Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Juwita, Kiki
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia Juwita, Kiki; Hamzah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2668

Abstract

Pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia menandai pergeseran pola pembiayaan konsumtif masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi finansial. Layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit tanpa kartu, namun di balik inovasi tersebut muncul problem hukum yang belum terakomodasi oleh regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan BNPL, serta menelaah relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa BNPL beroperasi dalam area abu-abu antara rezim hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan. Celah hukum tersebut tampak pada belum adanya standar kelayakan pengguna, lemahnya transparansi biaya, inkonsistensi pelaporan kredit ke SLIK, hingga minimnya pedoman etika penagihan dan perlindungan data pribadi. Dari perspektif hukum perbankan, BNPL memiliki karakter pembiayaan konsumtif yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (bank secrecy), serta tanggung jawab sosial lembaga keuangan. Bank yang terlibat dalam skema BNPL wajib memastikan verifikasi kelayakan konsumen dan menjaga integritas data pribadi pengguna. Sebaliknya, penyelenggara nonbank cenderung beroperasi dengan pengawasan yang lebih longgar, sehingga berpotensi menimbulkan risiko over-indebtedness dan pelanggaran privasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara hukum perbankan dan kebijakan perlindungan konsumen dalam tata kelola BNPL. Regulasi yang komprehensif akan menjadi dasar penting bagi keberlanjutan inovasi finansial digital yang akuntabel dan beretika.  
Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern E-Commerce di Indonesia Juwita, Kiki; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2790

Abstract

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan lonjakan signifikan, dengan transaksi daring yang meningkat secara pesat dan pergeseran perilaku konsumen menuju belanja digital. Seiring dengan kenaikan volume transaksi, potensi sengketa seperti barang tidak sesuai, kualitas buruk, atau pembatalan sepihak juga semakin besar. Mekanisme litigasi melalui pengadilan dianggap kurang efektif karena prosedur yang panjang, biaya tinggi, dan keterbatasan akses, terutama bagi sengketa nilai kecil. Sebagai alternatif, Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai solusi yang mengombinasikan teknologi dan metode ADR (alternative Dispute Resolution) seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan murah. Namun, regulasi ODR di Indonesia belum sepenuhnya jelas; meskipun terdapat dasar hukum seperti UU Arbitrase dan Perma Mediasi, payung hukum khusus ODR belum terbentuk. Dalam kajian ini, dianalisis peran ODR dalam memperluas akses keadilan bagi konsumen serta meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa e-commerce, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan telaah literatur dari studi-studi terkini.
Dedolarisasi Global Dan Relevansi Hukum Internasional Terhadap Reformulasi Kebijakan Moneter Indonesia Juwita, Kiki; Adham S, Sepriyadi; Putri, Ria Wierma; Kasmawati, Rohaini
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4270

Abstract

The dominance of the United States Dollar (USD) in the global financial system, a legacy of the Bretton Woods Agreement, is now facing serious challenges due to growing dedollarization efforts by various countries, particularly the BRICS bloc. Geopolitical events, such as the sanctions against Russia in 2022, have accelerated the push to reduce reliance on the USD in order to minimize external economic vulnerabilities and establish a multipolar monetary system. Indonesia, which officially became a member of BRICS in January 2025, views this membership as a strategic move to strengthen global collaboration, advocate for the interests of the Global South, and achieve ambitious domestic economic growth targets. Despite concerns regarding potential threats to its non-aligned foreign policy, Indonesia adopts a pragmatic and gradual hedging strategy, combining engagement with BRICS and Western-led blocs to diversify partnerships and ensure strategic flexibility. This article analyzes the extent to which Indonesia's BRICS membership influences the direction of its national monetary policy from a legal perspective, examining the roles of BRICS initiatives such as the New Development Bank (NDB) and the BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) in dedollarization efforts, with a particular focus on the use of local currency settlement (LCS) in trade. Furthermore, the article explores the relationship between Indonesia's positive law—particularly the mandate to stabilize the Rupiah under the Bank Indonesia Act and the exceptions to Rupiah usage under the Currency Act—and dedollarization initiatives within the framework of international cooperation. In conclusion, Indonesia's membership in BRICS legally opens up opportunities to diversify its national monetary policy. However, the success of its implementation will heavily depend on Indonesia's ability to navigate complex geopolitical dynamics and manage relationships with various power blocs strategically while maintaining domestic economic stability.
Co-Authors Adham S, Sepriyadi Hamzah Kasmawati, Rohaini Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rohaini Sepriyadi Adhan S