kasus yang viral untuk mengidentifikasi faktor pendorong dandampaknya, dengan Teori Ruang Publik Habermas sebagai salah satu pisauanalisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsisebagai ruang publik baru di mana intensitas partisipasi warganet, peraninfluencer, serta narasi emosional terbukti mendorong percepatan respons aparatpenegak hukum. Namun, ketergantungan pada viralitas ini mengancam prinsipprinsip inti sistem hukum. Fenomena ini, meskipun mempercepat keadilan dalambeberapa kasus, berisiko menciptakan trial by social media dan mendorongdisparitas penanganan kasus. Studi ini menyimpulkan bahwa "No Viral No Justice"berfungsi sebagai pedang bermata dua: sebuah bentuk kontrol sosial yang lahirdari ketidakpercayaan publik, tetapi juga menjadi ancaman potensial bagi keadilansubstantif. Oleh karena itu, reformasi sistemik mendesak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan tidak ditentukan olehtren viral, melainkan oleh proses hukum yang objektif.
Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia Dicky Laksono; Sohirin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1822

Abstract

Eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi daring di Kamboja menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam kerangka regulasi keimigrasian Indonesia pada era migrasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dalam sistem keimigrasian Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik internasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah undang-undang, putusan pengadilan, laporan internasional, dan literatur bereputasi, termasuk Palermo Protocol, Konvensi ILO C029, dan rujukan kebijakan migrasi digital di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasil analisis menemukan kelemahan mendasar pada kategori visa pekerja digital, minimnya integrasi data antar-instansi, lemahnya SOP deteksi perdagangan orang berbasis teknologi, serta belum optimalnya implementasi protokol perlindungan korban. Studi komparatif dengan kebijakan e-visa berbasis geofencing, lisensi agen ketat, dan emergency repatriation system di negara tetangga menunjukkan potensi penerapan inovasi teknologi dan perlindungan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.
Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia Zatirayufa, Muhammad Rakan; M. Alvi Syahrin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2111

Abstract

Pemalsuan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional terkait keimigrasian dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari penggantian identitas, pemanfaatan dokumen kosong, hingga keterlibatan sindikat internasional. Penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun implementasinya menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem biometrik, integrasi data lintas negara, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mencegah tindak pidana pemalsuan paspor.
Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian Selvin Hadi Purba; Devina Yuka Utami; Alrin Tambunan
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antarnegara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja.
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Wayan Nanda Yuri Arianti; Sohirin; Devina Yuka Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1852

Abstract

Pengawasan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah wisata seperti Bali, maraknya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing mulai terdeteksi melalui laporan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial. Meskipun fenomena ini mencerminkan bentuk partisipasi publik yang responsif, kenyataannya banyak laporan tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat karena tidak memenuhi syarat formal, seperti kurangnya informasi jelas dan bukti hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dan dianalisis dengan pendekatan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian melalui pengaduan media sosial dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum yang belum menyediakan SOP pelaporan digital, struktur hukum yang belum siap mengelola laporan informal; dan budaya hukum masyarakat yang masih minim pemahaman prosedural. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan media sosial di setiap kantor imigrasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan validitas laporan sehingga lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat.
UPAYA MENANGGULANGI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DIBALIK BAYANG-BAYANG INDUSTRI JUDI DI KAMBOJA Selvin Hadi Purba; Devina Yuka Utami; Alrin Tambunan
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Nomor 02 Juni 2025 publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.25610

Abstract

Transnational Organised Crime (TOC) is a complex crime because it involves actors from several countries and has a structured mechanism. One case that is currently rife is Indonesian citizens (WNI) who are victims of TOC behind the gambling industry in Cambodia. This happens because they are tempted by high salaries and lack of literacy about opportunities to work abroad. In reality, they do not work as expected, they are exploited and work under threat. Therefore, there is a need for prevention by the government so that these crimes do not happen again. One of the agencies that has the authority to prevent such crimes is immigration. Immigration can prevent people from leaving Indonesian territory for administrative or state security reasons. It is expected that the immigration function can be implemented optimally so that Indonesian citizens do not become victims of exploitation abroad. So that national security and citizen protection are maintained.
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA Rudianto; Devina Yuka Utami; Maidah Purwanti
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Nomor 02 Juni 2025 publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.26395

Abstract

This study examines the misuse of visit stay permits by foreign nationals from the perspective of Indonesian immigration law, focusing on a case involving 17 Vietnamese nationals working at a cosmetic surgery clinic. Occurring between 2018 and 2025, this case drew significant attention due to the violation of immigration regulations, as the individuals were engaged in activities that did not align with the purpose of their permitted stay. The aim of this research is to analyze how immigration law enforcement was applied in this case and to formulate preventive legal measures to avoid similar violations in the future. The research adopts a normative-empirical method with a qualitative approach. Data was collected through legal literature, academic journals, and other supporting documents, which were then analyzed normatively. This study emphasizes the importance of legal substance and institutional structure in the imposition of administrative sanctions for immigration violations. The case of the 17 Vietnamese nationals serves as a critical reference point in evaluating the effectiveness and fairness of immigration law enforcement on the ground. The findings reveal that the effectiveness of administrative sanctions in cases of permit misuse is influenced by five key factors: the clarity of applicable laws, the competence of law enforcement officials, the availability of supporting infrastructure, and public participation. Therefore, it is essential to implement sanctions that are not only legally appropriate but also capable of delivering a strong deterrent effect. The recommendations from this study are expected to contribute to the development of more responsive immigration policies and better prevention of future violations.
Co-Authors Aji, Koesmoyo Ponco Alrin Tambunan Budy Mulyawan Dicky Laksono Dinda Ayu Retno Sari Hanifa Maulidia Kenneth Nicolaus Yoseph M. Rohan Pratama Maidah Purwanti Mas Budi Priyatno Rahmawati Nurul Jannah Rudianto Selvin Hadi Purba Sohirin Syahrin, Muhammad Alvi Wayan Nanda Yuri Arianti Zatirayufa, Muhammad Rakan