Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies FENOMENA: Jurnal Penelitian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Dewi Maryah
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

 1 
Praktek Takaran Jual Beli Binur Udang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Di Sungei Meriyam Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.658 KB) | DOI: 10.21093/qj.v5i2.4098

Abstract

Penelitina ini menggangkat masalah jual beli binur udang sebagai objek penelitian, khususnya para pelaku usaha penjualan binur udang yang menggunakan alat takaran tidak sesuia alat ukur sebagaimana ketentuan undang – undang, selain itu system akad jual beli yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan yang diteriam oleh pembeli (konsumen). Tidak ada pilihan lain yang harus diterima oleh para konsumen karena semua pelaku usaha bibit udang tersebut melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini berusaha menangkap fenomena fakta lapangan dengan menggunakan analisis teroi – teori perlindungan konsumen, jual beli dalam hukum islam, konsep dasar hokum takaran dan timbangan. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya kesalahan dalam praktek jual beli binur udang ini tidak hanya dari sisi akadnya (hukum Islam ) akan tetapi alat yang digunakan sebagai tolak ukur (berat volume) yang tidak sesuai kebijakan peraturan. Dalam kaitanya dengan perdagangan baik secara hokum positif maupun dari sisi bermuamalah perlu adanya tindak lanjut dari penegakan hukum sebagaimana mestinya
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah Amalia, Frida; Hervina, Hervina; Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6122

Abstract

Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sangat mudah ditemui baik di online store maupun offline store, seperti minimarket, supermarket, dan apotek. Kondom sering disalahgunakan oleh berbagai usia, baik usia dewasa maupun usia remaja. Penyalahgunaan alat kontrasepsi sangatlah dilarang oleh negara namun belum ada aturan yang tegas pembatasan dalam pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pengadaan dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi. Maqashid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasuln-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat ialah tentang urgensi pembentukan peraturan terhadao pembelian alat kontrasepsi jenis kondom dan penulis meninjau dalam perspektif Maqashid Syariah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deksriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bahwa pemerintah belum mengatur syarat batasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Kedua, pemerintah merasa cukup untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi yang terdapat dalam program BKKBN yaitu Genre. Ketiga, dalam Maqashid Syariah pembatasan pembelian merupakan termasuk dalam kebutauhan al-Daruryah yaitu kebutuhan pokok.
Efektivitas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Balqis, Siti Noor Auliya; Iswanto, Bambang; Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7132

Abstract

Banyaknya peristiwa serangan satwa liar yaitu buaya yang kerap meresahkan warga di sekitar wilayah Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Penulis melihat banyaknya konflik yang melibatkan antara buaya dengan manusia yang tidak sedikit memakan korban meninggal dunia, luka-luka dan cacat tetap.Dengan permasalahan demikian, penulis akan meneliti terkait efektivitas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2008 ditinjau dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil pemikiran Imam Al-Ghazali. Dalam konflik antara manusia dengan satwa liar kedua mahluk hidup tersebut sangatlah penting keberadaannya. Satwa dan manusia sama-sama tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 sebagaimana mestinya sehingga peraturan ini belum efektif. Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur pada penanganan pasca koflik kepada buaya yang terkena konflik dengan manusia seperti lokasi pelepasliaran, penanganan jika buaya tersebut terkena luka atau sakit akibat proses evakuasi, dana untuk kompensasi kepada korban manusia, serta kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih untuk menangani buaya. Menurut pandangan Maqashid Syar’iah, konflik antara manusia dan satwa liar sebisa mungkin harus dihindari. Manusia dan hewan adalah mahluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. yang artinya keberadaannya sangatlah penting serta tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh dalam kondisi tertentu.
Jaminan Hak Biologis Paranapi di Lapas Kelas II A Samarinda Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10089

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan sebuah pandangan dari sisi lain kehidupan para narapidana sebagai mahluk yang memiliki fitrah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri individu itu sendiri. Setiap manusia yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan menjalan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep dari program Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan memberika pengayoman, pembinaan dan memperlakukannya secara manusiawi berdasarkan HAM. Akan tetapi disisi lain dari HAM tersebut setiap napi tidak mendapatkan hak untuk kebutuhan biologis (seksualitas) dari suami-istri yang sah. Prorgram pembinanan kepribadian yang dimaksudkan adalah upaya mengalihkan hasrat seksualitas para napi. Pemenuhan hak biologis belum dapat diterapkan karena belum ada regulasi yang mengaturnya, keterbatasan sumber daya manusia di lapas, keterbatasan fasilitas gedung juga banyak menjadi penyebab tidak terpenuhinya jaminan hak biologis narapidana tersebut.
Co-Authors ABD. Azis Alfitri Alfitri Amalia, Frida Balqis, Siti Noor Auliya Bambang Iswanto Bambang Iswanto Darmawati Darmawati Heni Pujiastuti Hervina Hervina Murjani Murjani Sayuri, Sayuri Ula, Ummi Laila Wati Sukarno Putri, Mega Mega