Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Keadilan Journal Evidence Of Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Juwita Arsawati, Ni Nyoman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
URGENSI PERAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Novelin, Tania
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1041

Abstract

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pengaruh ketidakhadiran orang tua bagi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi anak. Kata kunci: Peran Orang Tua, Tindak Pidana, Anak
PERAN MAHASISWA MELALUI EDUKASI TERHADAP PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Denpasar) : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR Carmila Apriliana Mai Sila , Patricia; Juwita Arsawati, Ni Nyoman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bumi Raflesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak semua tindak pidana dalam penyelesaiannya di tempuh melalui proses di persidangan, namun, bisa melalui kesepakatan Bersama antar kedua belah pihak yang saling menguntungkan yakni penyelesaian di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian dengan cara restorative justice. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarkata tentang pelaksanaan restorative justice pad tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengedukasi kepada masyarakat bahwa adanya restorative justice dapat mewujudkan atau mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Dalam jurnal pengabdian masyarakat ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji sehubungan dengan studi kasus tentang pelaksanaan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menurut observasi melalui magang dan wawancara langsung bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar. Pelaksanaan restorative justice begitu penting jika dihubungkan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, karena jika dilihat dari sejarah seiring berjalannya waktu banyak pelaku yang melakukan kejahatan dan lembaga pemasyarakatan (LP) mulai overcapacity sehingga munculah gagasan agar LP tidak lagi overcapacity, dibuatlah pemidanaan yang sifatnya lebih merestorasi dan munculah yang namanya keadilan restoratif atau restorative justice. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar berkomitmen dalam mengedepankan penegakan hukum yang humanis, melalui pendekatan Restorative yang tidak hanya menyelesaikan kasus tetapi juga menyentuh hati masyarakat serta tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut hasil studi kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.Kata Kunci: restorative justice, tindak pidana pencurian, kejaksaan negeri denpasar
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar Ni Putu Silva Purnama Dewi; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2180

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dimana mewajibkan setiap perbuatan masyarakat harus sesuai hukum. Perkembangan teknologi informasi selain memberi dampak positif juga menimbulkan dampak negatif berupa cybercrime, salah satunya perjudian online. Judi online, khususnya judi slot, merupakan aktivitas yang melanggar hukum, norma agama, dan moral, serta menimbulkan ancaman sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Data PPATK pada kuartal I tahun 2025 mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp 47 triliun yang berpotensi dimanfaatkan untuk kejahatan lainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar, dengan fokus pada implementasi hukum positif dan tantangan praktis yang dihadapi jaksa dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirs dimana mengkaji bagaimana hukum dipraktekan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana judi onlie masih marak terjadi karena banyak factor dan Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, yaitu UU ITE dan KUHP, Kejakasaan Negeri Denpasar dalam menegakan hukum judi online masih terhambat oleh kompleksitas kejahatan siber
URGENSI PERAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Novelin, Tania
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1041

Abstract

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pengaruh ketidakhadiran orang tua bagi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi anak. Kata kunci: Peran Orang Tua, Tindak Pidana, Anak
AUCTION AND DIRECT SALE OF CONFISCATED OBJECTS OR STATE LOOT BY THE DENPASAR DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Dewi, Dewa Ayu Susanti
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i4.1974

Abstract

A person who commits a crime generally uses an object or goods to make it easier for him to do something he wants, this item is what is commonly referred to as evidence. The Attorney General's Office is an independent institution that has the authority to prosecute and execute Judge decisions. If the judge decides to confiscate the evidence for the state, the Attorney General's Office has several methods or ways of managing the confiscated goods. From this report, the problems can be drawn, namely how the status flow of evidence or confiscated goods to be auctioned and sold directly confiscated by the Denpasar District Prosecutor's Office, what are the legal arrangements regarding auctions and direct sales of confiscated goods confiscated by the Denpasar District Prosecutor's Office, what is the process of auctioning and selling the confiscated goods immediately seized by the Denpasar District Attorney. The author suggests that the Attorney General's Office create a new internal administrative body that takes care of auction administrative activities starting from assessing the physical appearance and price of the loot to selling the loot at auction. The Prosecutor's Office has specific standards in managing confiscation as well as certain processes for evidence that have several legal sources.
THE ROLE OF THE DENPASAR STATE PROSECUTOR'S OFFICE IN OVERCOMING CORRUPTION CASES IN DENPASAR-BALI Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah; Juwita Arsawati, Ni Nyoman
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i4.1989

Abstract

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime), so far Criminal Corruption has caused damage in various aspects of the life of the community, nation, and state, therefore the eradication of corruption must be carried out continuously which must be carried out so that with this principle justice can be felt by the community. Law enforcement in Indonesia, which has been carried out to narrow the space for conventional corruptors, has proven to have experienced various obstacles that make people distrust the future of law enforcement in Indonesia, especially in terms of eradicating corruption. The Indonesian government seeks to eradicate corruption crimes by enforcing criminal laws related to corruption through the institution of the Judiciary tasked with supervising and enforcing the rule of law. Judicial power given to the Denpasar State Prosecutor's Office by the State of Indonesia to punish corruptors through investigations, audits, arrests, trials, and others.
THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S INVESTIGATOR IN REVEALING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Hidayah Zharta Pasha, Muhammad Sultan; Juwita Arsawati, Ni Nyoman
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): DESEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i4.2013

Abstract

This report is entitled The Role of Attorney Investigators in Exposing Corruption Crimes (Case Study at the Denpasar District Attorney's Office). The background for writing this report is due to the rampant cases of criminal acts of corruption that have occurred. The investigation process to uncover corruption crimes committed by Denpasar District Attorney investigators must be carried out in an appropriate manner based on the Criminal Procedure Code and Attorney General Regulation Number: PER-039/A/JA/10/2010 as amended and supplemented with the Attorney General's regulation Number: PER-017/A/JA/07/2014 Concerning Administrative and Technical Management of Cases of Special Crimes. Then the problem is formulated, namely how to implement the role of the Denpasar District Attorney investigator in uncovering criminal acts of corruption and whether the obstacles experienced by Denpasar District Attorney investigators and the method used in this study is an empirical legal method. Legal materials obtained from primary data and secondary data. The material will be analyzed by qualitative analysis and conclusions will be drawn by inductive way.
PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Ari Rama, Bagus Gede; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Edi Rusmana, I Putu; Wibawa Putra, Komang Satria; Julia Mahadewi, Kadek; Sinthia Sukmayanti, Made
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Abstract

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak Yang Berperan Sebagai Manus Ministra Dalam Kejahatan Narkotika Anggraeni Putri, Ni Made Dhea; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3136

Abstract

Anak-anak yang bekerja sebagai manus ministra (orang yang diperalat atau kurir) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia sering menjadi korban eksploitasi jaringan kriminal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penjatuhan pidana alternatif yang konsisten dan mengkaji perlindungan hukum yang paling efektif bagi mereka, khususnya di bawah kerangka KUHP Nasional yang baru dibuat. Permasalahan utama yang diangkat terletak pada penemuan dasar hukum yang konsisten untuk sanksi alternatif dan mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang mencegah pemenjaraan.  Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang), konseptual, dan komparatif, dan analisis deskriptif kualitatif.  Menurut pembahasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertindak sebagai lex specialis untuk menghilangkan sanksi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan variasi dan prinsip keadilan restoratif, pidana penjara dianggap sebagai solusi terakhir dan dibatasi hingga setengah dari ancaman pidana dewasa.  Rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan, dan pelatihan kerja adalah sanksi alternatif yang paling relevan.  KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma ini dengan mendukung tujuan pemidanaan korektif dan rehabilitatif, menganggap anak manus ministra lebih sebagai korban yang membutuhkan perlindungan daripada pelaku murni yang harus dihukum berat.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Putra Basyari, Gettar Anugerah; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk tanggung jawab dan ruang lingkup kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur fungsi PPATK, mengevaluasi efektivitas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta menilai sejauh mana PPATK mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan analisis komparatif terhadap regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewenangan strategis dalam menerima, mengolah, menganalisis, serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan akses terhadap data tertentu, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta tantangan peningkatan kualitas pelaporan dari pihak pelapor. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan optimalisasi kerja sama nasional serta internasional diperlukan untuk memaksimalkan peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Ari Rama, Bagus Gede Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Carmila Apriliana Mai Sila , Patricia Dewi, Dewa Ayu Susanti Hidayah Zharta Pasha, Muhammad Sultan I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Kadek Julia Mahadewi Made Sinthia Sukmayanti Ni Putu Silva Purnama Dewi Novelin, Tania Putra Basyari, Gettar Anugerah Putra, Komang Satria Wibawa Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah