Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Jatiswara Legal Spirit Prosidia Widya Saintek RechtIdee
Solehoddin, Solehoddin
Universitas Widyagama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Prosidia Widya Saintek

 1 
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM MENGENAL DAN MENCEGAH TINDAKAN PERUNDUNGAN (BULLYING) PADA SISWA/SISWI MTS MA’ARIF NU KOTA MALANG Mufidatul Ma’sumah; Fatkhurohman Fatkhurohman; Solehoddin Solehoddin; Zeph Wisnuwardhana
Prosidia Widya Saintek Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.294 KB)

Abstract

Perundungan atau lebih tren dikenal dengan istilah bullying adalah salah satu jenis tindakan yang akhir-akhir ini massif terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Satuan pendidikan menjadi salah satu tempat kejadian perkara beberapa kasus perundungan. Kekerasan ini rentan dialami dan dilakukan oleh anak-anak di sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan pada tingkat Perguruan Tinggi (PT) pun tidak luput dari tindakan ini. Bullying yang selama ini dianggap lumrah nampaknya membawa dampak buruk dan serius bagi perkembangan siswa khususnya bagi korban. di Kota Malang beberapa kali kasus perundungan terjadi pada siswa SMP bahkan kasusnya mencuat sampai level nasional. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang mengenal dan mencegah perundungan (bullying) untuk siswa/siswi  MTs Ma’arif NU Kota Malang mengingat Madrasah Tsanawiyah merupakan sekolah menengah pertama berbasis agama yang mendidik anak-anak yang mulai masuk usia pubertas. Metode Pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap yakni: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan 3) Evaluasi. Jumlah peserta dari penyuluhan ini adalah 25 siswa/i dan 2 guru pendamping MTs Ma’arif NU Kota Malang yang dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERKARA PERDATA Christamahendra, Bonifasius Ardian; Solehoddin, Solehoddin; Miladiyanto, Sulthon
Prosidia Widya Saintek Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti elektronik ketika persidangan perkara perdata, yang dimana di era globalisasi saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian pada kehidupan sehari hari, dan segala macam bukti tertulis seperti surat saat ini sudah menjadi surat elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata, apakah kedudukan alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun metode analisisnya yaitu deskripsif kualitatif. Hasil dan analisis ini yang pertama menunjukan bahwa ketentuan alat bukti elektronik sudah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, kedua kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata memiliki kedudukan yang sama apabila alat bukti elektronik tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan Upaya kepada pemerintah agar dapat lebih menjelaskan mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam RancanganUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN Abdulloh, Abdulloh; Solehoddin, Solehoddin; Miladiyanto, Sulthon
Prosidia Widya Saintek Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diatur dalam peraturan menteri, dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, diperlukan peran Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum sebagai upaya preventif fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini fokus kepada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Tujuan dari penelitian ini ialah: Pertama, untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, untuk mengetahui serta menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasuruan. Hasil penelitian yang didapat ialah peran Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya yaitu dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga berperan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, jika laporan terbukti maka akan diproses secara hukum untuk disidangkan ke Pengadilan sebagai upaya penegakan hukum.
HUBUNGAN KRISIS KEUANGAN GLOBAL DENGAN REGULASI PERBANKAN solehoddin, solehoddin; Ma'sumah, Mufidatul
Prosidia Widya Saintek Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis ekonomi global memberikan dampak yang besar pada organisasi di berbagai skala tujuan dan jenis. Secara keseluruhan, berbagai bidang kehidupan telah terkena dampak, tidak hanya secara finansial tetapi juga dengan peningkatan dan perubahan teknologi yang mempengaruhi keluaran layanan dan format materi dan aksesibilitas. Salah satu aspek yang memberikan pengaruh dalam keberlangsungan ekonomi adalah hukum. Dalam paper ini dibahas mengenai hubungan antara krisis keuangan global dengan regulasi perbankan. Digunakan metode kualitatif deskriptif dalam penulisan paper ini dengan melakukan studi pustaka terhadap jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
Co-Authors Abdulloh Abdulloh Buwana, Sudibyo Aji Narendra Christamahendra, Bonifasius Ardian Fatkhurohman Fatkhurohman Lukman Hakim Ma'sumah, Mufidatul Mufidatul Ma’sumah Negara, Purnawan D. Rusyad, Zahir Sirajuddin Sirajuddin Sirajuddin Sirajuddin Sukma, Indah Sulthon Miladiyanto, Sulthon Wardhani, Tri Zeph Wisnuwardhana