Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Jatiswara Legal Spirit Prosidia Widya Saintek RechtIdee
Solehoddin, Solehoddin
Universitas Widyagama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PRAKTEK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH Solehoddin, Sirajuddin dan
Jurnal Konstitusi Vol 3, No 1: Juni 2010
Publisher : Jurnal Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To control money politics occuring in the direct election of  local leaders,  there are four forms of participation the non-governmental organizations  in Malang regency can take, namely:  firstly,   making studies and holding discussions and also coalition to unite various parties  in order to eliminate money politic, so a good gorvernance  is created:  secondly, giving political education to the people in order to build their maturity and awareness on the importance of just general election and good governance;  thirdly,  making direct monitoring on the implementation of  direct election of the local  leader and fourthly,  giving pressure to the local government  and the local house of representative to  create good governance consistently and  seriously.
EFEKTIVITAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Sukma, Indah; Sirajuddin, Sirajuddin; Solehoddin, Solehoddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata masih banyak menimbulkan polemik dan tidak memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara hak dan kewajiban para pihak, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 guna memberikan tafsir terhadap beberapa norma dan juga yang terkait di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3). Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian Yuridis-Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah memberikan tafsir terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pasal a quo inkonstitusional. Selain itu berkaitan dengan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Bengkulu dapat disimpulkan belum berjalan efektif sebagaimana diamanatkan dalam putusan a quo bahwa mekanisme ekesusi jaminan fidusia idelanya harus mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri.
PROFESI ADVOKAT: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Solehoddin Solehoddin
Widya Yuridika Vol 1, No 1 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4596.071 KB) | DOI: 10.31328/wy.v1i1.525

Abstract

Lawyer is a honourable profession (officum nobile). And in doing so, he should work under the protection of law, regulation, and ethical codes, and he has freedom on the basis of this respect and personality. As a lawyer namely self-help, sincerity, and openness. He works as a law enforcers having equivalent position with judges, policemen, or attorneys. In fact, in its development, this profession encounters many challenges. For example, the people underestimate this profession since those working on this field show improper behaviors which are irrelevant with the ethical codes. It is not wrong if there is a stigma in this profession that a lawyer is a “junk profession”. Kata kunci: Profesi hukum, dan advokat
Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet Solehoddin Solehoddin
Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i2.243

Abstract

Karya fotografi yakni sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni gambar/foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan maksud dan tujuan tertentu. Fotografi merupakan salah satu bentuk karya seni dari seorang yang bernama fotografer, karya fotografi telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran mengenai Hak Cipta yang salah satunya merupakan pelanggaran terkait karya seni fotografi. Dengan demikian kami mengkaji apa-apa saja upaya yang dapat dilakukan jika karya fotografi dipublikasikan tanpa seizin pemilik hak cipta (fotografer) dan sejauh mana perlindungan hukum yang dapat diterapkan mengenai hak cipta karya seni fotografi. Guna menjawab permasalahan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian ini bertujuan mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Perlindungan hukum atas Hak Cipta karya seni fotografi tidak diperlukan upaya pendaftaran terlebih dahulu, karena saat suatu karya seni fotografi dipublikasikan maka secara otomatis telah timbul suatu Hak Cipta yang meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi.
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM MENGENAL DAN MENCEGAH TINDAKAN PERUNDUNGAN (BULLYING) PADA SISWA/SISWI MTS MA’ARIF NU KOTA MALANG Mufidatul Ma’sumah; Fatkhurohman Fatkhurohman; Solehoddin Solehoddin; Zeph Wisnuwardhana
Prosidia Widya Saintek Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.294 KB)

Abstract

Perundungan atau lebih tren dikenal dengan istilah bullying adalah salah satu jenis tindakan yang akhir-akhir ini massif terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Satuan pendidikan menjadi salah satu tempat kejadian perkara beberapa kasus perundungan. Kekerasan ini rentan dialami dan dilakukan oleh anak-anak di sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan pada tingkat Perguruan Tinggi (PT) pun tidak luput dari tindakan ini. Bullying yang selama ini dianggap lumrah nampaknya membawa dampak buruk dan serius bagi perkembangan siswa khususnya bagi korban. di Kota Malang beberapa kali kasus perundungan terjadi pada siswa SMP bahkan kasusnya mencuat sampai level nasional. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang mengenal dan mencegah perundungan (bullying) untuk siswa/siswi  MTs Ma’arif NU Kota Malang mengingat Madrasah Tsanawiyah merupakan sekolah menengah pertama berbasis agama yang mendidik anak-anak yang mulai masuk usia pubertas. Metode Pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap yakni: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan 3) Evaluasi. Jumlah peserta dari penyuluhan ini adalah 25 siswa/i dan 2 guru pendamping MTs Ma’arif NU Kota Malang yang dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan.
Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat Solehoddin -
RechtIdee Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i1.1141

Abstract

AbstrakBelum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebutmelekat pada diri advokat menyebabkan tidak sedikit advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum.Untuk itu,perlu kejelasan dasar pentingnya hak imunitas bagi advokat dan batasan yang jelas tentang hak imunitas yangakan diberikan serta sejauhmana hak imunitas tersebut bisa dipertahankan. Advokat yang berkedudukan sebagai profesi yang terhormat (officiumnobile) dan sebagai aparat penegak hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Awalnya, Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan, kini pengertian itu diperluas oleh MK menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan asalkan advokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Hak Imunitas – UU Advokat
The proprietary rights status of the apartment units held by foreign nationals in Job Creation Law Solehuddin, Solehuddin
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 1 (2022): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v30i1.20199

Abstract

The objective of this research is to examine how the polemics of the proprietary rights of apartment units are provided by the government for foreign nationals who temporarily reside in Indonesia to encourage the improvement of investment, especially in the property sector. This research employed normative-juridical methods by conducting library research involving books, journals or scientific articles, internet media, and statutory approach involving Law No. 20 the year of 2011 regarding Apartment Units, the Law on Job Creation. This research has learned that the Proprietary Rights granted by foreign nationals staying in Indonesia refer to property rights to own apartment units or apartment unit spaces, excluding the land underneath based on land rights, namely Proprietary Rights, Building Rights, and Usufructuary Rights. Granting the status of Proprietary Rights means that the foreign nationals who obtained apartments have the same rights as Indonesian citizens do. The ownership status of Property Rights is granted to foreign nationals. The government in its program of providing apartments for the Low-Income Communities (LIC) should also give legal certainty to the communities.  Due to the large number of investors entering Indonesia, it is feared that procurement of apartments for the LIC will be marginalized by the construction of Apartments special for foreign nationals.  Therefore, the government should determine which areas may be allowed for foreign nationals’ ownership, where in fact the expansion of this proprietary status is an implication of the economic sector for business interests in the property sector.
Pekerja Perempuan Yang Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Object Vital Nasional Buwana, Sudibyo Aji Narendra; Sirajuddin, Sirajuddin; Solehoddin, Solehoddin
Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i2.4866

Abstract

The legal provisions and regulations contained in Law No. 13 of 2003 concerning Employment related to Specific Time Work Agreements (PKWT) can provide protection for workers in existing employment relationships. This is because when the application of the Specific Time Work Agreement (PKWT) system is not in accordance with the provisions and rules in Law No. 13th of 2003 concerning, of course, having an unfavorable impact on employment development, which aims to provide protection and justice for workers and laborers as part of human resource development in Indonesia, Researchers observed a gap between das sein and dass sollen. The formulation of the problem is how is the legal protection of women workers who are bound by PKWT to National Vital Objects in Kolaka Regency. The type of research used by researchers in this study is empirical-juridical. The research approach used is empirical-juridical, which is closely related to the case approach. Sources of legal materials use primary data, namely interviews and observations conducted by researchers by visiting the research site directly. Secondary data uses primary legal materials, namely applicable laws and regulations, secondary legal materials, namely books, journals, and relevant previous research results, as well as tertiary legal materials in the form of websites. Data collection techniques using in-depth interviews and observation All primary and secondary data in this study were collected and analyzed qualitatively. Conclusions are drawn deductively. The results of his research show that there are three legal protections: pre-employment, during employment, and past employment. The conclusion is that it consists of 3 legal protections, namely preventive legal protection for pre-employment (in the form of announcements of job vacancies, selection of prospective workers, Medical Check Up, and placement of workers); legal protection that is repressive during employment (in the form of providing wages based on the Provincial Minimum Wage/UMP, providing additional roster leave money for those who get roster leave rights, and providing annual allowances, granting leave rights in the form of annual leave, long leave, mass/together leave, roster leave and sick leave, special leave rights for women workers namely maternity leave, abortion leave, and menstruation leave, reimbursement for maternity expenses, protection for women workers when working at certain hours, permission to leave work while still receiving wages, protection for safety and health work by providing personal protective equipment, health insurance protection); as well as legal protection that is repressive in nature past employment, (in the form of the right to get BPJS Ketenagakerjaan pension benefits/JP, the right to get BPJS Ketenagakerjaan old age benefits/JHT benefits)
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERKARA PERDATA Christamahendra, Bonifasius Ardian; Solehoddin, Solehoddin; Miladiyanto, Sulthon
Prosidia Widya Saintek Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti elektronik ketika persidangan perkara perdata, yang dimana di era globalisasi saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian pada kehidupan sehari hari, dan segala macam bukti tertulis seperti surat saat ini sudah menjadi surat elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata, apakah kedudukan alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun metode analisisnya yaitu deskripsif kualitatif. Hasil dan analisis ini yang pertama menunjukan bahwa ketentuan alat bukti elektronik sudah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, kedua kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata memiliki kedudukan yang sama apabila alat bukti elektronik tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan Upaya kepada pemerintah agar dapat lebih menjelaskan mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam RancanganUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN Abdulloh, Abdulloh; Solehoddin, Solehoddin; Miladiyanto, Sulthon
Prosidia Widya Saintek Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diatur dalam peraturan menteri, dalam pelaksanaannya masih dimungkinkan terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, diperlukan peran Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum sebagai upaya preventif fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini fokus kepada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Tujuan dari penelitian ini ialah: Pertama, untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kedua, untuk mengetahui serta menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis penggunaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasuruan. Hasil penelitian yang didapat ialah peran Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya yaitu dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan juga berperan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, jika laporan terbukti maka akan diproses secara hukum untuk disidangkan ke Pengadilan sebagai upaya penegakan hukum.
Co-Authors Abdulloh Abdulloh Buwana, Sudibyo Aji Narendra Christamahendra, Bonifasius Ardian Fatkhurohman Fatkhurohman Lukman Hakim Ma'sumah, Mufidatul Mufidatul Ma’sumah Negara, Purnawan D. Rusyad, Zahir Sirajuddin Sirajuddin Sirajuddin Sirajuddin Sukma, Indah Sulthon Miladiyanto, Sulthon Wardhani, Tri Zeph Wisnuwardhana