Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Indriastuti, Desy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Advokasi Hukum dan Kebijakan untuk Perpajakan E-commerce yang Inklusif dan Berkeadilan L Simanungkalit, Robert; Tridianto, Ari; Indriastuti, Desy; Indryani; Jaya, Indra; Sihite, Rumondang
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1485

Abstract

Transformasi ekonomi digital, khususnya sektor e-commerce, menuntut adaptasi fundamental dalam sistem perpajakan. Sistem tradisional yang berbasis fisik kesulitan menjangkau aktivitas digital yang bersifat lintas batas. Hal ini menimbulkan tantangan serius, seperti erosi basis pajak, ketidakadilan fiskal, dan kesulitan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak. Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan model arsitektur perpajakan e-commerce yang inklusif dan berkeadilan, serta menyusun rekomendasi advokasi hukum dan kebijakan yang adaptif untuk menjamin keadilan fiskal di era digital. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan komparatif, analisis kritis, dan solutif. Kebaharuan penelitian terletak pada pendekatan arsitektur perpajakan yang holistik, fokus pada inklusivitas dan keadilan, serta mengintegrasikan rekomendasi advokasi hukum dan kebijakan yang konkret. Hasil penelitian ini mengusulkan sebuah arsitektur perpajakan yang menekankan reformasi konsep nexus, optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta pemanfaatan teknologi secara etis. Arsitektur ini juga didukung oleh advokasi hukum dan kebijakan yang kuat, meliputi amandemen regulasi, penyederhanaan prosedur bagi UMKM, dan pembentukan forum dialog multi-stakeholder. Dengan demikian, sistem perpajakan Indonesia diharapkan dapat menjadi adaptif, progresif, dan menjamin keadilan fiskal.
Peran Serikat Pekerja dalam Advokasi Penghapusan Sistem Kerja Outsourcing dan Implikasinya terhadap Hubungan Industrial L Simanungkalit, Robert; Intan Parwati, Anak Agung Dewi; Indriastuti, Desy; Nur, Jafar; Motani Zalukhu, Agripinus; Badau Dwi Haryanto, Ari
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1509

Abstract

Outsourcing (alih daya) telah menjadi model bisnis global yang menimbulkan ketidakpastian signifikan bagi pekerja, seperti upah rendah, minimnya jaminan sosial, dan kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis serikat pekerja dalam advokasi penghapusan atau regulasi ketat terhadap sistem outsourcing serta implikasinya terhadap hubungan industrial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif melalui telaah literatur hukum, teori manajemen, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa serikat pekerja berperan sebagai agen perubahan yang krusial. Strategi yang digunakan meliputi negosiasi kolektif, litigation hukum, hingga aksi massa. Advokasi ini secara efektif memperkuat dialog sosial bipartit dan tripartit, mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kembali model bisnis mereka, dan menciptakan dinamika kekuasaan yang lebih berimbang. Kesimpulannya, peran serikat pekerja tidak hanya melindungi hak pekerja, tetapi juga secara fundamental membentuk ulang lanskap hubungan industrial menuju model yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana stabilitas dan kesejahteraan pekerja menjadi prioritas.
Implikasi Hukum atas Penyalahgunaan e-Faktur oleh Wajib Pajak dan Badan Usaha: Aspek Pidana, Gugatan Perdata, dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan Indriastuti, Desy; Jaya, Indra; Tridianto, Ari; Taberima, Victor Arthur; Rompas, Jopie Tommy; Hutauruk, Appe; Simanungkalit, Robert L.
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1604

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum multidimensi dari penyalahgunaan sistem e-Faktur, khususnya penerbitan faktur pajak fiktif yang merugikan negara dan pihak ketiga beritikad baik. Melalui pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis tiga aspek utama yaitu pidana, perdata, dan perlindungan hukum. Dari sisi pidana, penyalahgunaan e-Faktur merupakan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39A UU KUP. Namun, penegakan hukum seringkali hanya menyasar pihak penerbit. Penelitian ini mengusulkan penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (medepleger) untuk menjerat penerbit dan pengguna faktur fiktif secara bersamaan guna menciptakan efek jera yang lebih kuat. Secara perdata, tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memberi hak bagi pihak ketiga yang dirugikan, seperti pembeli yang ditolak kredit pajaknya, untuk menuntut ganti rugi. Namun, proses litigasi yang sulit menjadi kendala utama. Studi ini menyoroti adanya kekosongan hukum dalam melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Untuk mengatasinya, diusulkan solusi inovatif (1) merevisi UU KUP untuk menambahkan kewajiban ganti rugi otomatis kepada korban, (2) membentuk Dana Kompensasi Korban Pajak, (3) memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, dan (4) mengembangkan sistem deteksi anomali secara real-time. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang proaktif dan memadai bagi korban untuk mewujudkan keadilan dan iklim usaha yang dapat dipercaya.
Moral Dilemmas and the Accountability of Criminal Offenders: A Neuroethical Perspective on Decision-Making in the Indonesian Criminal Justice System Jubaidi, Didi; Khoirunnisa, Khoirunnisa; Indriastuti, Desy; Maharani, Shinta; L. Simanungkalit, Robert
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v14i2.31825

Abstract

Advancements in cognitive neuroscience are increasingly challenging traditional legal concepts of free will, intent, and individual culpability. In Indonesia, criminal liability remains grounded in classical legal doctrines that emphasize moral agency, raising critical questions about their compatibility with contemporary neuroethical insights. This article examines trauma, impulse control disorders, and cognitive dysfunction in criminal behavior from a neuroethical perspective, which can provide a more contextual understanding of criminal behavior in the Indonesian legal system. Using a qualitative normative method, this study combines doctrinal legal analysis with interdisciplinary approaches from neuroethics and moral psychology and compares jurisdictions that have recognized neuroscientific evidence in the criminal justice process. Using a qualitative normative method, this research integrates doctrinal legal analysis with interdisciplinary approaches from neuroethics and moral psychology, drawing comparative insights from jurisdictions that admit neuroscientific evidence in criminal adjudication. The study finds that although Indonesian law acknowledges mental incapacity in certain sentencing provisions, it lacks a consistent framework to assess neurocognitive impairments in determining guilt and punishment. As a result, current legal mechanisms may fail to adequately reflect the complex biological and moral dimensions of deviant conduct. This study concludes that integrating neuroethical considerations into Indonesian criminal law could improve its fairness, scientific relevance, and humaneness.
Co-Authors Appe Hutauruk Badau Dwi Haryanto, Ari Didi Jubaidi Indra Jaya Indryani Intan Parwati, Anak Agung Dewi Khoirunnisa Khoirunnisa L Simanungkalit, Robert L. Simanungkalit, Robert Motani Zalukhu, Agripinus Nur, Jafar Rompas, Jopie Tommy Shinta Maharani Sihite, Rumondang Simanungkalit, Robert L. Taberima, Victor Arthur Tridianto, Ari