Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar Ni Putu Silva Purnama Dewi; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2180

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dimana mewajibkan setiap perbuatan masyarakat harus sesuai hukum. Perkembangan teknologi informasi selain memberi dampak positif juga menimbulkan dampak negatif berupa cybercrime, salah satunya perjudian online. Judi online, khususnya judi slot, merupakan aktivitas yang melanggar hukum, norma agama, dan moral, serta menimbulkan ancaman sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Data PPATK pada kuartal I tahun 2025 mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp 47 triliun yang berpotensi dimanfaatkan untuk kejahatan lainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar, dengan fokus pada implementasi hukum positif dan tantangan praktis yang dihadapi jaksa dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirs dimana mengkaji bagaimana hukum dipraktekan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana judi onlie masih marak terjadi karena banyak factor dan Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, yaitu UU ITE dan KUHP, Kejakasaan Negeri Denpasar dalam menegakan hukum judi online masih terhambat oleh kompleksitas kejahatan siber
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia Robby Alfahrizi; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Made Wirya Darma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2938

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum pidana Indonesia terkait tindak kekerasan seksual berbasis digital serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Kekerasan seksual berbasis digital mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual melalui teknologi, pelecehan secara elektronik, dan manipulasi data pribadi yang memberikan dampak serius terhadap korban baik psikologis maupun sosial. Kajian normatif dilakukan terhadap undang-undang yang relevan yaitu UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital, dengan UU TPKS sebagai instrumen utama yang berorientasi pada perlindungan korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana ancaman pidana disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan status korban, terutama jika korban anak atau rentan. Studi ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan secara proporsional terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital.
Penegakan Hukum Pidana atas Pemanfaatan Anak sebagai Sarana Endorsement Komersial di Media Sosial I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan; I Putu Edi Rusmana; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2951

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik eksploitasi anak melalui endorsement komersial di media sosial, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan tingginya aktivitas influencer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan komoditas digital demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan hak keselamatan, privasi, waktu tumbuh kembang, dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi pidana, implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena sulitnya pembuktian, ketiadaan regulasi teknis mengenai endorsement digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan, serta peran aktif platform media sosial untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hakf undamental anak.