Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara: Penelitian Sarah Desnita Manihuruk; Gebatania Pakpahan; Lidya Vanya Sihombing; Adel Syesaria Agustin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024, dengan menggunakan Gini Ratio sebagai indikator utama dalam mengukur distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu persoalan serius dalam pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pemerataan hasil pembangunan. Inflasi sebagai salah satu variabel makroekonomi penting memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat ketimpangan, terutama karena dampaknya dirasakan secara tidak merata oleh kelompok masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, mengingat sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi lebih terlindungi karena memiliki akses terhadap aset produktif yang nilainya justru dapat meningkat saat inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta uji regresi untuk mengukur hubungan kausal antara inflasi dan Gini Ratio. Uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas) juga dilakukan untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara, yang ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan Gini Ratio pada periode inflasi tinggi. Sebaliknya, ketika inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas harga terjaga, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren menurun. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah. Selain melalui kebijakan stabilisasi harga, diperlukan pula langkah kebijakan yang mampu melindungi kelompok masyarakat rentan, seperti program perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara.
Pengaruh Valuasi Ekonomi SDA terhadap Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan: Penelitian Bonaraja Purba; Gebatania Pakpahan; Sarah Desnita Manihuruk; Lidya Vanya F. Sihombing; Agustin Olivia Simamora
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3028

Abstract

This study aims to analyze the influence of natural resource economic valuation on sustainable environmental policies in Indonesia. The economic valuation of natural resources is a scientific approach that assigns monetary value to the benefits and functions of the environment, whether they have a market price or not. Using a qualitative descriptive method, this research explains how economic valuation supports efficient and environmentally equitable policy-making. The findings indicate that the implementation of valuation methods—both demand-based and non-demand-based approaches—helps policymakers identify policy alternatives that balance economic growth with environmental preservation. However, limitations in data availability, human resource capacity, and understanding of valuation concepts remain major challenges. Strengthening environmental data systems, providing expert training, and enforcing valuation-based regulations are essential steps to ensure optimal application. Therefore, economic valuation serves not only as a financial assessment tool but also as a strategic foundation for achieving fair, efficient, and sustainable environmental policies.
Strategi Adaptasi Industri Kecil Terhadap Transformasi Digital: Penelitian Khairani Alawiyah Matondang; Sarah Desnita Manihuruk; Ananda Sakinah; Yendita Pakpahan; Renaldi Enriko Sigalingging
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi industri kecil agar dapat bertahan dan berkembang di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi industri kecil dalam menghadapi perubahan teknologi digital serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang efektif mencakup peningkatan literasi digital, pemanfaatan media sosial dan e-commerce untuk pemasaran, penggunaan sistem pembayaran digital, serta penerapan teknologi sederhana untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, inovasi produk dan penguatan identitas merek digital terbukti meningkatkan daya saing dan loyalitas konsumen. Kendati demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya keterampilan digital, keterbatasan modal, dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Dukungan pemerintah melalui pelatihan, kolaborasi lintas sektor, dan akses pembiayaan digital sangat diperlukan agar industri kecil dapat bertransformasi secara berkelanjutan di era ekonomi digital
Tinjauan Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia : Penelitian Sri Rosni Alfiat Laia; Aqilah Apritia Parawanza; Sarah Desnita Manihuruk; Jenaya Febina; Yolanda Tampubolon
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4008

Abstract

The provision of public goods and services is a primary function of government in a modern economic system due to their nature, which cannot be optimally provided by market mechanisms. Public goods have the characteristics of non-rivalry and non-excludability, which give rise to market failures and require state intervention to ensure equitable provision. This study aims to provide a comprehensive overview of the government's role in the provision of public goods and services in Indonesia, with a focus on the theoretical basis, forms of government intervention, and implementation challenges in strategic sectors such as education, health, security, and infrastructure. The research method uses a library research approach through analysis of academic literature, scientific journals, official government reports, and public economics textbooks. The analysis is conducted descriptively and qualitatively to integrate theoretical concepts with policy practices in Indonesia. The results of the study indicate that the Indonesian government plays a role as a direct provider, regulator, and facilitator of cooperation in the provision of public goods. Although government policies have improved access to and the quality of public services, challenges such as inter-regional disparities, budget constraints, and governance issues continue to limit the effectiveness of public goods provision. This study emphasizes the importance of strengthening fiscal capacity, improving spending quality, transparency, and policy innovation as strategies to optimize the government's allocation function in supporting inclusive and sustainable development.