Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Tombeg, Meiraate Leos Lediana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Paradox of Limited Evidence and the Legitimacy of the Decision in the Ferdy Sambo Case Gani, Maria Minerva; Tombeg, Meiraate Leos Lediana; Belo, Nimrod Welly; Palilli, Marchello Putra Toding
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9769

Abstract

The Paradox of Limited Evidence and the Legitimacy of Verdicts in the Ferdy Sambo Case reveals the gap between legal norms and the reality of criminal justice practice in Indonesia. This study originates from the background of evidentiary failure, which should serve as the core of judicial proceedings but was distorted by manipulation and obstruction of justice. The aim of the research is to analyze how the evidentiary system in the Indonesian Criminal Procedure Code, which adopts the negatief wettelijk bewijs system, failed to function properly in the Sambo case due to tampered evidence, pressured witnesses, and bureaucratic subordination. The research method employs a normative juridical approach with a case study, examining relevant legislation, doctrines, and court decisions. The findings show that although Indonesian law provides a comprehensive normative framework to guarantee justice through the 1945 Constitution, TAP MPR XVII/1998, the Criminal Procedure Code, the Penal Code, the Anti-Corruption Law, and the Judiciary Law, in practice the legal system remains vulnerable to abuse of power. The study concludes that the Sambo case is not only about premeditated murder but also reflects the fragility of evidentiary integrity and the legitimacy of judicial verdicts in the eyes of the public.
Pencegahan dan Penanganan Perundungan pada Mahasiswa dalam Perspektif PPKPT: Analisis Kasus Lintas Yuridiksi Maukar, Michelle Regine; Suciara, Angelica; Idias, Bryan; Huberta, Grace Amaze; Hakim, Irfan; Fewsan, Kimberly; Tombeg, Meiraate Leos Lediana; Welly, Nimrod; Susanti, Tri; Prabowo, Tri Widyasto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5418

Abstract

Penelitian ini membahas pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) pada mahasiswa dalam perspektif Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), khususnya dalam kasus yang melibatkan lintas yuridiksi. Perundungan dipahami sebagai perilaku tidak menyenangkan yang disengaja, terjadi berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum PPKPT sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta mengkaji mekanisme penanganan dalam kasus lintas yurisdiksi yang melibatkan lebih dari satu kewenangan hukum.   Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus lintas yurisdiksi memerlukan koordinasi antar perguruan tinggi dan aparat penegak hukum, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Selain itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan kampus, edukasi, serta keterlibatan komunitas, termasuk lingkungan non-formal seperti gereja. Kesimpulannya, efektivitas PPKPT sangat bergantung pada akuntabilitas institusi, koordinasi lintas yurisdiksi, serta pendekatan yang berpusat pada korban guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.      
Deepfake Pornografi dan Transformasi Kejahatan Siber di Era AI Generatif Maukar, Michelle Regine; Suciara, Angelica; Michelin, Darrel; Lowa, Giovano Allan; Huberta, Grace Amaze; Fewsan, Kimberly; Fathoni, M. Almer; Tombeg, Meiraate Leos Lediana; Guntoro, Muhammad Bintang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5420

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif telah membawa perubahan besar dalam dunia digital. Dengan adanya kemajuan teknologi AI yang signifikan membawa berbagai dampak dalam pola kejahatan siber. AI memungkinkan siapa saja untuk membuat konten seperti gambar atau video yang terlihat nyata, tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Akibatnya, kejahatan siber yang sebelumnya membutuhkan keterampilan khusus kini menjadi lebih mudah dilakukan hanya dengan akses terhadap teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul sebagai dampak dari kemajuan AI ini adalah deepfake pornografi, yaitu pembuatan konten pornografi dengan menggunakan wajah atau identitas seseorang tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan siber berubah di era AI generatif, bagaimana  fenomena deepfake pornografi dalam perubahan tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI generatif telah mengubah struktur kejahatan siber dari yang berbasis keterampilan menjadi berbasis akses, sehingga jumlah pelaku berpotensi meningkat dan kejahatan menjadi lebih luas penyebarannya. Selain itu, hukum yang ada saat ini masih menghadapi kesulitan dalam mengatur dan menanggulangi kejahatan berbasis teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Co-Authors Belo, Nimrod Welly Fathoni, M. Almer Fewsan, Kimberly Gani, Maria Minerva Guntoro, Muhammad Bintang Hakim, Irfan Huberta, Grace Amaze Idias, Bryan Lowa, Giovano Allan Maukar, Michelle Regine Michelin, Darrel Palilli, Marchello Putra Toding Prabowo, Tri Widyasto Suciara, Angelica TRI SUSANTI Welly, Nimrod