Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI PESHUM
Hartanto, Annisa Ramadhani
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Penghapusan Sistem Outsourcing di Indonesia Sherill, Fredrika; Arkananta, Rakha Purwa; Rahmadani, Nita Oktaviana; Hartanto, Annisa Ramadhani; Putra, Albert Hadi; Gaol, Yusuf David Christover Lumban; Nurcahyani, Rosalia Eka Kurnia; Shabilla, Reysha Aurelia; Angnesia, Khetrina Maria; Salsabil, Aida Hanan Putri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31491

Abstract

Kajian mengenai penghapusan sistem outsourcing kembali muncul dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Dalam dua dekade terakhir, sistem ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fleksibilitas operasional perusahaan, tetapi sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pekerjaan, ketimpangan dalam perlindungan hukum, dan penurunan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara normatif implikasi hukum, ekonomi, dan sosial baik jika sistem outsourcing dihapuskan maupun dipertahankan. Melalui penerapan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan analisis wacana hukum, studi ini mengeksplorasi regulasi ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023, serta putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem outsourcing dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, implementasinya masih belum memastikan perlindungan pekerja secara optimal. Penghapusan sistem ini berpotensi memperkuat jaminan sosial dan kepastian hukum bagi pekerja, namun juga dapat menimbulkan risiko ekonomi, termasuk peningkatan biaya operasional dan penurunan daya tarik investasi. Oleh karena itu, reformasi sistem outsourcing harus dilakukan secara terukur, dengan membatasi pekerjaan non-inti, menerapkan standar kerja yang adil, dan memperkuat pengawasan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak pekerja dan keberlanjutan investasi nasional, serta mendorong terbentuknya sistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Perlindungan Privasi dalam Membangun Kepercayaan Pengguna terhadap Platform E-Commerce Hartanto, Annisa Ramadhani; Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong; Wiraguna, Sidi Ahyar
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.9221

Abstract

Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam hal perlindungan data pribadi. Kepercayaan pengguna menjadi faktor kunci dalam keberhasilan platform digital, dan salah satu elemen utamanya adalah jaminan terhadap keamanan serta privasi data pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan privasi dapat membentuk dan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce, serta menilai sejauh mana implementasi regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), telah diterapkan oleh pelaku industri digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan privasi perusahaan, serta studi kasus terkait kebocoran data di beberapa platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari platform dalam membangun sistem privasi yang lebih baik, pelaksanaannya masih belum merata dan banyak bergantung pada kesadaran serta kapabilitas masing-masing entitas. Selain itu, masih rendahnya literasi digital dan belum optimalnya penegakan hukum menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem perlindungan data yang komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, edukasi publik, serta penguatan peran otoritas pengawas perlindungan data dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh pengguna.
Co-Authors Angnesia, Khetrina Maria Arkananta, Rakha Purwa Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong Gaol, Yusuf David Christover Lumban Nurcahyani, Rosalia Eka Kurnia Putra, Albert Hadi Rahmadani, Nita Oktaviana Salsabil, Aida Hanan Putri Shabilla, Reysha Aurelia Sherill, Fredrika Wiraguna, Sidi Ahyar