Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Rinjani, Diliya Mariam
Unknown Affiliation
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pendaftaran Prosedur Sertifikasi Halal MUI Bagi UMKM Dimsum NN Rinjani, Diliya Mariam; Hamidah, Syifa Fauziah; Hambali, M. Shany
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/jptb.v5i2.2196

Abstract

Every year food trends emerge, both food trends originating from Indonesia and food trends originating from abroad, one of which is dimsum. The public's interest in Dimsum culinary originating from China is great, but because it comes from a country where the majority of the people are non-Muslims, the halalness of this type of Dimsum culinary is often questioned. The purpose of this PKM activity is to help these MSMEs with registration for MUI halal certificates, and then assist digital marketing through online market places and social media. The method used in this service activity is direct observation to the location, conducting counseling/education, training, demonstrations and mentoring to partners, then helping to register the NIB and then helping to register the halal certification. As a result, MSME partners can understand the importance of halal certificates for the products they sell to increase consumer confidence.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA MASSAL ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH Rinjani, Diliya Mariam
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 2 (2020): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIX:2:2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v19i2.87

Abstract

Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legistatif daerah perlu dikaji lebih lanjut, didasarkan pada maraknya kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan secara massal atau bersama-sama. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama dan menjadi prioritas utama instrumen penegak hukum di daerah. Peran penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan KPK khususnya sangat dibutuhkan demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih dari praktik korupsi. Berdasarkan hal tersebut timbul identifikasi masalah yaitu: Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara massal oleh anggota legislatif daerah? dan Apakah hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitan lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota legislatif daerah belum cukup efektif dikarenakan sumber utama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah tidak dapat dilepaskan dari terlibatnya pejabat eksekutif di daerah, kemudian penanganan Kasus Korupsi Daerah oleh elemen penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan mengalami berbagai kendala dan hambatan khususnya yang menjadi sorotan saat ini adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuai pro dan kontra.
Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari Zulfikar, Riza; Katim, Ciavi Adinda Giantri; Rinjani, Diliya Mariam; Turesna, Ganjar; Rafly, Muhamad; Saputra, Sonny Juliyansyah; Kurniawan, Nurul Fallah
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13358062

Abstract

Perkembangan judi saat ini memberikan perubahan yang drastis seiring dengan perkembangan teknologi dalam menciptakan sebuah aplikasi. Aktivitas judi yang dulu ada secara konvensional seperti poker, kasino, mahjong, dan sport betting, sabung ayam, permainan dadu, lotre, Togel (Toto Gelap) menjadi aktivitas judi yang sangat digemari oleh para pemain. Walaupunjudi memberikan dampak sosial yang buruk namun selalu digandrungi banyak orang. Kehadiran judi tersendiri memberikan warna yang berbeda dalam merubah tatanan kehidupan Masyarakat secara negatif. Upaya penanggulangan judi online butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan bidang hukum. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi aspek hukum judi online. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan permasalahan hukum judi online. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum judi online. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari judi online dan pinjaman online.
Kebijakan Hukum Pengelolaan Sampah di Desa Tarajusari Kabupaten Bandung Rinaldi, Ferdian; Rinjani, Diliya Mariam; Nurfadila; Rashifah, Rini
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70825/jptb.v7i1.2331

Abstract

The village of Tarajusari faces complex problems, including pollution of the Citalugtug River due to waste accumulation, low productive utilization of organic waste, and limited land for waste management by the government through the design of a number of policies. The Community Service Program (PKM) of Langlangbuana University employs a participatory and educational approach to address these issues through four main activities. The implementation methods include educational flagship activities and the distribution of Black Soldier Fly (BSF) maggot larvae to three RW units in Dusun 1 through practical training and technology transfer in bioconversion, as well as observing the limitations of waste management land through documentation and interviews with residents. The solutions implemented include designing appropriate technology policies for Black Soldier Fly (BSF) maggot cultivation to convert organic waste into economically valuable products, community-based river cleanup efforts to address environmental pollution, and systematic documentation for advocacy to secure land for a waste management facility from the local government. The program's impacts include increased environmental awareness among the community, strengthened social bonds through community-based cleanup efforts, transfer of bioconversion technology skills to 10 participants, and economic empowerment through the reduction of 20-30 kg of organic waste per RW per month in the two participating RWs. The program's sustainability is supported by community commitment, collaboration with the Environmental Agency, and a continuous consultation system through contact with the PKM team.
Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Diliya Mariam Rinjani; Ari Wibowo; Dani Durahman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1491

Abstract

Integrasi nilai-nilai demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila sangat penting dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Demokrasi konstitusional yang dijalankan di Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi, dengan Pancasila sebagai dasar ideologisnya. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, menjamin hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan inklusif. Penelitian ini menyoroti pentingnya supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia serta peran masyarakat sipil dalam mendukung proses amandemen yang demokratis. Artikel ini menekankan bahwa amandemen konstitusi harus dilakukan secara transparan, berorientasi pada kepentingan bangsa, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjamin keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Co-Authors ari wibowo Dani Durahman Ganjar Turesna Hambali, M. Shany Hamidah, Syifa Fauziah Katim, Ciavi Adinda Giantri Kurniawan, Nurul Fallah Nurfadila Rafly, Muhamad Rashifah, Rini Rinaldi, Ferdian Riza Zulfikar Saputra, Sonny Juliyansyah