Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Kolaboratif Sains
ANNISA SUSINTA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Kriminologis Pidana Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia: Tinjauan Kriminologis Pidana Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia ANNISA SUSINTA
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i2.3738

Abstract

Permasalahan narkotika di Indonesia terus menjadi tantangan serius, baik dari segi hukum, kesehatan, maupun sosial. Pendekatan hukum yang selama ini diterapkan cenderung menyeragamkan semua pelaku baik pengguna, korban ketergantungan, maupun pengedar ke dalam satu kategori: kriminal dan bukan tidak mungkin mengakibatkan penjatuhan hukuman mati. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menggabungkan antara aspek hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Penanganan kasus narkotika di Indonesia memerlukan reformasi kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia. Dengan menerapkan pendekatan berbasis asesmen medis dan sosial, negara dapat lebih bijak dalam membedakan mana pelaku kejahatan dan mana korban penyalahgunaan, serta memberi respons yang tepat: hukuman bagi pelaku, pertolongan dan rehabilitasi bagi korban.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Di Perusahaan Penanaman Modal Asing: Implementation of Good Corporate Governance Principles in Ensuring Legal Compliance in Foreign Investment Companies Deny; Sri Murni; Firmansyah; Annisa Susinta; Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7542

Abstract

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) semakin menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan global. Dalam konteks regulasi investasi yang semakin kompleks, GCG berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Kelima prinsip ini diperlukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti ketidakpatuhan perizinan, manipulasi laporan keuangan, praktik korupsi, serta pelanggaran ketenagakerjaan yang secara umum sering muncul dalam aktivitas operasional perusahaan asing. Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam perusahaan PMA sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan kerangka kepatuhan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan regulatif untuk menelaah hubungan antara penerapan GCG dan efektivitas kepatuhan hukum. Analisis dilakukan melalui penelusuran literatur akademik, instrumen hukum nasional, serta standar tata kelola internasional yang diterapkan secara umum pada perusahaan multinasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang komprehensif berperan signifikan dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan hubungan yang lebih stabil antara perusahaan PMA dan pemangku kepentingan domestik. Implementasi GCG juga terbukti membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko hukum secara lebih dini dan mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan reputasi maupun keberlanjutan usaha. Secara keseluruhan, GCG menjadi instrumen penting dalam memastikan agar perusahaan PMA mampu beroperasi sesuai hukum sekaligus mempertahankan daya saingnya di pasar global.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis: Legal Analysis of Hospital Responsibility for Medical Personnel Negligence Desy Kartika Ningsih; Anna Veronica Pont; Markus Suryoutomo; Annisa Susinta; Arif Paria Musta
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.8427

Abstract

Kelalaian tenaga medis merupakan salah satu isu paling krusial dalam pelayanan kesehatan karena dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pasien serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan. Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada di bawah koordinasinya, tetapi juga wajib memastikan terselenggaranya pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit, bentuk-bentuk kelalaian yang sering terjadi, serta model pertanggungjawaban yang diterapkan ketika kelalaian menyebabkan kerugian bagi pasien. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta doktrin perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab rumah sakit dapat mencakup pertanggungjawaban langsung akibat kelemahan sistem manajemen maupun pertanggungjawaban tidak langsung atas tindakan tenaga medis. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan kualitas standar operasional, serta pengawasan internal untuk mencegah terjadinya kelalaian medis. Penguatan regulasi, mekanisme penegakan hukum, dan edukasi bagi tenaga medis juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Co-Authors Anna Veronica Pont Arif Paria Musta Christina Bagenda Deny Desy Kartika Ningsih Firmansyah Markus Suryoutomo Sri Murni