Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Supriyadi A. Arief
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini Patamani, Nurwahida H.; Nur Mohamad Kasim; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2041

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia dengan dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah sebagai strategi menekan angka pernikahan dini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif KUA terhadap syarat usia calon pengantin telah mampu mencegah sebagian besar pernikahan anak, sementara sosialisasi persuasif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, dan resistensi budaya yang menyebabkan praktik pernikahan dini tetap berlangsung, bahkan terkadang dilakukan secara non-formal tanpa pencatatan. Upaya kolaboratif dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga kesehatan terbukti efektif memperluas jangkauan sosialisasi dan menguatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya integrasi pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan komunitas dalam memperkuat perlindungan anak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
POSKO HUKUM DESA: IKHTIAR PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKATAN DESA MOLOWAHU DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM Kaluku, Julisa Aprilia; Badu, Lisnawaty W; Imran, Suwitno Yutye; Nuvazria Achir; Supriyadi A. Arief; Hippy, Janwar
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Desa dengan adanya otonomi desa memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan mengelola setiap kehidupan yang ada di desa secara mandiri, tanpa terkecuali dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang terjadi didesa. Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah di desa dapat dilakukan melalui pembentukan posko hukum desa. Tujuanya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa baik dalam mencegah adanya masalah hukum maupun menyelesaiakn masalah hukum yang terjadi di desa. Selain itu, melalui program pembentukan POSKOHUMDES ini akan mengurangi penyelsaian masalah hukum pada lembaga penegak hukum. Dalam hal yang lainnya, diharapkan akan terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Hasil yang diharapkan dalam Posko Hukum Desa ini adalah suatu bentuk ikhtiar dalam pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan berhadapan dengan masalah hukum dan dapat diselesaikan dengan win-win solution. Abstract: The existence of village autonomy provides a wide space in regulating and managing every life in the village independently, without exception with efforts to prevent and resolve disputes or legal problems that occur in the village. Efforts to prevent and solve problems in the village can be carried out through the establishment of a village law post. The goal is to increase the legal awareness of the village community both in preventing legal problems and solving legal problems that occur in the village. In addition, through the establishment of POSKOHUMDES program, it will reduce the resolution of legal problems in law enforcement agencies. In other cases, it is hoped that the partnership between the Village and Universities, especially the Faculty of Law, UNG. The expected results in this Village Law Post are a form of effort in empowering and strengthening the community in solving legal problems, so that it is unlikely that the community will be faced with legal problems and can be solved with a win-win solution.
Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Sampah Mastari, Hairul Kiay; Erman I. Rahim; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019. Latar belakang masalah ini adalah kontradiksi antara ancaman sanksi pidana yang tegas (kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,00) dengan fenomena aktual berupa praktik pembuangan sampah ilegal yang masih merusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di wilayah Bolsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana dalam Perda ini belum berjalan efektif. Penemuan kunci adalah tidak adanya penerapan sanksi pidana (nihil penindakan), di mana aparat lebih memilih pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan efek jera. Inefektivitas ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana (TPS), serta belum optimalnya kinerja dan koordinasi antar aparat penegak hukum daerah.
Kendala Implementasi Pidana Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Ilham Faturrahman Mohamad; Suwitno Y. Imran; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4795

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala implementasi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya di kawasan Jalan GORR. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana dalam perda tersebut menghadapi dua kendala utama. Pertama, kendala struktural yang meliputi dilema aparat Satpol PP dalam menjalankan kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta ketiadaan petunjuk teknis penindakan. Kedua, kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mengakar, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan tidak pernah dioperasionalkan sehingga praktik pembuangan sampah liar terus berlangsung. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pembenahan struktural melalui penyusunan standar operasional prosedur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan infrastruktur memadai, serta pembangunan kesadaran kultural melalui sosialisasi berkelanjutan dan keteladanan aparat
Implementasi Perda Ketertiban Umum di Pohuwato: Antara Represi dan Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Prostitusi Cendris Humu; Zamroni Abdussamad; Supriyadi A. Arief
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 1 (2026): Maret: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2341

Abstract

This study analyzes the implementation of Pohuwato Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Public Order and Community Peace in addressing prostitution, focusing on the disparity between repressive and rehabilitative approaches; the background of the research is based on the gap between normative provisions and implementation reality, characterized by an increase in raids without a corresponding decline in prostitution practices. The research aims to examine the normative position of the regional regulation within the legal hierarchy and to evaluate the effectiveness of law enforcement in the field; the method employed is empirical legal research (socio-legal research) through in-depth interviews, observation, and secondary data analysis. The findings reveal that, normatively, the regional regulation potentially conflicts with the hierarchy of laws and regulations due to the imposition of detention sanctions without judicial oversight mechanisms, while implementation-wise, law enforcement only targets sex workers through a repressive approach without adequate social rehabilitation and economic empowerment programs. The implications of this study underscore the necessity of revising the regional regulation to align with the supremacy of law and integrating a rehabilitative approach into a more comprehensive and equitable prostitution prevention policy.
Co-Authors Cendris Humu Erman I. Rahim Ilham Faturrahman Mohamad Janwar Hippy Julisa Aprilia Kaluku Mastari, Hairul Kiay Nur Mohamad Kasim Nuvazria Achir Patamani, Nurwahida H. Suwitno Yutye Imran Zamroni Abdussamad