Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Economy Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Pembentukan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: DSN-MUI sebagai Pilar Regulasi Ekonomi Syariah Aida Fatimah; Desi Ratnasari; Frya Zeynia; Nur Alia; Kusuma Hapsari; Mahipal; Abid
Jurnal Sains Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Vol 6 No 3 (2025): Volume 6, Nomor 3, 2025 (November)
Publisher : PUSAT SAINS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam pengembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan regulasi oleh otoritas negara, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis fatwa DSN-MUI dalam proses pembentukan regulasi ekonomi syariah nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memanfaatkan studi pustaka, fatwa, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Keberadaan fatwa DSN-MUI mampu mengisi kekosongan norma dalam sistem perundang-undangan, sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat muslim akan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah. Selain itu, kerja sama antara DSN-MUI dan regulator negara memperkuat legitimasi hukum dan mendorong percepatan pengembangan industri keuangan Islam di Indonesia. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI dapat dikategorikan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang efektif dalam mendukung pembentukan regulasi ekonomi Islam di Indonesia.
Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi oleh Pemerintah dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha di Sektor Hilir Migas. Kusuma Hapsari; Aida Fatimah; Farahdinny Siswajanthy; Nandang Kusnadi; Ileven Junita Prastika
IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2025): 2025
Publisher : PT. Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/iqrar.v1i2.3580

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam membatasi impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 menimbulkan dinamika baru dalam struktur pasar energi nasional. Dalam konteks hukum ekonomi, kebijakan ini berdampak pada prinsip persaingan usaha dan dominasi pelaku usaha tertentu, khususnya Pertamina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap keseimbangan pasar, keadilan ekonomi, dan efektivitas hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan impor BBM dapat menghambat terciptanya pasar yang kompetitif dan berpotensi melanggar asas persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat