Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Keadilan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Juwita Arsawati, Ni Nyoman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
URGENSI PERAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Novelin, Tania
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1041

Abstract

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pengaruh ketidakhadiran orang tua bagi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi anak. Kata kunci: Peran Orang Tua, Tindak Pidana, Anak
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar Ni Putu Silva Purnama Dewi; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2180

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dimana mewajibkan setiap perbuatan masyarakat harus sesuai hukum. Perkembangan teknologi informasi selain memberi dampak positif juga menimbulkan dampak negatif berupa cybercrime, salah satunya perjudian online. Judi online, khususnya judi slot, merupakan aktivitas yang melanggar hukum, norma agama, dan moral, serta menimbulkan ancaman sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Data PPATK pada kuartal I tahun 2025 mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp 47 triliun yang berpotensi dimanfaatkan untuk kejahatan lainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar, dengan fokus pada implementasi hukum positif dan tantangan praktis yang dihadapi jaksa dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirs dimana mengkaji bagaimana hukum dipraktekan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana judi onlie masih marak terjadi karena banyak factor dan Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, yaitu UU ITE dan KUHP, Kejakasaan Negeri Denpasar dalam menegakan hukum judi online masih terhambat oleh kompleksitas kejahatan siber
URGENSI PERAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Novelin, Tania
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1041

Abstract

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pengaruh ketidakhadiran orang tua bagi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi anak. Kata kunci: Peran Orang Tua, Tindak Pidana, Anak
AUCTION AND DIRECT SALE OF CONFISCATED OBJECTS OR STATE LOOT BY THE DENPASAR DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Dewi, Dewa Ayu Susanti
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i4.1974

Abstract

A person who commits a crime generally uses an object or goods to make it easier for him to do something he wants, this item is what is commonly referred to as evidence. The Attorney General's Office is an independent institution that has the authority to prosecute and execute Judge decisions. If the judge decides to confiscate the evidence for the state, the Attorney General's Office has several methods or ways of managing the confiscated goods. From this report, the problems can be drawn, namely how the status flow of evidence or confiscated goods to be auctioned and sold directly confiscated by the Denpasar District Prosecutor's Office, what are the legal arrangements regarding auctions and direct sales of confiscated goods confiscated by the Denpasar District Prosecutor's Office, what is the process of auctioning and selling the confiscated goods immediately seized by the Denpasar District Attorney. The author suggests that the Attorney General's Office create a new internal administrative body that takes care of auction administrative activities starting from assessing the physical appearance and price of the loot to selling the loot at auction. The Prosecutor's Office has specific standards in managing confiscation as well as certain processes for evidence that have several legal sources.
THE ROLE OF THE DENPASAR STATE PROSECUTOR'S OFFICE IN OVERCOMING CORRUPTION CASES IN DENPASAR-BALI Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah; Juwita Arsawati, Ni Nyoman
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i4.1989

Abstract

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime), so far Criminal Corruption has caused damage in various aspects of the life of the community, nation, and state, therefore the eradication of corruption must be carried out continuously which must be carried out so that with this principle justice can be felt by the community. Law enforcement in Indonesia, which has been carried out to narrow the space for conventional corruptors, has proven to have experienced various obstacles that make people distrust the future of law enforcement in Indonesia, especially in terms of eradicating corruption. The Indonesian government seeks to eradicate corruption crimes by enforcing criminal laws related to corruption through the institution of the Judiciary tasked with supervising and enforcing the rule of law. Judicial power given to the Denpasar State Prosecutor's Office by the State of Indonesia to punish corruptors through investigations, audits, arrests, trials, and others.
THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S INVESTIGATOR IN REVEALING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Hidayah Zharta Pasha, Muhammad Sultan; Juwita Arsawati, Ni Nyoman
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i4.2013

Abstract

This report is entitled The Role of Attorney Investigators in Exposing Corruption Crimes (Case Study at the Denpasar District Attorney's Office). The background for writing this report is due to the rampant cases of criminal acts of corruption that have occurred. The investigation process to uncover corruption crimes committed by Denpasar District Attorney investigators must be carried out in an appropriate manner based on the Criminal Procedure Code and Attorney General Regulation Number: PER-039/A/JA/10/2010 as amended and supplemented with the Attorney General's regulation Number: PER-017/A/JA/07/2014 Concerning Administrative and Technical Management of Cases of Special Crimes. Then the problem is formulated, namely how to implement the role of the Denpasar District Attorney investigator in uncovering criminal acts of corruption and whether the obstacles experienced by Denpasar District Attorney investigators and the method used in this study is an empirical legal method. Legal materials obtained from primary data and secondary data. The material will be analyzed by qualitative analysis and conclusions will be drawn by inductive way.
Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak Yang Berperan Sebagai Manus Ministra Dalam Kejahatan Narkotika Anggraeni Putri, Ni Made Dhea; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3136

Abstract

Anak-anak yang bekerja sebagai manus ministra (orang yang diperalat atau kurir) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia sering menjadi korban eksploitasi jaringan kriminal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penjatuhan pidana alternatif yang konsisten dan mengkaji perlindungan hukum yang paling efektif bagi mereka, khususnya di bawah kerangka KUHP Nasional yang baru dibuat. Permasalahan utama yang diangkat terletak pada penemuan dasar hukum yang konsisten untuk sanksi alternatif dan mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang mencegah pemenjaraan.  Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang), konseptual, dan komparatif, dan analisis deskriptif kualitatif.  Menurut pembahasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertindak sebagai lex specialis untuk menghilangkan sanksi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan variasi dan prinsip keadilan restoratif, pidana penjara dianggap sebagai solusi terakhir dan dibatasi hingga setengah dari ancaman pidana dewasa.  Rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan, dan pelatihan kerja adalah sanksi alternatif yang paling relevan.  KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma ini dengan mendukung tujuan pemidanaan korektif dan rehabilitatif, menganggap anak manus ministra lebih sebagai korban yang membutuhkan perlindungan daripada pelaku murni yang harus dihukum berat.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Dewi, Dewa Ayu Susanti Hidayah Zharta Pasha, Muhammad Sultan I Made Wirya Darma Kadek Julia Mahadewi Ni Putu Silva Purnama Dewi Novelin, Tania