Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL Aksar, Aksar; Fatwa, Indra; Farras, Aqil; Aziz, Abdul
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9230

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed how individuals and institutions distribute and access intellectual works. Social media platforms have become primary spaces for the dissemination of creative content, but they also present new challenges in the protection of Intellectual Property Rights (IPR). The increasing incidents of violations such as plagiarism, digital piracy, and unauthorized distribution highlight gaps in the current legal protection systems. This study aims to examine the urgency of establishing and enforcing adaptive IPR regulations that align with the dynamics of social media in the digital era. Using a normative juridical approach and literature analysis, the research finds that existing regulations are insufficient to address the complexity of IPR infringements in digital environments. Therefore, legal policy reform, cross-sector collaboration, and improved public digital literacy are essential to building a fair and equitable social media ecosystem for content creators.
Strategi Regulasi Penyelenggaraan Penyiaran Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Riau Haris, Aidil; Hanafi, Khusnul; Amalia, Asrinda; Fatwa, Indra; Novchi, Raja widya
Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 1 No. 1 (2021): DESEMBER
Publisher : Bale Literasi: Lembaga Riset, Pelatihan & Edukasi, Sosial, dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (976.301 KB) | DOI: 10.58218/kasta.v1i1.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau. Hal ini didasari oleh belum adanya regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan local di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan subjektif dengan metodologi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diketahui bahwa strategi penyusunan regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau dapat ditela’ah melalui pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa secara filosofis, sangatlah rasional jika penyelenggaraan penyiaran dan penataan konten siaran di Provinsi Riau harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis kultural masyarakat Melayu Riau yang tercantum dalam Tunjuk Ajar Melayu. Hal ini bertujuan agar tatanan masyarakat kehidupan semakin lebih baik ketika diterpa oleh konten penyiaran yang sehat. Pada pendekatan sosiologis dapat diketahui bahwa Riau berada di garda terdepan dalam menjaga tradisi dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Adat istiadat yang berkembang dan hidup di provinsi ini adalah adat istiadat Melayu, yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakatnya bersendikan Syariah Islam. Sedangkan melalui pendekatan yuridis, Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Pembentukan Produk Hukum Daerah: Gagasan Perbaikan dan Penyempurnaan Aksar, Aksar; Fatwa, Indra; Berlian, Cheny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16538

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang problematika yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memberikan gagasan perbaikan dan penyempurnaan bagi pembentukan produk hukum daerah kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini diketahui bahwa problematika utama yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah terletak pada masih begitu banyaknya pendelegasian dan atribusi kewenangan pembentukan produk hukum daerah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini memunculkan sikap pragmatis bagi Pemerintah Daerah selaku pembentuk hukum di daerah, karena lebih disibukkan dengan pemenuhan tugas pembentukan hukum dengan jenis tersebut. Sejatinya pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip otonomi yang luas serta dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Khusus mengenai aspirasi masyarakat, kedepan Pemerintah Daerah harus lebih serius untuk melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Sehingga nantinya dapat lahir produk hukum daerah yang partisipatif terhadap aspirasi masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakter daerah yang dimilikinya.