Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Legal and Ethical Aspects of Informed Consent in BPJS Health Emergency Services Anna Veronica Pont; Ta'adi; Muchamad Taufiq; Ady Purwoto; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6818

Abstract

Informed consent is a crucial element in the healthcare system as it ensures that patients provide consent based on a sufficient understanding of the medical procedures to be performed. In the context of emergency services, where patients often present with critical conditions requiring immediate action, the implementation of informed consent becomes more complex. BPJS Kesehatan, as the provider of healthcare services for the public, holds the responsibility to ensure that medical treatments within their network respect patient rights, both legally and ethically. This article aims to explore in-depth the legal and ethical aspects of implementing informed consent in emergency healthcare services under the BPJS Kesehatan program.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Sterilisasi Tanpa Persetujuan: Legal Protection of Women's Reproductive Rights in Cases of Sterilization Without Consent Madinah Mokobombang; Mig Irianto Legowo; Anna Veronica Pont; Ady Purwoto; Habibi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6921

Abstract

Sterilisasi tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak reproduksi perempuan yang sering terjadi dalam konteks yang kurang terawasi dan rentan terhadap penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban sterilisasi tanpa persetujuan serta mengevaluasi mekanisme hukum yang ada untuk melindungi hak reproduksi mereka. Selain itu, artikel ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan di masa depan. Dengan mengadopsi pendekatan hukum internasional dan nasional, artikel ini mengeksplorasi sejauh mana hukum yang ada dapat melindungi perempuan dari tindakan medis yang melanggar hak-hak mereka.
Analisis Hukum Tentang Kewajiban Dokter dalam Mengungkapkan Informasi Medis Kepada Pasien: Legal Analysis of Doctors' Obligations to Disclosing Medical Information to Patients Anna Veronica Pont
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7159

Abstract

Kewajiban dokter dalam menyampaikan informasi medis kepada pasien merupakan salah satu elemen penting dalam hubungan antara dokter dan pasien. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kondisi kesehatannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum yang dimiliki dokter dalam memberikan informasi medis kepada pasien serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perspektif hukum yang ada dalam praktik kedokteran di Indonesia.
Legal Aspects of Medical Malpractice: Patient Protection and Physician Liability Tuti Herningtyas; Endah Labati; Anna Veronica Pont
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7360

Abstract

Medical malpractice represents a significant violation within healthcare services, posing serious risks to patient safety and eroding public trust. In Indonesia, incidents of malpractice are relatively frequent, yet many remain unresolved due to limited legal awareness and inadequate access to justice for patients. This article examines the legal dimensions of medical malpractice by focusing on two critical aspects: the legal protection afforded to patients and the legal liability borne by medical practitioners. Employing a normative juridical approach, alongside an analysis of relevant legislation and case studies, this paper aims to provide a comprehensive understanding of the existing legal frameworks and the practical challenges faced in their enforcement. The findings are expected to serve as a valuable reference for stakeholders, including patients, healthcare professionals, and legal institutions.
Legal Aspects of Informed Consent in Medical Procedures Anna Veronica Pont; Kevin Mario Immanuel; Natasya Yunita Sugiastuti; Zabidin; Stelvia W. Noya
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8795

Abstract

Informed consent is a fundamental component of modern medical practice that emphasizes the importance of a patient’s approval after receiving clear, adequate, and understandable information regarding a medical procedure. This concept reflects not only respect for patient autonomy but also serves as a legal safeguard for healthcare professionals in the performance of their duties. In Indonesia, the regulation of informed consent has undergone notable development. Ministerial regulations, the Medical Code of Ethics, and Law No. 17 of 2023 on Health provide the normative foundation that affirms patients’ rights to obtain sufficient information and to give conscious consent before any medical intervention. This study applies a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings reveal that the latest legal framework reinforces documentation obligations and clarifies the standards that must be fulfilled by medical practitioners, including in emergency situations. Nevertheless, practical implementation remains challenged by several factors, such as patients’ limited comprehension, the use of complex medical terminology, time constraints faced by healthcare providers, and the suboptimal practice of written documentation. These challenges create potential legal disputes, both in civil and criminal domains, when medical procedures are carried out without valid consent. Therefore, the effective application of informed consent requires synergy between clear regulations, adequate understanding among medical personnel, and improved health literacy among the public. Consequently, informed consent should not be seen merely as an administrative formality but rather as an essential legal and ethical safeguard that enhances the quality of healthcare services.
Kewajiban Hukum Tenaga Medis dalam Penanganan Massa Aksi Demo Korban Kekerasan: Legal Obligations of Medical Personnel in Handling Mass Demonstrations Victims of Violence Christina Bagenda; Karolus Charlaes Bego; Anna Veronica Pont; Arif Paria Musta; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 10: Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8945

Abstract

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang sangat penting dalam memberikan pertolongan kepada korban kekerasan, termasuk dalam situasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari prinsip kemanusiaan, tetapi juga dari ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis dituntut untuk bersikap profesional, netral, dan berpegang pada kode etik kedokteran serta prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sering kali muncul, seperti intimidasi terhadap tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta dilema etika ketika harus memberikan pertolongan di tengah situasi yang penuh tekanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan pada aksi massa melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, prinsip etik profesi, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kajian ini menyoroti pentingnya jaminan negara terhadap kebebasan dan keamanan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi politik maupun tekanan institusional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab hukum tenaga medis sebagai bagian dari sistem penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis: Legal Analysis of Hospital Responsibility for Medical Personnel Negligence Desy Kartika Ningsih; Anna Veronica Pont; Markus Suryoutomo; Annisa Susinta; Arif Paria Musta
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.8427

Abstract

Kelalaian tenaga medis merupakan salah satu isu paling krusial dalam pelayanan kesehatan karena dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pasien serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan. Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada di bawah koordinasinya, tetapi juga wajib memastikan terselenggaranya pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit, bentuk-bentuk kelalaian yang sering terjadi, serta model pertanggungjawaban yang diterapkan ketika kelalaian menyebabkan kerugian bagi pasien. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta doktrin perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab rumah sakit dapat mencakup pertanggungjawaban langsung akibat kelemahan sistem manajemen maupun pertanggungjawaban tidak langsung atas tindakan tenaga medis. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan kualitas standar operasional, serta pengawasan internal untuk mencegah terjadinya kelalaian medis. Penguatan regulasi, mekanisme penegakan hukum, dan edukasi bagi tenaga medis juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada keselamatan pasien.