Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Jurnal Yudisial Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga SYARIAH: Journal of Islamic Law Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Abdurrauf Journal of Community Service
Rizkal, Rizkal Rizkal
Universitas Iskandar Muda
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara Waris Hidayat, Rahmad; Salahuddin; Rizkal; Haikal , Muhammad; Furda, Yani Prihatina Eka; Fitria; Sari, Dian Rahmita; Maulana, M. Rian; Syuhada, Iqbal
ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/zona.v1i1.75

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan kewarisan diatur dalam buku II yaitu mulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193permasalahan waris sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, Pendampingan hukum secara Cuma-Cuma sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Metode pengabdian yang digunakan  adalah metode PAR (Participatory Action Research), dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Pendampingan Hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan secara non-litigasi warga Desa Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh agar dapat diselesaikan dengan baik serta berkepastian hukum tanpa menimbulkan konflik. Hasil dari pengabdian/pendampingan ini yaitu mempermudah penyelesaian permasalahan hukum waris yang dapat diselesaikan secara non-litigasi karena dengan adanya kolaborasi tersebut memudahkan bagi para pihak yang akan membagi warisannya tersebut bertanya dan memohon bantuan secara Cuma-Cuma/gratis serta dapat memperoleh pengetahuan hukum pembagian warisan tersebut hingga memperoleh kekuatan hukum.
PEMENUHAN GANTI KERUGIAN ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM KASUS JINAYAT ACEH Rizkal, Rizkal; Mansari, Mansari
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v5i2.5587

Abstract

Secara yuridis, korban pemerkosaan berhak meminta restitusi (ganti kerugian) kepada kepada pelaku, namun fakta empiris menunjukkan masih adanya pihak korban maupun keluarganya yang belum menuntut restitusi. Beberapa contoh putusan yang tidak diberikan ganti kerugian yaitu Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. di mana perempuan tidak diberikan restitusi kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi dalam penanganan kasus jarimah pemerkosaan bagi anak, apa faktor-faktor yang menghambat perealisasian ganti kerugian bagi korban dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam kasus pemerkosaan di Aceh?. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan hakim yang pernah mengadili perkara pemerkosaan. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat kurang memprioritaskan kepentingan korban, karena korban harus meminta terlebih dahulu baru bisa dikabulkan oleh hakim dan berkoordinasi lebih lanjut dengan JPU. Faktor penghambat perealisasian restitusi yaitu kesadaran hukum rendah, penegak hukum kurang teliti memahami konsep restitusi, korbannya anak-anak, stigma merendahkan martabat perempua dan kelemahan finansial pelaku. Perlindungan hukum bagi anak korban yaitu adanya restitusi, anak didampingi oleh P2TP2A, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa penjara agar pelaku tidak bertemu lagi dengan anak korban.
The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic Rizkal, Rizkal; Rafiqah, Rafiqah
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v7i2.10770

Abstract

This study seeks to describe the fulfillment of the rights of women and children in the Syar'iyah Court during the Covid-19 period and the efforts made by judges in seeking to protect the rights of women and children. The type of research used is empirical legal research with the aim of obtaining concrete information regarding the fulfillment of the rights of women and children during the COVID-19 period at the Syar'iyah Court. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data obtained from literature studies and studies at the Syar'iyah Court. The results showed that the protection of the rights of women and children during the COVID-19 period was very low. The rights that should be obtained such as 'iddah and mut'ah living and the cost of living for children are neglected. Economic limitations due to covid-19, the loss of husband's job is the main reason so that the rights of women and children are not obtained as they should. Efforts made by judges in optimizing the rights of women and children are by delaying the implementation of the divorce pledge, making peace agreements related to the husband's responsibilities towards women and their children, giving directions to claim their rights in the reconciliation lawsuit and using ex officio rights if women do not ask for their rights in the reconciliation lawsuit.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN DAN KONSEKUENSI TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT DALAM PUTUSAN NOMOR 124/PDT.G/2023/MS.BNA Nurjannah, Via; Rizkal
Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52802/wst.v10i1.1686

Abstract

This research employs a normative juridical method. Primary legal materials used include the Marriage Law and Decision Number 124/Pdt.G/2023/MS.Bna. Data analysis is conducted systematically based on library research, involving primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study show that the judges' consideration in rejecting the isbat nikah petition in Decision Number 124/Pdt.G/2023/MS. Bna was based on the fact that the first petitioner was still legally married to another woman, with the marriage duly registered at the Office of Religious Affairs (KUA). Juridically, the rejection is valid and in accordance with the prevailing legal provisions, particularly referring to Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018, which states that isbat nikah petitions for polygamous marriages based on unregistered (sirri) marriages must be declared inadmissible.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH MADHIYAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU Nomor. 581/Pdt.G/2021/PA.Talu Hakim, Lukmanul; Rizkal
Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52802/wst.v10i1.1716

Abstract

The primary obligation of a husband toward his wife and children is to provide financial support (nafaqah). This obligation ceases for the wife in the event of a divorce; however, it remains valid for the children. After a divorce, the husband, as the father, is still responsible for supporting his children until they reach adulthood. This principle contrasts with the decision made by the Panel of Judges at the Talu Religious Court in Decision Number 581/Pdt.G/2021/PA.Talu, in which the judges rejected the claim for madhiyah (past) child support after the divorce. This study aims to answer two main questions: What were the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 581/Pdt.G/2021/PA. Talu, the ex-wife’s lawsuit against her former husband for five years of unpaid child support was rejected. This rejection is considered to lack legal justice for both the wife and the child.
SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Harianti, Hanik; Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupaan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca percerain.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar’iyahtelah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunaka dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut’ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.kedua perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.
Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong terkait Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal; Hadana, Erha Saufan; Nurjannah, Via; Irwansyah, Irwansyah; Hakim, Lukman; Haikal, Muhammad; Ruslaini, Ruslaini; Isa, Muhammad; Hidayat, Rahmad; Bahri, Samsul; Ikhsan, Ikhsan; Fitriliana, Fitriliana
Abdurrauf Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Journal of Community Service
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ajcos.v2i2.459

Abstract

This community service program was carried out to strengthen the capacity of Lam Lumpu Village officials in resolving disputes through customary justice, which has long been the main mechanism for maintaining social harmony. The identified issues include limited understanding of the legal foundations regulated in the qanun and national legislation, case resolution procedures, mediation techniques, and weaknesses in systematically preparing case documents. Through participatory training, field observations, and intensive mentoring, the program focused on improving the technical skills and professional conduct of village officials in handling various types of customary disputes.  The results of the program show a significant improvement in the understanding of customary law as regulated in the Qanun, as well as in the ability to apply mediation techniques supported by effective communication, thereby providing better solutions for the community. [Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas aparatur Gampong Lam Lumpu dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang selama ini menjadi mekanisme utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Permasalahan yang diidentifikasi yaitu pemahaman terhadap dasar hukum yang diatur dalam qanun dan peraturan perundang-undangan, prosedur penyelesaian perkara, teknik mediasi, serta lemahnya kemampuan dalam menyusun dokumen perkara secara sistematis. Melalui pendekatan pelatihan partisipatif, observasi lapangan, pendampingan intensif, kegiatan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan sikap profesional aparatur dalam menangani berbagai bentuk sengketa adat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pemahaman hukum adat yang diatur dalam Qanun, kemampuan menerapkan teknik mediasi berbasis komunikasi efektif sehingga memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat.]
Negotiating Customary Justice and Social Reconciliation: The Role of Peumat Jaroe in Acehnese Dispute Resolution Erha Saufan Hadana; Islahul Umam; Iswadi Iswadi; Amzar Ardianyah; Rizkal Rizkal
Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2026): Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ahlika.v3i1.605

Abstract

Dispute resolution in Acehnese society exhibits distinctive characteristics through the role of customary institutions at the gampong level. Communities often prefer customary mechanisms to formal judicial processes because they are considered more compatible with local values, cultural norms, and communal interests. The contrast between the legalistic orientation of the formal justice system and the relationship-restoring nature of customary law raises important questions regarding the normative foundations, principles, and cultural meanings of customary dispute resolution. This study therefore examines: (i) the normative bases and authority of customary institutions in Aceh’s dispute resolution system; (ii) the customary principles applied in resolving disputes at the gampong level; and (iii) the juridical and cultural significance of the peumat jaroe ritual as a symbol of reconciliation. This research employs a normative legal approach within the framework of legal anthropology, focusing on the interaction between legal norms, cultural values, and social practices. The findings reveal that customary institutions in Aceh derive dual legitimacy from both legal recognition and public trust. Their dispute resolution mechanisms are guided by the principles of deliberation (musyawarah), consensus (mufakat), kinship, and restorative justice, all of which contribute to sustainable peace. The peumat jaroe ritual serves as a symbolic affirmation of reconciliation and the restoration of social harmony. Accordingly, Acehnese customary dispute resolution demonstrates a harmonious integration of law, culture, and social order in maintaining community cohesion and peace. [Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh menunjukkan karakteristik yang khas melalui peran lembaga adat di tingkat gampong. Dalam praktiknya masyarakat cenderung lebih memilih mekanisme adat dibandingkan peradilan formal karena dinilai lebih sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan kebutuhan komunitas. Perbedaan orientasi antara sistem hukum formal yang bersifat legalistik dan hukum adat yang menekankan pemulihan hubungan sosial menimbulkan pertanyaan mengenai dasar normatif, prinsip, serta makna kultural dalam praktik penyelesaian sengketa tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana landasan normatif dan kewenangan lembaga adat dalam sistem penyelesaian sengketa di Aceh, bagaimana prinsip-prinsip adat yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa di tingkat gampong, serta bagaimana makna ritual peumat jaroe sebagai simbol rekonsiliasi dalam keadilan adat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan perspektif antropologi hukum, yang mengkaji hubungan antara norma hukum, nilai budaya, dan praktik sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat di Aceh memiliki legitimasi ganda, yaitu secara yuridis melalui pengakuan konstitusional dan regulasi khusus, serta secara sosial melalui kepercayaan masyarakat. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa adat seperti musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan keadilan restoratif menjadi dasar dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, ritual peumat jaroe memiliki makna simbolik yang penting sebagai penanda berakhirnya konflik dan pemulihan hubungan sosial di hadapan masyarakat. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa adat di Aceh mencerminkan integrasi antara hukum, budaya, dan nilai sosial yang berorientasi pada terciptanya harmoni dalam kehidupan masyarakat.]
Co-Authors Amzar Ardianyah Faizah Faizah Fatahillah, Zahrul fatimah azzahra Fitria Fitriliana Fitriliana Furda, Yani Prihatina Eka Hadana, Erha Saufan Haikal , Muhammad Hanik Harianti Hanik Harianti Harianti, Hanik Hasmalina, Hasmalina Ikhsan, S.Sy., MH Irwansyah Irwansyah Irwansyah Islahul Umam Iswadi Iswadi Lukman Hakim Lukmanul Hakim Mahmuddin Mahmuddin Mahmuddin Mahmuddin Mansari, Mansari Maulana, M. Rian Muhammad Haikal Muhammad Isa nurjannah, via Putri, Risca Riana Rafiqah, Rafiqah Salahuddin Samsul Bahri Sari, Dian Rahmita Siswahyudianto Syuhada, Iqbal