M. Rasyid, Laila
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYELESAIAN KHALWAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE Humaira, Dinda; Asmara, Romi; M. Rasyid, Laila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21749

Abstract

Khalwat adalah perbuatan menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri atau mahram, mengarah pada zina. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) melarang khalwat, dan Pasal 66 mengatur bahwa pelaku di bawah 18 tahun diproses sesuai peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyelesaian kasus khalwat oleh anak, hambatan, dan upaya penyelesaiannya di Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kasus khalwat anak diselesaikan oleh aparatur gampong melalui nasihat, tanpa melibatkan aparat pemerintah atau kepolisian. Hambatan utamanya adalah penerapan hukum jinayat yang belum diterima masyarakat, sehingga sanksi diganti dengan hukum adat. Upaya penyelesaian meliputi jalur adat, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat
PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA PERUSAHAAN RENTAL KENDARAAN RODA EMPAT TERHADAP KERUSAKAN OLEH PENYEWA BERDASARKAN HUKUM PERDATA ( Studi Penelitian di CV. Galaxy Cars Lhokseumawe ) Muhaymin, Mohamad; Hamdani, Hamdani; M. Rasyid, Laila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus wanprestasi dalam hubungan sewa menyewa antara CV. Galaxy Cars Lhokseumawe dan penyewa mobil terjadi saat penyewa menolak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan, dengan alasan tidak adanya perjanjian tertulis. Padahal, menurut Pasal 1238, 1243, dan 1564 KUHPerdata, penyewa tetap bertanggung jawab atas kerugian selama masa sewa, kecuali terbukti bukan karena kesalahannya atau karena force majeure. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi penyewa, tanggung jawab hukumnya atas kerusakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh pihak rental. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pemilik rental, penyewa, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan penyewa melakukan wanprestasi dengan mengembalikan mobil dalam kondisi rusak tanpa tanggung jawab, didorong oleh kurangnya pemahaman isi perjanjian dan lemahnya pengawasan dari pihak rental. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada urgensi perlindungan hukum pemilik rental meski tanpa perjanjian tertulis, melalui penerapan asas pacta sunt servanda dan itikad baik. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara persuasif, somasi, hingga mediasi. Disarankan agar pihak rental membuat perjanjian tertulis yang rinci dan mudah dipahami, serta memberikan penjelasan langsung kepada penyewa sebelum transaksi untuk mencegah wanprestasi dan melindungi hak para pihak.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm) Miranda, Mira; Sulaiman, Sulaiman; M. Rasyid, Laila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya pemalsuan identitas dalam proses pernikahan menunjukkan ketidaksesuaian antara realitas sosial dengan ketentuan hukum yang ideal, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan didasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat sah perkawinan karena Tergugat I masih terikat pernikahan sah tanpa izin poligami, melanggar asas kejujuran dan Pasal 71 huruf a KHI serta Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah penekanan pada perlunya keterpaduan antara aspek perdata dan pidana dalam menangani kasus serupa serta pentingnya penguatan sistem verifikasi data pernikahan oleh KUA. Kesimpulannya, pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas sah secara hukum dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Disarankan agar hakim mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan mendorong integrasi sistem pencatatan nikah dengan data kependudukan untuk mencegah perkawinan yang tidak sah secara hukum sejak awal.