Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kebupaten Pesisir Barat Shafira, Maya; Achmad, Deni; Riski, Sri; Cemerlang, Aisyah Muda; Tamza, Fristia Berdian; Putri, Rendie Meita Sarie
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 4, No 3 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v4i3.451

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan seperti bom, bius, serta pukat harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Namun sistem tersbut tidak begitu efektif sehingga pemerintah  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat agar mempunyai kesadaran hukum khususnya akan upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana illegal fishing, serta menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Kiluan Negeri berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
The forgotten pillar: Strengthening the correctional subsystem in the integrated reform of the criminal justice system Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Darmawati, Darmawati; Putri, Rendie Meita Sarie
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.1071

Abstract

The Indonesian criminal justice system faces significant challenges related to the role and function of correctional institutions, which are still viewed as mere technical enforcers of punishment rather than integral parts of the rehabilitation and social reintegration process. This inequality results in high recidivism rates and failure to achieve true restorative justice, while also causing problems in enforcing prisoners human rights. This study aims to examine the structural disharmony between criminal justice subsystems and formulate an integrative model that positions correctional institutions as strategic actors in criminal policy and the implementation of restorative justice. The method used is normative legal research with a qualitative approach through an analysis of legislation, legal doctrine, and comparative studies of international correctional systems. Research findings show that marginalization in the criminal justice system exacerbates recidivism rates and weakens rehabilitative functions. The proposed integrative model places the correctional system as a partner from the early stages of the criminal process, including sentencing recommendations, risk assessments, and post-sentencing reintegration plans. This study reinforces the importance of functional equality between subsystems and the integration of restorative justice principles as the foundation for a more humane and effective criminal justice system reform in accordance with international human rights standards.
Victimology analysis of child victims of sexual abuse Putri, Rendie Meita Sarie; Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Badilla, Nurul Widhanita Y; Kolewora, Riez Kifli
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.1149

Abstract

Victimology is the study of victims, their victimization causes, and the consequences of victimization. Victims can play a functional role in the occurrence of a crime. Although victims have a role in triggering a crime, they must still receive legal protection for their rights. This study examines victimology and forms of legal protection for child victims of sexual abuse using normative and empirical juridical approaches. The results of this study indicate that the occurrence of a crime cannot be seen solely from the perpetrator's perspective; victims also play a role in the occurrence of a crime. The victim's behavior is a driving factor in the occurrence of sexual abuse. In this case, the sexual abuse of victim NK can be categorized as biologically weak, participating, and provocative. The victim has received legal protection in accordance with Article 64, Paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, namely receiving rehabilitation, safety guarantees, and accessibility to obtain information on case developments.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUATAN HOSPITAL BY LAWS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Putri, Rendie Meita Sarie; Shafira, Maya; Rifai, Eddy
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i1.400

Abstract

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws, Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta dapat menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws). Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayanan klinis. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, serta terbentuknya Peraturan Internal RumahSakit (Hospital Laws).