Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Smart Hukum (JSH) PESHUM
MS Tumanggor
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Korban Kekerasan Seksual  Di Indonesia Berbasis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Afiah, Nur; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah; Edi Saputra Hasibuan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4428

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensitas rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi, pelaksanaannya masih bersifat fakultatif karena hakim hanya “dapat” memutuskan, bukan merupakan kewajiban hukum. Ketiadaan norma yang mengikat tersebut berdampak pada lemahnya pemenuhan hak korban, ditambah dengan minimnya perhatian pemerintah dalam memberikan dukungan pemulihan secara medis, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa orientasi kebijakan selama ini lebih menitikberatkan pada pemberatan sanksi pelaku, sementara hak-hak korban masih terabaikan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan kewajiban restitusi dan kompensasi, skema pembiayaan negara, mekanisme eksekusi putusan, serta layanan rehabilitasi terpadu bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ABK korban kekerasan seksual dapat lebih implementatif, menjamin kepentingan terbaik bagi anak, serta mewujudkan keadilan substantif.
Peran Ojk Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal Silalahi, Anuar; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4650

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perekonomian dari pola transaksi konvensional menuju model layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Inovasi ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Meningkatnya tingkat wanprestasi, kredit macet, penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya praktik fintech ilegal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Melalui regulasi seperti POJK 77/2016 dan POJK 10/2022, OJK berupaya menciptakan iklim industri fintech yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Namun berbagai kasus pelanggaran oleh penyelenggara resmi maupun entitas ilegal menunjukkan bahwa tantangan pengawasan masih signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas OJK dalam menanggulangi fintech ilegal serta menilai implementasi kewenangannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kerangka regulasi, peningkatan perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Abuse of Authority and Gratification in Customs Institutions: Juridical-Empirical Analysis of The Directorate General of Customs Officials Case in 2026 Murwoto, Murwoto; MS Tumanggor; ST Laksanto Utomo
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 3 (2026): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i3.1840

Abstract

This article examines the criminal liability of officials of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) of the Republic of Indonesia in the context of the bribery and gratification case uncovered in February 2026. Employing a juridical-empirical (socio-legal) approach, this study analyses the fulfillment of corruption offense elements under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, and examines the correlation between administrative discretion and abuse of authority. Data were collected through documentary research of primary legal sources, official releases of the Corruption Eradication Commission (KPK), and peer-reviewed academic literature. The results reveal that the modus operandi involved systematic manipulation of the customs inspection lane system and receipt of monthly bribes amounting to IDR 7 billion to facilitate the importation of counterfeit goods without full physical examination. Legal analysis demonstrates that the abuse of administrative discretion in determining inspection lanes constitutes a corruption offense when accompanied by receipt of gifts or promises. Theoretically, the case validates Klitgaard's (1988) corruption formula: the convergence of authority monopoly, broad discretion, and low accountability. This study further identifies systemic implications for institutional reform of the DJBC, encompassing integrity-based merit systems, transparent audit trails in customs processes, and expanded anti-corruption collaboration mechanisms
Disharmoni Perlindungan Hukum Investor Asing dan Direksi PT PMA dalam Sistem Hukum Indonesia Budiharjo Hardisurjo; MS Tumanggor; St Laksanto Utomo
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.17498

Abstract

Penelitian ini mengkaji disharmoni perlindungan hukum antara investor asing dan direksi dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, investor memperoleh jaminan perlindungan melalui prinsip non-diskriminasi, kepastian hukum, dan tanggung jawab terbatas. Namun, dalam praktik, perlindungan tersebut tidak terintegrasi dengan berbagai rezim hukum sektoral seperti ketenagakerjaan, keimigrasian, perpajakan, dan hukum pidana yang justru meningkatkan eksposur risiko bagi direksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk disharmoni tersebut serta merumuskan model perlindungan hukum yang lebih terintegrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat parsial dan tidak seimbang, di mana investor terlindungi secara normatif, sementara direksi menanggung risiko hukum yang luas dan berlapis. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model integrasi perlindungan hukum berbasis compliance melalui prinsip legal, prudent, dan accountable yang didukung sistem pengendalian internal, transparansi, dan dokumentasi hukum. Model ini penting untuk menciptakan keseimbangan perlindungan, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin keberlanjutan investasi secara lebih sistemik.
Co-Authors Budiharjo Hardisurjo Edi Saputra Hasibuan Erwin Owan Hermansyah Murwoto, Murwoto Nur Afiah, Nur Silalahi, Anuar St Laksanto Utomo