<![CDATA[Permasalahan pengembangan layanan e-government yang muncul sangalah bermaca-macam diantaranya ialah tentang kesiapan infastruktur pendukung, kontrol dan perawatan berjalannya e-government juga perlu direncanakan dan dibuatkan payung hukum yang jelas. Jika demikian perlu kirananya mengetahui pelaksanaan pengembangan layanan publik e-government yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo baik pengembangan sistem dan implementasinya. Penelitian ini memfokuskan pada tahapan pengembangan e-government yang memuat empat tahapan antara lain: presence, search, download, transaction, dan transformation. Ditemukan dalam pengembangan pelayanan melalui e-goverment melalui; penyediaan sarana akses publik (infrastruktur), perumusan kebijakan, menentukan visi dan misi, penyusunan skala prioritas atau masterplan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, adanya kontrak pelayanan publik melalui e-government, dan sosialisasi kepada birokrasi pelaksana dan masyarakat. Kurangnya sosialisi dan update informasi layanan menajdi kendala dalam implementasi layanan.]]>
